Institusi Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berbagai institusi pendukung ini berupaya dalam hal mengembangkan perbankan syariah agar dapat tumbuh dengan baik.

Institusi Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia ada beberapa institusi pendukung perkembangan perbankan syariah, antara lain yaitu:

BI (Bank Indonesia)


BI berperan sebagai regulator dalam hal pengembangan seluruh bank umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Indonesia.

Termasuk juga BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Dalam hal menjalankan perannya sebagai regulator, BI telah mengupayakan adanya sumber hukum bagi perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Sumber hukum tersebut antara lain dengan adanya istilah prinsip syariah dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

BI juga berupaya untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi pada perbankan syariah serta tujuannya untuk mengembangkan pangsa pasar Bank Syariah.

Upaya-upaya yang dilakukan BI dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada perbankan syariah antara lain dengan mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, kemudian fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi Bank Syariah, kualitas dari aset produktif, Office Channeling, dan sebagainya.

BI secara khusus membuat Cetak Biru Perbankan Syariah yang digunakan sebagai pedoman dalam hal pengembangan Bank Syariah dari tahun 2003 hingga 2011.

Kemudian, pada pertengan tahun 2008, pengaturan Bank Syariah telah dimuat dalam Undang-undang khusus Bank Syariah, yaitu Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

BI juga memiliki peran lain dalam hal pengembangan perbankan syariah yaitu menyediakan instrumen keuangan dengan tujuan memantau Bank Syariah dalam hal penyimpanan kelebihan likuiditasnya.

Jenis instrumen yang digunakan oleh BI saat ini adalah jenis instumen yang berupa SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

Tujuan lain dari penyediaan instrumen oleh BI yaitu untuk memastikan adanya landasan hukum terhadap fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) yang berperan sebagai lembaga pemegang otoritas (wewenang) dalam hal mengeluarkan fatwa.

Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 BI telah membentuk Komite Perbankan Syariah yang tugasnya yaitu menyusun peraturan BI mengenai fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN.

DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah)


DSN merupakan bagian dari MUI yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa terkait produk-produk keuangan syariah. Tugas dan wewenang MUI antara lain yaitu:
  1. Memberi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
  2. Membuat fatwa terhadap berbagai jenis kegiatan keuangan.
  3. Membuat fatwa terhadap produk dan jasa keuangan syariah.
  4. Mengawasi seluruh penerapan atau pengaplikasian fatwa yang telah ada.
DPS merupakan badan terafiliasi yang diposisikan oleh DSN dalam setiap lembaga keuangan syariah.

Anggota-anggota DPS antara lain pakar syariah yang memiliki pengetahuan tentang perbankan.

Segala sesuatu yang dijadikan oleh DPS harus sesuai dengan fatwa DSN.

Berikut tugas dan wewenang DPS:
  1. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
  2. Mengajukan usulan terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah yang telah diawasi kepada DSN.
  3. Merumuskan segala permasalahan yang terjadi dan dianggap perlu akan adanya pencerahan atau masukan dari DSN.

DSAS-IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia)


DSAS-IAI dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010, DSAS ini menggantikan Komite Akuntansi Syariah yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia sejak oktober 2005.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)


OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan.

Di samping itu, OJK merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah sehingga setiap kegiatan operasional yang dilakukan harus sesuai atau sejalan dengan keputusan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah.

OJK didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK melakukan pengawasan terhadap individual bank.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Institusi Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel