Kaidah-kaidah Fikih (Fiqh) Mengenai Riba

Riba merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan praktik riba sudah dilakukan dari sejak dulu, dan sampai sekarang masih ada, bahkan semakin marak dan populer. Di balik populernya riba, pastinya mengandung berbagai macam efek buruk bagi orang yang melakukannya, di antaranya yaitu dapat menciptakan kesenjangan, permusuhan, dan sikap tamak.

Kaidah-kaidah Fikih (Fiqh) Mengenai Riba

Riba atau tambahan secara sekilas memang tidak nampak buruknya atau dalam kata lain praktiknya lebih mirip dengan kegiatan tolong-menolong. Namun, pada nyatanya praktik riba merupakan praktik potong-memotong. Baiklah untuk mengetahui atau mempelajari lebih lanjut mengenai riba, khususnya kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan riba, langsung saja simak penjelasan berikut ini:

1. Definisi Riba


Berikut ini adalah beberapa definisi penting riba:
  1. Riba adalah sebuah pinjaman yang diberikan untuk periode tertentu dengan tambahan tertentu yang harus dibayar oleh si peminjam hutang.
  2. Riba adalah sebuah pendapatan tidak sah yang dihasilkan dari ketidaksamaan jumlah nilai barang yang ditukar dalam transaksi apapun, yang bertujuan untuk mengambil hasil pada penukaran dua macam barang atau lebih yang memiliki jenis yang sama dan sebab (illat).
  3. Riba adalah tambahan dalam sebuah akad tukar-menukar yang diperoleh tanpa adanya kompensasi seimbang yang telah ditentukan sebelumnya, yang menguntungkan salah satu pihak yang terlibat.
  4. Riba adalah suatu kelebihan menurut standar hukum dalam hal ukuran dan berat pada satu atau dua benda sejenis di dalam sebuah akad tukar-menukar, di mana kelebihan itu ditentukan sebagai syarat wajib satu pihak tanpa adanya timbal balik.
  5. Riba adalah sebuah tambahan yang terdapat dalam tukar-menukar salah satu di antara beberapa barang yang sejenis, di mana tambahan ini tidak diimbangi dengan perolehan keuntungan.
  6. Riba adalah keuntungan atau pendapatan haram yang dihasilkan dari ketidaksamaan nilai barang dalam manfaat timbal-balik barang yang ditukar, selama tukar-menukar dua barang yang sejenis dan memiliki sebab (illat) yang sama.

Riba merupakan keuntungan yang tidak pantas, yang diperoleh tidak melalui jalan perdagangan sesuai hukum, yang didapat dari pinjaman emas dan perak serta bahan-bahan makanan pokok.

Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan, yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Menurut Qatadah, riba Jahiliyah merupakan suatu jenis riba yang terjadi akibat adanya transaksi jual beli secara tidak tunai dalam jangka waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.

2. Kaidah-kaidah Mengenai Riba


Konsep riba telah diatur dalam sejumlah kaidah syariah. Diantaranya:

a. Kaidah Pertama

"Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba."

Syariah tidak membolehkan si pemberi pinjaman untuk mengambil pendapatan dan manfaat apapun dari pinjaman yang ia berikan kepada si peminjam hutang. Manfaat itu adalah riba yang dilarang menurut pandangan syariah.

Namun, yang perlu diingat, bahwa manfaat yang dilarang oleh syariah adalah manfaat (keuntungan) yang telah ditentukan dan disyaratkan di awal akad dan harus dibayar oleh peminjam hutang sebagai bagian dari kewajibannya dalam akad.

Oleh karena itu, para ulama membolehkan untuk membayar lebih di atas jumlah pinjaman kepada pemberi pinjaman dengan suka rela, asalkan hal itu tidak menjadi bagian dari akad. Kebolehan tindakan ini disimpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW. berikut:

Abu Rafi meriwayatkan bahwa Nabi SAW. meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki, dan ketika beliau memiliki beberapa unta sedekah, beliau meminta Abu Rafi untuk membayar unta yang dipinjamnya dari laki-laki tadi. Ia berkata kepada Nabi SAW: "Aku tidak menemukan kecuali seekor unta yang bagus kualitasnya dalam usia tujuh tahun." Nabi bersabda: "Berikan unta itu kepadanya, karena sebaik-baik orang adalah yang memenuhi hutangnya dengan cara yang terbaik."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam syariah boleh hukumnya membayar tambahan atas pinjaman dasar apabila itu tidak menjadi bagian dari kewajiban akad. Namun, para ulama tidak menganjurkan untuk memperbesar pinjaman pada orang yang biasanya membayar tambahan atas pinjamannya. Dalam pandangan mereka, orang itu diharuskan untuk membayar jumlah yang sama dan tidak lebih.

  • Penafsiran Para Ulama

Para ulama dalam menafsirkan kaidah ini, telah memfokuskan pada tambahan yang disyaratkan atas jumlah pinjaman. Beberapa sumber yang menjelaskan kaidah ini adalah sebagai berikut:

(1) Menurut kitab al-Muwatta'
Imam Malik menyatakan bahwa tidak menjadi masalah atau dalam kata lain tidak dilarang apabila seseorang menerima imbalan yang lebih baik dari pinjaman yang telah diberikannya kepada orang lain, asalkan tidak menjadi syarat atau tidak dinyatakan pada saat transaksi pinjam-meminjam tersebut dilakukan. Kalau imbalan atau tambahan disyaratkan di awal transaksi atau akad, maka akan dianggap sebagai transaksi riba, sehingga hukumnya berubah menjadi haram (tidak boleh dilakukan).

(2) Ibn Qudama mengatakan:
"Setiap akad pinjaman yang mensyaratkan bahwa peminjam hutang akan membayar lebih dari apa yang ia pinjam adalah akad yang haram. Namun, apabila ia memberikan pinjaman tanpa ada syarat apapun mengenai tambahan, dan si peminjam hutang membayar hutangnya dengan cara yang terbaik secara suka rela menurut persetujuannya itu halal."

(3) Menurut Kitab Al-Muhaddab
Sebuah pinjaman yang membawa manfaat adalah tidak halal. Memberi pinjaman dengan syarat bahwa peminjamnya akan menjual rumahnya pada si pembeli pinjaman, atau ia tidak akan mengembalikan pinjamannya dengan suatu tambahan, atau ia akan membayar pinjaman di suatu negara lain dengan maksud untuk menghindari risiko perjalanan, adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Dasar tidak diperbolehkannya adalah hadis Nabi SAW. yang berisi larangan Nabi SAW. untuk menggabungkan antara memberi pinjaman dan menjual barang dalam satu akad. Juga diriwayatkan oleh Ubay Ibn Ka'ab, Ibn Abbas, dan Ibn Mas'ud, bahwa mereka telah melarang pinjaman yang menghasilkan manfaat tertentu.

Alasannya, bahwa pinjaman pada dasarnya merupakan sebuah transaksi kebajikan dan kebaikan. Apabila manfaat disyaratkan dalam akad itu, maka transaksi itu tidak lagi memiliki tujuan kebajikan dan kebaikan. Akan tetapi, apabila si peminjam atas inisiatifnya sendiri membayar tambahan terhadap jumlah pinjamannya atau menjual rumahnya kepada si pemberi pinjaman, maka transaksi itu halal hukumnya.

(4) Menurut Bada'i al-Sana'i
Salah satu syarat sebuah akad pinjaman yang sah adalah akad itu tidak menghasilkan manfaat, seperti bahwa dia (pemberi pinjaman) memberikan pinjaman dengan syarat bahwa peminjamnya memberikan manfaat lebih kepadanya. Akad pinjaman tersebut tidak sah, karena Nabi SAW. telah melarang sebuah pinjaman yang menghasilkan manfaat. Alasan tidak sahnya adalah bahwa tambahan itu tidak disertai kompensasi yang serupa.


  • Aplikasi Lainnya dari Kaidah ini


(1) Memberi Pinjaman Uang dan Menjual Barang secara Bersamaan
Transaksi ini terjadi ketika seseorang meminjamkan uang dengan syarat bahwa peminjamnya akan menjual satu komoditas syarat bahwa peminjamnya akan menjual suatu komoditas tertentu dengan harga tertentu kepada si pemberi pinjaman, atau ia akan membeli barang tertentu dengan harga tertentu kepada si pemberi pinjaman. Praktik ini tidak diperbolehkan, karena melalui syarat itu ia bermaksud untuk mengambil manfaat lebih untuk dirinya dari pinjaman itu. Nabi SAW. secara ketat telah melarang praktik ini.

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW. meminta 'Attab Ibn 'Asid r.a. wakil beliau, untuk menyuruh penduduk Makkah agar mereka berhenti dari praktik menyatukan akad memberi pinjaman uang dan akad menjual barang dalam waktu yang bersamaan.

(2) Manfaat dari Benda yang Digadaikan
Pegadaian (rahn) dalam Islam didirikan untuk melindungi hak pemberi pinjaman dan dimaksudkan untuk menjadi jaminan hutang, bukan untuk dijadikan investasi dan penggunaan yang menghasilkan keuntungan.

Penggunaan barang yang digadaikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dianggap riba dalam Hukum Islam. Maka, apabila ia menghasilkan keuntungan dari benda yang digadaikan, ia terkait untuk mengembalikannya pada pemilik benda itu.

b. Kaidah Kedua

"Apabila sesuatu yang mengandung unsur riba dipertukarkan antara keduanya, maka kesamaan dan penyerahan langsung merupakan syarat wajib. Akan tetapi apabila salah-satu barang ditukar dengan barang yang berbeda jenis, maka penyerahan langsung saja yang diwajibkan. Ketika sebabnya (illat) berbeda, maka kewajiban-kewajiban tadi menjadi tidak ada."

Kaidah di atas berkaitan dengan riba al-fadhl yang muncul sebagai akibat dari pertukaran yang tidak sama dan tidak simultan antara dua barang sejenis serta memiliki sebab (illat) yang sama.

Syarat-syarat tertentu dalam penukaran enam macam komoditas yang dikenal dengan komoditas yang mengandung riba. Syarat-syarat tersebut adalah:

  1. Apabila dua benda sekelas dan sejenis, seperti tukar-menukar gandum dengan gandum, maka timbangan atau takaran dari kedua belah pihak harus sama. Apabila timbangannya tidak sama, maka itu memunculkan riba al-fadhl, yakni riba dalam bentuk tambahan lebih.
  2. Apabila dua benda dari kelas yang berbeda akan tetapi memiliki sebab (illat) yang sama, seperti tukar-menukar emas dengan perak, maka serah terimanya harus secara simultan dalam sesi akad yang sama. Apabila penyerahan salah-satu benda tersebut ditunda, maka itu dapat memunculkan riba an-nasa'i, yakni riba dengan jalan menunda-nunda.
  3. Apabila pertukaran terjadi antara dua benda dari kelas dan jenis yang berbeda dan tanpa sebab (illat) yang sama, maka tidak perlu adanya kesamaan dan timbangan yang serupa, juga tidak perlu adanya serah terima barang secara simultan. Misalnya, apabila gandum ditukar dengan selain jenis gandum, maka tukar menukar dapat dilakukan beserta tambahan dan serah terima yang ditunda.

  • Sebab (illat)

Berikut ini adalah pandangan ulama mengenai illat:

(1) Pandangan Mazhab Hanafi
Para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa illah dalam transaksi yang melibatkan riba adalah kesamaan jenis (yakni tukar-menukar dua barang dari jenis yang sama), dan kesamaan ukuran (yakni apabila dua barang yang ditukar, sama dalam timbangan dan ukuran pada saat terjadinya serah terima).

Menurut penafsiran ini, semua benda yang dapat ditimbang seperti besi dan kapas apabila ditukar dengan sejenisnya maka harus memenuhi dua syarat:
  • Ekuivalen atau kesamaan dalam hal kuantitas.
  • Serah terima secara simultan.

(2) Pandangan Mazhab Syafi'i
Ulama Mazhab Syafi'i memandang bahwa illah untuk emas dan perak adalah sifatnya yang menjadi harga atau nilai tukar barang-barang (tsamaniyah).

Sedangkan untuk gandum, tepung, kurma, dan garam, adalah nilai makanan (tha'miyyah). Maka, riba dapat berlaku pada sayur-sayuran apabila ada dua sayuran dari jenis yang sama saling ditukar disertai dengan adanya tambahan lebih atau penundaan serah terimanya, karena dua barang yang ditukar tadi termasuk dalam kelompok bahan makanan.

(3) Pandangan Mazhab Maliki
Ulama Mazhab Maliki menentukan bahwa illah bagi emas dan perak adalah sebab nilai tukarnya (tsamaniyah), dan illah untuk empat benda lainnya adalah nilai makanan, dengan ketentuan bahwa bahan-bahan makanan itu dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Imam Malik memberlakukan aturan mengenai sarf (penukaran uang) dan riba pada semua jenis barang yang dianggap memiliki status sebagai mata uang.

Perbedaan antara pandangan Imam Syafi'i dan Maliki mengenai illah emas dan perak adalah bahwa Imam Syafi'i ketika menganggap kedua logam mulia ini sebagai mata uang, beliau membatasi sifat berharga itu hanya pada kedua logam tersebut. Ia menganggap kedua logam ini diciptakan sebagai mata uang. Baginya, benda lain tidak bisa diasumsikan sebagai mata uang. Maka, sifat yang ada pada emas dan perak, bagi Imam Syafi'i tidak berlaku secara umum.

Imam malik di sisi lain, menganggap aturan ini berlaku secara umum dan tidak terbatas pada kasus tertentu. Jadi, pertukaran mata uang yang sejenis harus memenuhi syarat persamaan dalam jumlah dan penyerahan secara langsung dari kedua belah pihak. Dalam kasus pertukaran mata uang yang berbeda (Dollar dengan Rupee), kesamaan tidaklah menjadi persyaratan; namun, kedua mata uang itu harus ditukar dalam sesi akad yang sama. Penundaan atau penangguhan dalam penyerahan oleh salah satu pihak akan menjadikan transaksi itu sebagai akad riba dan nasa'i.

(4) Pandangan Hambali
Versi-versi yang berbeda mengenai illah dianggap berasal dari Imam Ahamad Ibn Hambal:
  • Illah emas dan perak mempunyai dua sisi: Kedua benda yang ditukar itu memiliki jenis yang sama dan keduanya berpindah tangan dengan cara ditimbang. Bagi empat benda lain yang disebutkan dalam hadis, illah-nya juga dua sisi: Dua benda yang ditukar memiliki jenis yang sama dan keduanya berpindah tangan dengan cara diukur. Pandangan ini mirip dengan pandangan Mazhab Hanafi.
  • Illah bagi emas dan perak adalah nilai mata uangnya (tsamaniyah), dan bagi keempat benda lainnya adalah nilai makanan (tha'miyyah). Versi ini sangat mirip dengan pendapat yang disampaikan oleh ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki.
  • Illah bagi keempat komoditas tersebut adalah sifatnya sebagai bahan makanan yang dapat ditimbang dan diukur. Maka, tidak ada riba ketika bahan makanan yang ditukar tidak dapat diukur, atau ketika dua benda yang saling ditukar bukan termasuk kategori bahan makanan.

c. Kaidah Ketiga

"Sebuah hilah yang memberi penghasilan atas hutang adalah hilah atas riba."

Salah satu dari beberapa contoh dari hiyal atas transaksi hutang adalah mengandalkan sebuah rumah pada si pemberi hutang dan membolehkannya untuk menempatinya. Contoh lain, menjual suatu barang kepada calon peminjam hutang dengan harga yang dilebih-lebihkan dan kemudian secara langsung meminjaminya sejumlah uang, atau membeli komoditas tertentu dari si peminjam hutang dengan harga yang rendah, atau menyewakan aset tertentu dengan harga sewa yang lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasaran.

Contoh lain lagi, seorang peminjam hutang yang mempunyai harta tertentu menjual harta itu kepada pemberi hutang, menyewa kembali harta itu, membayar harga sewanya (sama dengan bunga pinjaman), dan kemudian menuntut hak untuk dapat membeli ulang harta itu dengan harga jual semula.

3. Jenis-jenis Riba


Riba secara garis besar, dibagi dalam beberapa kelompok yaitu:

a. Riba Qardh

Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Misalnya, seseorang yang berutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah riba qardh.

Larangan riba ini berdasarkan Firman Allah dalam Surah ar-Rum ayat 39, yang mana ayat ini menjelaskan mengenai riba dan zakat, di mana orang yang memberikan harta riba kepada orang lain dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia, dikarenakan harta riba tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan tolong-menolong, sebanyak apapun harta riba yang kita berikan kepada orang lain tetap tidak ada harganya di sisi Allah. Berbeda halnya dengan harta zakat yang kita salurkan atau berikan kepada orang yang berhak menerimanya, sudah tentu sangat berarti bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang yang menerimanya, serta akan dilipatgandakan pahala oleh Allah SWT.

b. Riba Jahiliyah

Adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan, disebut juga riba yad. Biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.

Menurut Al-Jashshash, riba yang dikenal dan dikerjakan oleh orang Arab dahulu (masa Jahiliyah) adalah utang beberapa dirham atau dinar, ketika pengembalian diberi tambahan sesuai perjanjian ketika utang dimulai.

Dasar larangan riba ini antara lain firman Allah dalam surah Ali-'Imran ayat 130, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada hambanya agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan harta riba dengan jumlah yang berlipat ganda, dan juga agar meningkatkan ketakwaan kepada-Nya. Larangan memakan riba yang berlipat ganda dalam hal ini bukan berarti membolehkan untuk memakan riba yang sedikit. Karena pada dasarnya, riba itu tetap haram walaupun hanya sedikit, atau dalam kata lain, berlipat tidak berlipatnya riba hukumnya sama (haram).

c. Riba Fadhl

Adalah pertukaran antarbarang dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

Perkataan fadhl berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenisnya atau bentuknya.

d. Riba Nasi'ah

Merupakan riba yang timbul akibat adanya transaksi tukar-menukar barang ribawi yang satu dengan barang ribawi lainnya dengan adanya perbedaan kualitas ataupun kuantitasnya. Riba jenis ini paling sering timbul dalam transaksi yang dilakukan secara tidak tunai atau kredit. Dikatakan nasi'ah karena orang yang berutang dapat dikatakan memaafkan penundaan bayaran utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya.

Menurut Ibn al-Qayyun al-Jawziyyah, riba nasi'ah adalah tambahan atas salah satu barang yang diutang, seperti orang yang berutang sekati kurma di musim dingin dibayar kembali satu setengahnya di musim panas.

4. Sebab-sebab Dilarangnya Riba


Baik Al-Qur'an maupun Hadis Nabi mengharamkan riba, bahkan dalam Hadis dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba seperti orang yang mentransaksikan, memakan, mewakili, dan mencatat, serta menjadi saksinya dilaknat oleh Rasulullah. Larangan tersebut bukan tanpa sebab. Menurut al-Fahr al-Razi, ada beberapa sebab dilarang dan diharamkannya riba tersebut, diantaranya:

  1. Transaksi riba yang dilakukan oleh seseorang dapat membuat orang tersebut menjadi tidak baik atau suka memaksa orang lain untuk mendapatkan harta secara batil.
  2. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karean ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu.
  3. Jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya  sangat tinggi.
  4. Dengan riba biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin.
  5. Larangan riba sudah ditetapkan oleh nash, dimana tidak seluruh rahasia tuntutannya diketahui oleh manusia.


Sedangkan menurut Shahih Ibn Ghanim al-Sadian, riba diharakan karena beberapa faktor berikut:

  1. Riba menyebabkan hancurnya ekonomi masyarakat karena biasanya pemberi utang malas bekerja, tidak produktif, tinggal menunggu bunga dari peminjam dan itu memberatkannya.
  2. Hancurnya solidaritas sosial masyarakat karena tidak adanya sikap saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan rasa sayang diantara mereka.
  3. Masyarakat akan terpecah menjadi dua; orang-orang kaya yang hidup bergelimang dengan harta dan orang-orang miskin serta lemah yang dieksploitasi tenaga dan jerih payahnya oleh orang kaya tidak dengan cara yang benar.


5. Larangan-larangan Riba dalam Al-Qur'an


Adapun dalil yang terkait dengan pelarangan riba, berdasarkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. QS. Ali-Imran ayat 130

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk memakan riba atau melakukan transaksi riba yang berlipat ganda. Larangan terhadap riba yang berlipat ganda tentunya bertujuan untuk melindungi pihak yang berutang agar tidak terzalimi oleh pihak yang berpiutang (pemberi pinjaman). Kalau saja tidak adanya pelarangan mengenai riba yang berlipat ganda, maka orang yang berutang akan kesusahan untuk membayar hutangnya, dikarenakan tingkat bunga atau jumlah pinjaman yang harus dibayarkan semakin meningkat.

b. QS. Al-Baqarah ayat 275

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang suka mengambil harta riba, di mana mereka diumpamakan oleh Allah sebagai orang yang tidak waras. Di samping itu, Allah menegaskan bahwa siapapun yang berhenti dari mengambil harta riba maka orang tersebut dianggap sudah berbuat baik bagi dirinya sendiri dan tidak menganiaya orang lain. Sedangkan orang yang tidak mau berhenti atau tetap mengambil harta riba, akan disiksa oleh Allah di hari akhirat kelak.

Penulis: Asyraf Zaki
Editor: Faisal

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Kaidah-kaidah Fikih (Fiqh) Mengenai Riba"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel