Konsep Menghilangkan Mudharat

Fiqh Islam merupakan sebuah sistem perundang-undangan ideal yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. hubungan antara individu, masyarakat, dan antarnegara dalam keadaan damai atau perang yang ditetapkan berdasarkan norma-norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya.

Dalam pengertian ini fikih Islam merupakan warisan berharga dan kekayaan besar yang sangat diperlukan dan tidak boleh ditinggalkan statusnya.

Konsep Menghilangkan Mudharat

Kaidah-kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) merupakan instrument yang membantu seorang faqih untuk memahami masalah-masalah particular dan masalah-masalah yang mirip dan serupa (al-asbah wa an-nazha'ir) di dalam seluruh pokok pembahasan fikih.

Kaidah-kaidah ini sangat banyak dan becabang-cabang dan dari sinilah seseorang mengkaji hukum Islam.

Oleh karena itu, mempelajari qawa'id fiqhiyyah ini merupakan keniscayaan bagi setiap orang yang menggeluti dunia fikih, baik pada tataran khusus maupun umum.

Di sini saya akan membahas beberapa kaidah yaitu mengenai konsep menghilangkan mudharat.

Pengertian Mudharat 


Dalam Al-Qur'an kata-kata mudharat banyak disebutkan, yang memiliki arti membahayakan dan merugikan.

Misalnya saja dalam surah Yusuf ayat 106, di mana dalam ayat ini Allah menyatakan kepada manusia agar tidak menyembah sesuatu yang hal tersebut tidak dapat memberikan kebaikan dan kemudharatan kepada manusia, serta ditegaskan bahwa siapapun yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang tidak baik itu digolongkan kepada orang-orang yang berbuat zalim.

Kaidah Menghilangkan Mudharat


Kaidah Pertama:

Kaidah

"Tidak dibolehkan untuk melakukan suatu kemudharatan dan menggantikannya dengan kemudharatan yang lain."

Makna Kaidah

Tidak boleh membuat mudharat pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat mudharat pada orang lain.

Atas dasar kaidah ini, tidak boleh seorang muslim berbuat sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, kehormatannya, atau harta bendanya.

Sebagaimana juga seorang muslim tidak boleh mengganggu, menyakiti, merugikan, atau membahayakan orang lain.

Penerapan Kaidah

Beberapa penerapan dari kaidah ini adalah:

Hukum Pencegahan (Hajr)

Tindakan mencegah seseorang dari transaksi yang kemungkinan besar membahayakan orang lain disebut hajr dalam hukum Islam.

Hajr adalah mencegah orang tertentu dari menyia-nyiakan hartanya. Alasan-alasan penting dari pencegahan tersebut adalah:


Safah atau Pemborosan

Safah atau pemborosan adalah satu alasan dari hukum pencegahan menurut mayoritas ulama fikih. Safah dalam hukum Islam merujuk pada penyalahgunaan harta seseorang yang berlawanan dengan akal dan syariah dengan cara menghabiskannya tanpa tujuan yang benar.

Safah adalah kebalikan dari kata rushd, yang mementingkan penanganan masalah keuangan sesuai dengan akal rasional.

Jadi, rashid menurut jumhur ulama adalah seseorang yang dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat menyebabkan keuntungan dan kerugian, serta bertindak menurut ilmunya untuk menyelamatkan hartanya.

Penyakit Mematikan (Marad al-Maut)

Penyakit mematikan dianggap merupakan salah satu kendala terhadap suatu tindakan yang diambil untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu, seperti melarang seorang pemegang harta gadai untuk menjual harta gadai tersebut, karena harta gadai itu dimaksudkan sebagai jaminan hutang dan merupakan kepentingan orang yang menghutangkan.

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pasien yang berada di ambang kematiannya terdiri dari dua jenis:

Transaksi tanpa suatu timbal balik (searah)

Seseorang yang menderita penyakit mematikan dilarang menggunakan lebih dari sepertiga hartanya untuk satu transaksi seperti ini.

Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan ahli warisnya, sebab penempatan harta searah ini seperti donasi, wakaf, sedekah, dianggap merupakan hadiah, yang dibolehkan sampai maksimum sepertiga dari hartanya.

Transaksi dengan suatu timbal balik (dua arah)

Jika penempatan hartanya bersifat dua arah dan tidak berpihak pada seseorang, misalnya jual beli dengan nilai pasar, maka penempatan harta itu sah dan efektif di masa hidup pasien.


Taflis (Bangkrut)

Seseorang dikatakan bangkrut ketika hutangnya melebihi asetnya dan pengadilan atas permintaan yang memberikan piutang menjatuhkan perintah untuk menghentikan segala pemindahan hak olehnya.

Ulama fikih berpendapat bahwa hakim mempunyai hak untuk menjual hartanya, dan hasil penjualan itu digunakan untuk membayar hutangnya agar memuaskan pemberi piutang.


Low of Pre-emtion

Kata shuf'ah berarti menggabungkan segala sesuatu untuk menambah kekuatannya.

Secara teknis shuf'ah adalah hak untuk memaksa pembeli barang (barang tak bergerak) mentransfer kepemilikannya kepada pihak penuntut dengan syarat si pembeli tadi telah membelinya.

Shuf'ah adalah hak di mana seseorang memiliki hak itu (disebut pre-emptor) digantikan posisinya oleh pembeli dari harta tak bergerak itu.

Dengan kata lain, shuf'ah adalah hak untuk memiliki dengan paksa suatu barang dengan cara membeli paksa barang tersebut kepada orang yang telah membelinya.

Shuf'ah juga didefinisikan sebagai hak di mana pemilik barang (tak bergerak) tertentu memiliki barang tersebut (untuk menikmatinya), memperolehnya dengan cara menggantikan posisi pembeli barang (tak bergerak) tertentu yang bukan miliknya, dengan syarat barang tersebut telah dijual kepada orang lain.

Dasar justifikasi hak pre-emption adalah sebagai berikut:
  1. Kesulitan dan ketidaknyamanan dari suatu kepemilikan bersama lebih dipentingkan dari pada pembeli asing (pihak luar), dan merelakan orang asing masuk, boleh jadi membuat partner kita meninggalkan hartanya karena ketidaknyamanannya.
  2. Konsepsi demokrasi dalam hukum waris cenderung untuk membagi-bagi harta keluarga, dan hak pre-emption dianggap dapat mencegah kejahatan yang dapat ditimbulkan oleh pembagi-bagian harta tersebut.
  3. Sharaya-ul-Islam telah membolehkan hak ini, di mana pembagi-bagian ini akan menyebabkan kerugian dan kerusakan.
  4. Hedaya telah memberikan pengakuan atas hak pre-emption untuk mencegah ketidaknyamanan yang timbul.
  5. Sekali lagi, ini menjelaskan bahwa prinsip dasar shafa dalam hubungan antara property dengan objeknya adalah untuk mencegah kemarahan/ketidaknyamanan yang muncul dari tetangga yang tidak setuju.

Melanjutkan Kontrak Bagi Hasil sampai Panen Tiba

Menurut aturan fikih, kontrak muzara'ah berhenti dengan meninggalkan kedua belah pihak atau salah satu pihak yang meninggalkan transaksi.

Meskipun demikian, aturan ini tidak mencakup peristiwa di mana pemilik lahan pertanian meninggal dunia ketika tanaman sedang tumbuh.

Berpegang pada pendapat akan mudharat yang mungkin timbul disebabkan berhentinya kontrak, maka para ulama fikih telah membuat aturan bahwa kontrak semacam itu tetap berlaku hingga masa panen tiba.

Kewajiban Pekerja Tempahan

Aturan umumnya, seorang penerima amanah tidak mempunyai kewajiban mengganti kehilangan harta yang diamanahkan kepadanya jika kehilangan itu tanpa kesalahan dan kecerobohan si penerima amanah.

Tetapi dalam kasus pekerja tempahan dan pedagang, seperti penjahit, tukang emas, pembuat sepatu, dan lain-lain.

Alasan dari ketetapan hukum ini adalah bahwa memerlukan aturan "tidak wajib" untuk membayar kerugian oleh pekerja tempahan yang diberi kepercayaan, dapat membuat mereka lalai dari menjaga barang di tangan mereka, yang menyebabkan kerugian besar dari pihak pemilik.

Jadi, demi kepentingan masyarakat banyak, pekerja tempahan diwajibkan membayar ganti rugi.

Penalti/Denda atas Gagal Bayar dalam Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah dan ijarah, dua sumber hutang terbesar di Bank Syariah, sekali harga ditetapkan, maka harga tersebut tidak boleh bertambah.

Untuk mengatasi masalah itu, beberapa ulama kontemporer telah menyarankan agar nasabah yang tidak jujur tersebut yang gagal membayar tepat waktu secara sengaja diwajibkan membayar denda kepada lembaga keuangan atas kerugian yang mungkin diderita akibat gagal bayar itu.

Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa Rasul SAW. telah mengecam orang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya tanpa sebab yang sah.

Standar syariah dari AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) menyatakan bahwa kontrak murabahah itu harus didasari dengan tanggung jawab para nasabah dalam hal membayar sejumlah uang/persentase tertentu dari total hutang yang harus dibayarkan, dan bila terjadi penundaan pembayaran, maka pihak nasabah harus memberikan uang dengan jumlah tertentu sebagai sedekah kepada pihak bank.

Oleh karena itu, pihak DPS (Dewan Pengawas Syariah) harus memastikan bahwa uang yang diberikan oleh nasabah yang berupa sedekah tersebut dipergunakan dengan baik oleh bank untuk kepentingan sosial atau bukan untuk kepentingan operasional bank.

Kaidah Kedua:

Kaidah

"Suatu perbuatan atau hal yang dapat membawa mudharat bagi kehidupan manusia harus segera dihilangkan atau ditinggalkan."

Makna Kaidah

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Salam bahwa tujuan dari syariah itu sendiri yaitu untuk mencapai suatu kemaslahatan (kebaikan) dan menolak atau menghindari kemafsadatan (keburukan).

Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.

Kemudian para ulama lebih merinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat.

Kaidah tersebut kembali pada tujuan untuk merealisasikan maqashid al-syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari meteri fikih yang ada.

Penerapan Kaidah

Suatu hal dapat dikatakan mudharat apabila keberadaannya itu dapat mengancam kehidupan manusia, dan berhubungan erat dengan lima tujuan syariah yaitu:
  1. Memelihara agama
  2. Memelihara jiwa
  3. Memelihara akal
  4. Memelihara keturunan
  5. Memelihara kehormatan atau harta benda.

Dengan demikian, darurat itu terkait dengan dharuriah, bukan hajjah atau tahsiniyah.

Beberapa ketentuan yang meliputi aturan kontrak dan transaksi bisnis sesuai syariah dan hukum yang terkait:


Khiyar al-'Ayb (hak untuk membatalkan kontrak karena barangnya cacat)

Khiyar al-Ayb adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.


Khiyar al-Ghabn (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan)

Dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:

Pertama, tasriyah, bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu terkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya banyak.

Tindakan tasriyah membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini.

Kedua, tanajush, bermakna menawar harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli barang tersebut.

Tanajush adalah suatu faktor pembatal kontrak dan menjadikan kontrak itu dapat dibatalkan.

Tanajush memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak pembelian.

Ketiga, ghabn fahisy adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dalam kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak.

Kontrak hanya dapat dibatalkan jika disebabkan oleh penipuan atau penggambaran yang salah.

Menurut ulama Mazhab Hambali, Ghabn Fahisy mempengaruhi kontrak dan membuatnya batal karena hak suatu pihak yang menderita kerusakan, baik diakibatkan oleh penipuan atau lainnya.

Ulama mazhab Syafi'i tidak mengakui hak pembatalan oleh si pembeli.

Mereka mengatakan bahwa kerusakan telah terjadi karena kecerobohan si pembeli.

Jadi, si pembeli sendiri yang harus menanggung kerugiannya.

Keempat, talaqqi al-rukban merupakan bentuk lain dari penipuan dan penggambaran keliru yang memberikan hak kepada si pembeli untuk membatalkan kontrak.

Ini merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar).

Pemberhentian kontrak secara premature atau penetapan kembali kewajiban-kewajiban pihak yang melakukan kontrak pada keadaan yang tidak lazim.

Dalam hukum Islam, suatu kontrak dapat dihentikan secara premature disebabkan beberapa keadaan di luar kontrol pihak-pihak yang memiliki kewajiban melakukannya, di mana kewajiban itu menjadi tidak masuk akal, memberatkan dan dapat membuat kerugian yang besar atau membahayakannya.

Meskipun demikian, orang yang memiliki kewajiban tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum dia boleh meminta pengadilan untuk mengintervensi dan mengatur kembali kewajiban yang berlebihan ke batas yang dapat diterima.

Syarat-syarat itu adalah:
  1. Keadaan itu harus bersifat pengecualian umum, bukan pengecualian khusus.
  2. Keadaan itu harus tidak dapat diprediksi dan diperkirakan.
  3. Keadaan itu harus membuat kewajiban kontrak menjadi begitu berat sehingga orang yang memiliki kewajiban memenuhi kontrak itu dibayangi dengan kerugian yang luar biasa.

Aturan untuk Menghilangkan Mudharat


Aturan pertama:

"Suatu hal yang dapat memberikan kemudharatan besar bagi kehidupan manusia dapat dihilangkan dengan cara melakukan beberapa hal yang tingkat mudharatnya lebih rendah."

Kidah ini biasanya disingkat:

"Memilih untuk melakukan sesuatu yang tingkat mudharatnya lebih rendah."

Jadi, kaidah ini menganjurkan jika suatu kepentingan berbenturan dengan kepentingan lain yang lebih penting, maka kepentingan yang tingkat kepentingannya lebih kecil akan ditiadakan.

Dengan dasar kaidah ini, pemerintah dapat memaksa seseorang untuk menjaga kerabatnya yang miskin, sebab bahaya yang ditimbulkan oleh kemiskinan kerabat dekat lebih serius daripada bahaya yang disebabkan oleh distribusi paksa dari hartanya oleh pemerintah.

Aturan kedua:

"Apabila ada dua hal yang dapat membawa mudharat bagi manusia, maka pilihlah yang mudharatnya lebih kecil untuk dilakukan."

Menurut kaidah ini, jika suatu konflik terjadi antara kerugian publik dan kerugian pribadi, maka kerugian pribadi direlakan untuk menghindari kerugian publik.

Sangat penting untuk diketahui bahwa suatu kepentingan umum (yang berlawanan dengan kepentingan pribadi) dikenal dalam hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu:
  1. Kepentingan harus asli dan nyata, yaitu maslahat yang berlawanan dengan suatu kepentingan tertentu.
  2. Maslahat itu harus umum (kulli) sehingga dapat menjamin manfaat atau menghindari mudharat pada semua orang, bukan pada orang-orang tertentu atau grup-grup tertentu.
  3. Maslahat itu tidak bertentangan dengan suatu prinsip atau nilai yang dipegang oleh nash atau ijma.

Pematokan Harga (Tas'ir)

Tas'ir atau pematokan harga oleh pemerintah tidak disetujui oleh syariah dalam kondisi normal.

Tapi dalam kondisi di mana pedagang melakukan manipulasi pasar dan mengambil keuntungan yang sangat besar sehingga kepentingan masyarakat umum dalam keadaan bahaya, maka pemerintah punya hak untuk meregulasi harga dan keuntungan demi melindungi konsumen.

Dengan melakukan demikian, pemerintah akan mencegah bahaya umum dengan mentoleransi bahaya khusus.

Perpajakan

Sebagai aturan umum, perpajakan tidak direkomendasikan dalam syariah.

Tapi, ketika sumber-sumber keuangan pemerintah tidak mencukupi untuk menyelenggarakan pekerjaan yang menyejahterakan masyarakat maka pasar syariah mengizinkan pemerintah untuk memungut pajak.

Penjualan yang Berlawanan dengan Kemauan Pemilik

Biasanya pemerintah tidak mempunyai hak untuk memaksa pemilik harta untuk menjual atau menyewakan hartanya diluar kemampuannya.

Tapi, dalam kasus kelaparan dan kelangkaan bahan pangan, pemerintah dapat memaksa pemilik bahan makanan untuk menjualnya kepada masyarakat.

Aturan ketiga: 

"Sebuah upaya untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kemudharatan itu harus dipentingkan atau didahulukan daripada mengambil keuntungan atau manfaatnya."

Makna kaidah:
  1. Ketika suatu hal atau perbuatan diragukan antara kehalalan dan tidaknya, seperti ada dalil yang menghalalkannya dan ada juga dalil yang melarangnya. Dalam kasus seperti ini, perbuatan itu harus dihindari, kecuali kehalalannya dibangun dengan keyakinan.
  2. Ketika seseorang menggunakan haknya di mana hak itu membawa kebaikan bagi dirinya dan pada saat yang sama membawa keburukan bagi orang lain, maka dia dilarang untuk menggunakan hak itu.

Kaidah ini umumnya diterapkan pada situasi di mana pelaksanaan hak seseorang menyebabkan mudharat bagi orang lain.

Dalam keadaan demikian, pilihan dijatuhkan pada menghindari mudharat walaupun pelaksanaan hak tersebut menguntungkan suatu kelompok.

Aturan Keempat:

"Suatu kemudharatan yang terjadi di kalangan manusia tidak boleh dihilangkan atau diganti dengan kemudharatan yang sama."

Makna kaidah itu adalah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudharatan lain yang sebanding dengan keadaannya.

Majallah mengilustrasikan kaidah ini dengan contoh berikut:

"Apabila suatu barang cacat di tangan pembeli setelah digunakannya maka pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut, kecuali meminta sedikit pengurangan harga atas kualitas barang yang rendah."

Penulis: Halfi Nadilla

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Konsep Menghilangkan Mudharat"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel