Niat dan Motivasi dalam Akad

Niat dan motivasi menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam suatu perbuatan, kerana kedua hal tersebut berkaitan erat dengan proses penentuan sebuah hukum, atau dalam kata lain untuk melihat benar atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia dalam perspektif syariah.

Niat dan Motivasi dalam Akad

Jika suatu perbuatan dilakukan dengan niat yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. maka perbuatan itu dinilai tidak benar dalam hukum Islam dan otomatis tidak akan menghasilkan pahala, bahkan dihitung sebagai kejahatan dan perbuatan dosa.

Dari aspek hukum, para ulama telah menitikberatkan dengan sangat dalam pada doktrin niat ini dan akibat yang ditimbulkannya. Mereka telah meneliti banyak perbuatan yang berkaitan dengan berbagai bidang fikih seperti ibadah, hubungan keluarga, akad, dan transaksi bisnis, serta bidang fiqih lainnya. Mereka juga telah menentukan status dan posisi hukum berdasarkan tujuan dan niatnya.

Imam Ibnu Al-Qayyim seorang ulama mazhab Hambali yang terkemuka: "Dalil-dalil dan aturan syariah mengatakan bahwa niat yang diperhitungkan dalam akad. Setiap niat itu berpengaruh kepada sah atau tidaknya dan boleh atau tidaknya suatu akad yang dilakukan. Tetapi yang lebih penting lagi, niat ini mempengaruhi perbuatan yang bukan merupakan suatu akad, terkait dengan boleh atau tidak bolehnya. Perbuatan yang sama menjadi boleh dalam suatu waktu dan tidak boleh diwaktu yang lain tergantung pada variasi niat dan tujuannya."

Imam Ibnu Hazm telah menekankan pentingnya niat dalam perbuatan hukum. Beliau menyatakan bahwa: "Jika seseorang menjual anggur kepada seseorang yang sudah jelas akan mengekstrak tuak dari anggur itu, atau menjual senjata kepada pihak yang sudah jelas menggunakannya untuk memerangi umat muslim atau dalam kata lain ingin membinasakan umat muslim, maka jual beli yang demikian diharamkan." Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2, yang mana dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar suka dalam hal tolong-menolong untuk kebaikan yang dapat memberikan manfaat baginya dan bagi orang yang ditolong tersebut, sedangkan tolong-menolong untuk berbuat jahat atau permusuhan itu sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

Imam Syatibi juga menggaris bawahi pentingnya tujuan dan niat dalam menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkara. Beliau mengatakan: "Amal perbuatan ditimbang dari niatnya, dan tujuan suatu perbuatan diperhitungkan dalam sifatnya seperti perbuatan ritual atau perbuatan dagang." Tujuan dan motivasi membuat perbedaan antara perbuatan ritual dengan perbuatan dagang (dalam hal sifat akad dan karakternya). Niat dan tujuan itu juga menentukan keabsahan suatu perbuatan. Sehingga, ketika nilai akhir dari suatu perbuatan diharamkan, perbuatan itu juga diharamkan. Misalnya, ketika jual beli dimaksudkan sebagai sarana menuju riba, maka jual beli seperti itu tidak sah.

1. Peranan Niat dalam Perbuatan Hukum


Kaidah: "Segala sesuatu didasarkan pada niatnya."

a. Dasar Bukti

Kaidah ini didasarkan pada hadis yang sangat terkenal dari Rasulullah SAW. yang menyatakan: "Innama A'malu bin Niyyat." Arti hadis itu, bahwa balasan terhadap suatu perbuatan tergantung pada niat melakukan perbuatan tersebut. Jadi, suatu perbuatan layak mendapat imbalan hanya ketika perbuatan tersebut dilakukan dengan niat yang baik.

b. Arti Kaidah

Kaidah ini menganjurkan bahwa ketika menilai keabsahan dan akibat hukum dari suatu perbuatan, niat melakukan perbuatan itu harus diperhitungkan, di samping aspek yang kelihatan dari perbuatan itu. Jadi, ketika seseorang menemukan barang orang lain tercecer di jalan dan mengambilnya, yang kemudian barang itu hilang atau rusak di tangannya, maka kewajiban mengganti barang itu tergantung pada niat mengambilnya. Jika diniatkan untuk diserahkan kepada yang punya, dan supaya orang lain tahu, maka dia dianggap amanah dan tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi. Tapi, jika niatnya untuk memiliki barang tersebut, maka dia diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada pemilik.

Ulama Fikih telah menetapkan banyak transaksi seperti itu yang tidak sah, di mana tujuannya yang tidak konsisten dengan niat melakukan transaksi itu. Sehingga mereka telah menyatakan bahwa penjualan buah anggur kepada orang yang mengekstrak anggur menjadi minuman yang memabukkan, tidak sah, sebab motivasi membelinya tidak diperbolehkan (Mansoori, n.d).

2. Peran Niat dalam Kontrak


Kaidah: "Pada dasarnya, sebuah perjanjian itu diukur sesuai dengan niat dan makna yang terkandung di dalamnya, bukan diukur melalui apa yang diucapkan dan objeknya atau hal-hal yang memiliki wujud yang nyata."

Kaidah ini bersifat umum yang dapat diterapkan pada akad dan transaksi bisnis. Kaidah itu menyatakan bahwa dampak suatu akad harus dilihat menurut niat dan motivasi melakukannya. Dan juga menganjurkan ketika menerjemahkan suatu akad, maka niat, tujuan, dan motivasinya harus diberikan pertimbangan yang penting.

Niat dan motivasi menentukan sifat dasar yang sebenarnya dari suatu akad, di samping menentukan status hukum dalam hal sah atau tidak sah nya suatu perbuatan. Sehingga, ketika suatu hadiah atau donasi yang diberikan bertentangan dengan beberapa ketentuan, maka akad itu akan berubah menjadi akad jual beli dan bukan lagi akad hadiah walaupun namanya hadiah atau donasi. Begitu juga dengan akad hawalah (pendelegasian hutang). Jika orang yang berutang masih memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya di samping orang yang menggantinya, maka akad tersebut jatuh pada akad kafalah meskipun nama akadnya hawalah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan akad mudharabah, apabila dalam akad mudharabah tersebut pihak sahibul maal (pihak pemodal) menyatakan bahwa semua keuntungan merupakan haknya, maka akad yang dilakukan tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai akad mudharabah, akan tetapi sudah berubah menjadi transaksi hutang-piutang.

3. Beberapa Kontrak yang tidak Dibenarkan


a. Bay' Al-Inah

Bay' al-Inah merupakan sebuah kegiatan menjual barang secara kredit dengan tingkat harga tertentu yang telah ditentukan kepada seseorang atau sebuah lembaga, akan tetapi setelah dijual tersebut pihak penjual membelinya kembali secara kontan dengan tingkat harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang dijual secara kredit, dan transaksi yang dilakukan tersebut dilakukan secara berurutan atau dalam kata lain setelah terjadinya transaksi penjualan langsung dilanjutkan dengan transaksi pembelian ulang.

Contoh: Si A menjual suatu komoditi kepada si B dengan harga Rp150.000 secara kredit selama satu tahun. Kemudian si A membeli komoditi itu kembali dengan harga Rp120.000 dari si B dengan pembayaran kontan. Dalam kasus ini, si A adalah pembeli piutang dan si B adalah penghutang. Si A telah mendapatkan keuntungan Rp30.000 dari transaksi tersebut.

Bentuk lain dari bay' al-inah adalah menjual komoditi secara kontan dan kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi yang harus dibayar pada waktu tertentu pada masa yang akan datang. Kontan kepada pemberi piutang. Si penghutang kemudian segera membeli kembali barang tersebut dengan harga yang dibayar di masa yang akan datang. Jadi, transaksi tersebut termasuk transaksi hutang dengan jaminan barang tadi. Hal itu disebut inah sebab 'ayn (substansi) dalam kasus ini kembali kepada pemiliknya. Pembiayaan dengan menggunakan skim pembelian kembali (buy back arrangement, atau biasa disingkat BBA) di bank syariah Malaysia mirip seperti ini.

Praktik BBA ini telah mendapat kritikan yang sangat banyak dari para ulama. Mereka menganggapnya sebagai suatu dalih untuk menghindar dari larangan riba. Dalam BBA ini, tidak ada penjualan riil yang terjadi. Tapi, kedua pihak masuk dalam transaksi fiktif yang memastikan keuntungan di muka kepada bank tanpa betul-betul melakukan jual beli barang atau membagi risiko apapun. Menyadari hal ini, federal syariah court pada tahun 1999, BBA tersebut tidak lagi dipraktikkan di Pakistan.

Penting dicatat bahwa bank syariah di Malaysia sangat tergantung pada BBA sebagai skim pembiayaan. Bank, misalnya, menjual sebidang tanah kepada klien dengan pembayaran tangguh dan kemudian membeli kembali secara kontan dengan harga yang lebih rendah.

Perbedaan harga yang terjadi merupakan keuntungan bank yang ditentukan di depan. Alasan mengapa praktik seperti itu muncul di Malaysia adalah karena ulama mazhab Syafi'i berpandangan bahwa kontrak seperti itu sah. Ketika kebolehan tujuan transaksi itu dalam pandangan orang Malaysia tidak mempengaruhi keabsahan kontrak sepanjang tujuan ilegal tidak disebutkan secara tersurat dalam kontrak itu.

b. Tawarruq

Tawarruq merupakan kegiatan membeli barang dari seseorang atau suatu lembaga secara kredit dan setelahnya dijual ke pasar dengan harga kontan yang relatif lebih murah atau rendah bila dibandingkan dengan yang dibeli sebelumnya. Transaksi itu dinamakan tawarruq, sebab tujuan dari transaksi ini adalah untuk memperoleh wariq (perak) yaitu uang atau pembiayaan oleh orang yang membutuhkan.

Misalnya: Si A membutuhkan uang Rp3.000.000, dia mendekati si B dengan permohonan untuk menjual suatu barang kepadanya secara kredit. Si B kemudian menjual kepada si A satu set komputer yang harganya hanya Rp3.000.000, seharga Rp4.500.000 secara kredit selama 2 tahun. Lalu si A pergi ke pasar dan menjual komputer itu dengan harga Rp3.000.000.

Para ulama banyak yang berbeda pendapat dalam tawaruq ini. Meskipun demikian, mereka meletakkan beberapa syarat untuk keabsahan tawarruq, yaitu:
  • Ada kebutuhan yang riil untuk bertransaksi. Orang yang melakukan tawarruq memerlukan uang, sementara, dia tidak mampu mendapatkan pinjaman hutang dari siapapun. Tetapi, jika dia berhasil mendapat pinjaman hutang, maka dia tidak diperbolehkan menggunakan tawarruq.
  • Kontrak tawarruq dalam bentuknya, harus berbeda dengan kontrak riba. Kontrak riba terjadi jika penjualan menyebutkan bahwa dia menjual barang yang harga riilnya Rp1.500.000 dengan harga Rp1.800.000 karena ini termasuk pertukaran uang dengan uang disertai kelebihan yang berlipat ganda. Meskipun demikian, hal ini dibolehkan jika si pemberi hutang harga riil barang itu dan keuntungan yang akan diambilnya.
  • Si penghutang (pembeli barang) tidak seharusnya menjual barang tersebut sebelum memilikinya.
  • Barang tersebut tidak seharusnya dijual kepada orang yang sama (si penjual) dengan harga yang lebih murah.

Prosedur transaksi tawarruq pada bank syariah adalah sebagai berikut:

Pihak bank menyediakan suatu barang dari pasar internasional untuk kliennya dan kemudian si klien akan menjual ke pasar. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Si A (klien) mendekati si B (bank) dengan permohonan untuk meminjamkan uang sebesar Rp1.500.000, si B membeli suatu barang seharga Rp1.500.000 dari si C (dealer) secara kontan dan menjualnya ke si A dengan harga Rp1.800.000 secara kredit selama satu tahun. Si B kemudian dengan kapasitasnya sebagai agen si A, menjual kepada si C dengan harga Rp1.500.000 kontan dan menyerahkan Rp1.500.000 ke si A.

c. Bay' bil Wafa

Wafa adalah janji (dari si penjual) untuk mengambil barang yang dibeli dari si pembeli dengan menyerahkan kembali harga pembelian semula. Seperti Bay' al-Inah, ini juga seuatu mekanisme yang hukumnya riba. Pembeli dalam hal ini adalah pemberi piutang yang mendapat manfaat dari barang yang ada di tangannya sebagai jaminan hingga orang yang berhutang membayar hutangnya dan dia mengambil barang si penghutang ini. Aturan Islam tentang harta jaminan (gadai) jelas sekali mengatakan bahwa si pemberi piutang tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Keuntungan apapun yang diambil dari barang gadai itu adalah bunga (riba). Ulama fikih pada umumnya menganggap bay' bil wafa sebagai jual beli gadai. 'Allamah Ibn Abidin telah membahasnya secara rinci sifat dan status transaksi ini. Beliau menulis: "Bay' bil wafa dalam sifat dan substansinya adalah rahn (pegadaian)."

Ramli dalam Fatawah Khayriyyah menyatakan bahwa sebagian besar para ulama menyimpulkan bahwa bay bil wafa sebagai suatu bentuk atau bagian dari pegadaian. Hal ini bersandar pada hukum yang sama yang diterapkan pada kontrak gadai. Walaupun bentuk transaksi ini secara luas dipraktikkan oleh masyarakat, namun transaksi ini membawa banyak mudharat. Itu hanya suatu bentuk tipuan hukum (hilah) untuk menghindari riba.

Transaksi itu tidak membuat pembeli memiliki barang tersebut. Jadi, jika seseorang memiliki barang yang telah dia beli, ataupun mendapat manfaat dari barang tersebut. Jadi, jika seseorang membeli kebun melalui bay' bil wafa, dan kemudian mengkonsumsi buah-buahan yang ada di kebun itu, atau dia merusak kebun itu, maka dia harus memberi ganti rugi.

Jika kebun itu rusak tanpa kesalahan dari pihaknya, maka dia tidak wajib untuk mengganti kerusakan itu. Meskipun begitu, hutangnya akan terhapus. Jika suatu kebun lain yang berbatasan dengan kebun berhak untuk membelinya terlebih dahulu.

4. Hiyal: Alat/Strategi Hukum


Kaidah: "Apapun jenis alat atau strategi hukum yang tujuannya itu untuk membenarkan atau menguatkan perkara yang salah merupakan sebuah strategi yang diharamkan."

Hilal secara bahasa diartikan trik, alat, strategi. Secara teknik, hilah digambarkan sebagai sarana hukum (apakah sendiri legal atau tidak) untuk tujuan yang ekstra legal yang tidak dapat dicapai langsung dengan cara-cara yang disediakan oleh syariah. Ilah ini memungkinkan orang-orang yang tidak mempunyai kegiatan pilihan lagi kecuali dengan melawan ketetapan hukum, untuk mendatangkan hasil yang diinginkan yang sebenarnya hasil itu sesuai dengan isi undang-undang. Jadi, hiyal (bentuk jamak dari hilah) menciptakan hukum, di mana seseorang dapat memperoleh hasil yang sesuai hukum melalui mekanisme tadi, kalau tidak melalui hiyal itu, maka akan dilarang oleh hukum.

Misalnya, hukum Islam dalam pertukaran gandum mensyaratkan gandum kedua belah pihak harus sama jumlahnya. Sekarang, jika seseorang menukar gandum yang kualitasnya jelek dengan kualitas bagus maka menurut hukum tadi, dia harus memindahkan perbedaan kualitas tersebut dan menukarkan dengan dasar berat gandumnya mesti sama. Suatu selisih dalam berat gandum, akan membuat transaksi itu jatuh pada riba al-fadhl.

Solusi terhadap masalah ini adalah menjual gandum yang kualitasnya jelek tersebut kepada pasar dan membeli gandum dengan kualitas bagus. Dengan cara ini kedua belah pihak dapat mengatasi kesulitan tanpa melenceng dari hukum Islam.

Contoh lain dari hilah adalah aturan yang mengatakan bahwa ketika seorang petani menjual sebidang lahan, tetangganya telah menolak untuk membeli tanah yang berbatasan dengan tanahnya. Meskipun demikian, aturan penolakan ini hanya menitikberatkan pada penjualan lahan, bukan pemberian hadiah.

Jadi, seorang petani yang mau mengabaikan hak tetangganya, dapat menghindar dari aturan itu dengan cara memberikan garis lahan sepanjang perbatasan kepada orang lain dengan gratis. Kemudian dia menjual tanah selebihnya dimana tetangganya tidak berbatasan dengan tanah yang dijual, sehingga tidak ada lagi yang memberatkannya.

Kaidah: "Sebuah strategi hukum yang digunakan untuk menghilangkan hak orang lain dan membenarkan perkara yang salah adalah haram untuk diadakan."

Mengatakan suatu alat hukum yang merupakan alat untuk melanggar beberapa prinsip hukum Islam yang sudah dibangun, dan juga menyalahi niat hukum, adalah haram. Sebaliknya, suatu alat hukum yang tidak menyalahi suatu prinsip hukum yang sudah dibangun adalah sah dan dibolehkan dalam hukum Islam. Meskipun demikian, sulit untuk memutuskan apakah suatu alat tertentu hanya untuk mengatasi ketidak nyamanan hukum atau secara keseluruhan menyalahi tujuan hukum itu.

Suatu hilah yang terlibat dalam transaksi hutang pada umumnya dikategorikan sebagai hilah yang diharamkan sebab diniatkan untuk memberikan manfaat tambahan kepada pemberi hutang. Buy back arrangement dan penjualan dengan penembusan, jatuh dalam kategori ini.

Kaidah yang terkenal mengatakan: "Suatu hilah yang terlambat dalam transaksi hutang adalah suatu hilah atas riba."

Beberapa contoh hiyal dalam transaksi hutang adalah sebagai berikut:
  1. Menggadaikan rumah kepada pemberi hutang dan membolehkannya untuk tinggal di dalamnya.
  2. Menjual suatu barang kepada orang yang akan berhutang dengan harga yang tinggi dan kemudian segera meminjamkannya beberapa uang, atau membeli darinya beberapa komoditi dengan harga yang rendah, atau menyewakannya suatu aset dengan harga yang lebih tinggi dari harga sewa di pasar.
  3. Peminjam memiliki harta tertentu, menjual harta tersebut kepada pihak yang meminjamkan, menyewakannya kembali, membayar sewanya dan kemudian meminta haknya untuk membeli kembali harta itu dengan harga asal yang dijualnya.

Untuk membuktikan tidak baiknya hiyal, Ibn Qayyim mengutip hadis di mana Rasulullah melaknat Yahudi yang melanggar larangan lemak binatang. Hadis tersebut berbunyi:

"Semoga Allah melaknat Yahudi, ketika Allah mengumumkan lemak dari binatang tertentu haram, mereka meleburkannya dan menikmati harga yang mereka terima."

Lemak binatang diharamkan untuk Yahudi tapi, mereka meleburnya dan mengubah bentuknya. Mereka berfikir bahwa larangan ini tidak berlaku kalau bentuknya diubah sehingga mereka terus mengambil keuntungan dari lemak dalam bentuk yang baru itu, manfaat lain yang mereka lakukan adalah menjualnya dan menikmati hasil penjualannya, Ibn al-Qayyim setelah mengutip hadis di atas, Khattabi mengatakan: "Hadis ini bukti bahwa suatu hilah menjadi tidak sah ketika hal itu mengarah pada perbuatan yang dilarang. Hanya merubah bentuk dan namanya dan tidak akan merubah hukum dan akibatnya, jika tidak berubah substansinya."

Larangan hiyal juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. di mana beliau telah melarang menggabungkan hewan yang tercerai-berai, dan memisah-misahkan hewan yang sudah disatukan untuk menghindari kewajiban membayar zakat atau mengurangi pembayaran zakat.

5. Saad Al-Daraa'i: Mencegah atau Menutup Proses yang Tujuannya Haram


Kaidah: "Segala proses yang tujuannya haram, dilarang."

Saad al-Daraa'i sangat berkaitan erat dengan hiyal. Di mana cara itu menimbulkan mudharat atau hasil akhir yang diharamkan. Meskipun cara itu sah, tetap dianggap haram. Imam Syatibi telah menggambarkan saad al-daraa'i sebagai penggunaan suatu benda yang mempunyai manfaat, yang dijadikan alat untuk merealisitasikan beberapa hasil akhir yang diharamkan atau untuk melakukan kemungkaran.

Ulama Maliki lainnya, Qarafi mendefinisikannya sebagai berikut:

"Saad al-Daraa'i adalah upaya untuk menghapus cara-cara yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Jika suatu perbuatan digunakan sebagai sarana korupsi, Imam Malik melarang perbuatan itu dalam banyak kasus."

Dari sini dapat disimpulkan bahwa saad al-daraa'i merupakan suatu perbuatan baik yang bermanfaat yang berkemungkinan besar menimbulkan kemungkaran yang sama dengan manfaatnya.

a. Syarat-syarat Saad al-Daraa'i

Berikut ini adalah syarat-syarat penting untuk melakukan saad al-daraa'i:
  • Perbuatan halal dijadikan sarana untuk sebuah kemungkaran. Perbuatan halal adalah perbuatan yang mengandung manfaat. Oleh karena itu, perbuatan ini tidak dapat dilarang, selama menghasilkan manfaat dan tidak menimbulkan mudharat yang menghilangkan manfaat tersebut. Tapi, jika perbuatan ini digunakan sebagai sarana menuju kemudharatan, Allah melarangnya.
  • Kemungkaran, dimana perbuatan yang halal digunakan sebagai sarananya, harus sama atau lebih berat dari manfaat (maslahat) perbuatan itu.
  • Bahwa perbuatan itu harus sangat sering menimbulkan mudharat.

b. Dasar Dalil

Doktrin saad daraa'i memiliki akar dari Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an misalnya, melarang seorang muslim menghina penyembah berhala dengan mengatakan: "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (QS. 6:108)

Di sini, cara menuju kemungkaran ditutup dengan melarang memaki sembahan-sembahan selain Allah, suatu aturan yang diizinkan dan bahkan berniat terpuji karena itu merupakan cara mengecam kesalahan dan menguatkan iman orang-orang yang beriman. Perlu dicatat bahwa larangan dalam contoh di atas didasarkan pada kemungkinan bahwa mereka akan memaki Allah sebagai balasannya. Dengan kata lain, balasan yang diperkirakan turut diperhitungkan. Apakah perkiraan tersebut terjadi atau tidak, bukan menjadi masalah. Sama halnya dengan persoalan apakah niat akan membawa hasil tertentu atau tidak, menjadi tidak relevan. Sehingga, memaki sembahan selain Allah dilarang, bahkan ketika seorang muslim tidak memperkirakan bahwa orang kafir akan membalas dengan memaki Allah melewati batas.

6. Jenis-jenis Cara


Imam Syatibi telah membagi cara-cara yang dapat menimbulkan mudharat ke dalam empat jenis. Dalam klasifikasi ini, beliau telah meneliti tingkat kemungkinan, bahwa suatu cara diperkirakan akan menimbulkan mudharat.
  1. Cara dan upaya yang sudah barang tentu menimbulkan mudharat seperti menggali sebuah lobang tepat di depan pintu gerbang suatu bangunan publik yang tidak kelihatan di malam hari.
  2. Cara dan upaya berpeluang besar menimbulkan mudharat dan jarang sekali membawa manfaat seperti menjual senjata ketika perang atau menjual anggur untuk dibuat minuman memabukkan. Cara-cara ini juga dilarang.
  3. Cara dan upaya yang sering menimbulkan mudharat tapi tidak ada kepastian atau tidak ada peluang besar bahwa kasus ini sering terjadi. Seperti buy back arrangement yang digunakan untuk menghindari riba. Menurut ulama, demi aspek kehati-hatian, jenis ini juga dipandang tidak boleh dilakukan.
  4. Cara dan upaya yang jarang sekali menimbulkan mudharat, seperti menggali sumur di tempat yang sedikit kemungkinannya membuat bahaya terhadap orang lain, ataupun menanam anggur. Para ulama telah sepakat menyetujui dibolehkannya jenis cara dan upaya ini.

Jual-beli, sewa-menyewa, dan akad lainnya pada dasarnya dihalalkan. Tetapi, ketika akad ini merupakan suatu sarana menuju perbuatan yang dilarang atau sarana menuju mudharat yang dilarang syariah, maka akad tersebut dilarang. Sehingga, penjualan senjata dalam masa kerusuhan kepada para pengkianan, pemberontak, dan perampok telah dilarang.

Menyewakan sebuah rumah atau toko kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan di dalamnya, dan menjual anggur kepada orang yang akan membuatnya menjadi minuman yang memabukkan, karena terdapat manfaat pada akad tersebut. Tetapi, karena akad tersebut menimbulkan kemungkaran, maka mereka dilarang. Sebab mencegah kemungkaran lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Penulis: Azmi Ati
Editor: Faisal

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Niat dan Motivasi dalam Akad"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel