Pengantar Kaidah-kaidah Fiqih (Fikih)

Apabila dihubungkan antara kaidah fiqhiyah dengan kaidah ushuliyah, maka dapat diketahui bahwa kaidah fiqhiyah merupakan kelanjutan dari kaidah ushuliyah. Kaidah ushuliyah sering digunakan untuk menggali sumber-sumber hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis, sedangkan kaidah fiqhiyah merupakan cara penetapan hukum atas sumber yang sudah didapat dari al-Qur'an dan Hadis, serta membahas tentang bagaimana cara mempraktekkan atau mengamalkan suatu perkara hukum atau syariah.

Pengantar Kaidah-kaidah Fiqih (Fikih)

Adapun tujuannya adalah untuk memudahkan mujtahid dalam mengistimbathkan hukum yang sesuai dengan tujuan syara' dan kemaslahatan manusia. Sementara Imam Abu Muhammad Izzudin menyatakan bahwa kaidah fiqhiyah merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan), serta bagaimana tindakan yang harus diambil untuk menyikapi kedua hal tersebut.

Adapun kaidah fiqhiyah dapat diurai dari kaidah dan fikih. Kaidah menurut Dr. Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i dalam buku ushul fiqh Islami adalah: "Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak." Sementara arti fikih dari beberapa definisi yang dikemukakan fuqaha' berkisar pada rumusan berikut:

  1. Fikih merupakan bagian dari syari'ah.
  2. Hukum yang dibahas mencakup hukum amali.
  3. Obyek hukum pada orang-orang mukallaf.
  4. Sumber hukum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau dalil lain yang bersumber pada kedua sumber utama tersebut.
  5. Dilakukan dengan jalan istimbath atau ijtihad sehingga kebenarannya tidak diragukan.

Dengan demikian pengertian kaidah fiqhiyah dapat diartikan diantaranya sebagai "hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh syari' serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatan" (Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i, 1983:5), atau "Sebagai sebuah tindakan dalam hal memperoleh kemaslahatan dan menolak berbagai macam bentuk kerusakan" (Imam Abu Muhammad).

1. Sifat Dasar dan Fungsi Kaidah Fikih


Kaidah dalam bahasa Arab disebut Qa'idah sebagai mufrad (bentuk tunggal) dari Qawaid (kaidah-kaidah), kini kata qa'idah telah menyatu dengan bahasa Indonesia dengan kata kaidah. Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i menyatakan bahwa kaidah merupakan kumpulan hukum yang bersifat kulli (menyeluruh) yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan hukum-hukum yang bersifat juz'i (khusus).

Qawaid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) atau kaidah-kaidah hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam literatur hukum Islam. Ia merupakan bentuk khusus literatur yang berkembang pada abad ke 13 hingga abad ke 15, yang mencoba meringkas aturan-aturan dari setiap mazhab ke dalam ringkasan-ringkasan pendek sehingga orang yang mempelajari kaidah-kaidah ini dapat dengan mudah menghafalnya. Dalam bentuk yang ekstrim, begitu ringkasnya, satu mazhab dapat direduksi menjadi empat atau lima pernyataan padat.

Kaidah-kaidah ini merupakan ketetapan hukum yang umum, dimana ulama terdahulu melakukan satu proses induksi dari banyak ketentuan fikih sebagai generalisasi hukum. Para ulama memandangnya sebagai karakteristik fikih yang sistematis yang sudah menjadi bawaan dari lahir yang sulit diubah tanpa mengganti keseluruhan strukturnya.

Kaidah hukum Islam merupakan suatu bentuk pernyataan yang dibentuk atau dirumuskan ke dalam suatu aturan hukum yang jelas dan akurat, yang dapat menjelaskan gambaran umum mengenai sifat, filsafat, semangat, dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Ilmu ini berlandaskan pada ketentuan-ketentuan fikih yang terkait dengan topik-topik berbeda, yang dijabarkan ke dalam bab-bab yang berbeda.

Qawaid fiqhiyyah mengelompokkan ketentuan-ketentuan ini ke dalam suatu tema khusus. Kaidah hukum mewakili satu aturan atau prinsip umum yang melingkupi sejumlah besar hukum-hukum fikih yang terkait dengan satu tema tertentu. Syeh Mustafa Ahmed Zarqa, seorang ulama fikih terkemuka mendefinisikan qawaid fiqhiyyah sebagai: "Prinsip-prinsip fikih universal yang dirumuskan ke dalam bentuk hukum yang padat, melambangkan ketentuan-ketentuan umum terhadap kasus-kasus yang berada di bawah topik-topik tertentu."

Hasbi Ash-Shiddiq mengidentifikasikan makna kaidah dengan asas atau fondasi, pengertian itu dinukil dari QS. Al-Baqarah ayat 127. Selanjutnya beliau menukil pengertian kaidah yang dikemukakan oleh Prof. Mustafa as-Zarqa dalam bukunya "al-Fiqh Tsaubihil Jadid", ujarnya "Hukum yang aghlabi (berlaku sebagian besar) yang meliputi sebagian besar bagian-bagiannya". Sedangkan pengertian ushuliyyah diambil dari kata "Ashal" yang diberi ya nisbah (ya yang berfungsi untuk membangsakan/menjeniskan).

Dalam arti etimologi ashal mempunyai makna sebagai berikut:
  1. Ashal berarti kaidah yang bersifat menyeluruh. Misalnya kebolehan memakan bangkai bagi yang terpaksa itu menyalahi hukum ashal yakni menyalahi bagi kaidah kuliyyah.
  2. Ashal berarti yang lebih kuat (rajih). Misalnya kalimat al-Ashlu Fil Kalami al-Haqiqoh (Ashal yang lebih kuat dari suatu ungkapan adalah makna sebenarnya bukan makna simbolik).
  3. Ashal berarti hukum asal (mustashab). Misalnya ungkapan "al-Ashlu Baqou ma kana 'ala ma kana" (Hukum ashal/istishab adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yang telah ada). Misalnya keraguan apakah wudhu'nya masih sah atau sudah batal, maka hal itu dianggap masih sah.

Dengan demikian pengertian "kaidah ushuliyyah" adalah suatu hukum kulli yang dapat dijadikan standar hukum bagi juz'i yang diambil dari dasar kulli yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu, kaidah ushuliyyah dapat dikatakan sebagai kaidah istinbathiyah ataupun kaidah lughawiya.

Makna kaidah dengan makna asal itu sama padahal sebenarnya tidak demikian. Hasbi ash-Shiddiqi dalam bukunya Pengantar Hukum Islam menerangkan bahwa asal itu jalan istinbath kepada cabang, ia mendahului cabang dalam wujudnya walaupun kebanyakan asal yang dipegangi para imam dilahirkan dari furu sedangkan kaidah merupakan pengekang furu yang bermacam-macam dan meletakkan furu-furu itu dalam satu kandungan umum yang lengkap. Oleh karena itu kaidah datang setelah furu pada wujudnya dan dia memudahkan jalan furu.

2. Fungsi Qawaid Fiqhiyyah


Kaidah-kaidah hukum mempunyai peran utama dalam mengelompokkan fikih dan menetapkan aturan-aturannya (salam suatu urutan), dimana keberagaman dan bagian-bagian yang bercerai-berai dalam fikih disatukan dalam satu konsep. Jadi, fungsi utama dari ilmu qawaid fiqhiyyah adalah mengelompokkan dan mengkonsolidasikan ketentuan-ketentuan fikih yang identik dibawah aturan-aturan yang universal dan menyeluruh.

Al-majallah telah menjelaskan fungsi ini sebagai berikut: "Ahli-ahli hukum telah mengelompokkan ketentuan-ketentuan fikih kedalam aturan-aturan tertentu. Masing-masing aturan tersebut memuat banyak ketentuan-ketentuan, yang dalam khazanah hukum Islam, diambil sebagai justifikasi untuk membuktikan ketentuan-ketentuan ini. Dengan demikian, pengetahuan dasar mengenai qawaid dapat memberikan kemudahan dalam hal memahami berbagai macam ketentuan tersebut.

Sebagai konsekuensi, sembilan puluh sembilan qawaid fiqhiyyah telah dikumpulkan bersama-sama. Meskipun sebagian dari kaidah itu mengakui beberapa pengecualian, tetapi aplikasi umumnya bukan tidak sah, karena mereka berkaitan erat satu sama lain.

Menurut pendapat sebagian ulama, ada lima kaidah fikih yang menjadi tempat kembalinya seluruh masalah fikih. Kaidah-kaidah itu adalah:
  1. Setiap perkara itu sesuai dengan maksudnya.
  2. Kemudharatan harus dihilangkan.
  3. Adat bisa menjadi hukum.
  4. Yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan oleh yang meragukan.
  5. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.

3. Status Hukum Qawaid


Qawaid fiqhiyyah pada dasarnya diperuntukkan sebagai bantuan hukum dan bimbingan-bimbingan interprestasi untuk memahami ketentuan-ketentuan fikih yang terkandung dalam literatur ilmu hukum. Ia tidak punya kekuatan teks hukum (seperti teks Al-Qur'an dan Hadis Rasul SAW). Meskipun demikian, dalam beberapa situasi tertentu, qawaid fiqhiyyah dapat dijadikan pedoman oleh ahli hukum dalam mengeluarkan suatu fatwa dan oleh pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Seorang hakim atau mifti dapat memilih suatu kaidah hukum dalam kasus dimana tidak ada teks dan kewenangan eksplisit yang tersedia untuk diterapkan. Imam Qarafi, seorang ahli hukum terkemuka tidak melihat suatu mudharat dalam mendasarkan suatu keputusan pada qawaid fiqhiyyah. Beliau menyatakan bahwa suatu keputusan pengadilan dapat dibatalkan jika menyalahi kaidah umum yang berlaku.

Al-Hariri, seorang ahli ilmu hukum Islam abad modern juga mendukung pendekatan ini, beliau menulis:

"Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa jika ada dalil yang jelas dari sumber-sumber yang berurusan langsung dengan perkara tertentu, maka penyadaran hukumnya harus dengan dalil-dalil tersebut. Tapi jika tidak ada dalil apapun terhadap perkara itu, asal saja kaidah tersebut tidak melenceng dari Al-Qur'an, Sunah Rasul, atau prinsip-prinsip umum dari hukum Islam."

Dari sini dapat dikatakan bahwa, walaupun qawaid fiqhiyyah tidak cukup menjadi sumber-sumber independen dalam melakukan ijtihad atau menetapkan keputusan, perannya tidak hanya bersifat konsulatif seperti yang umumnya diyakini, tetapi dalam kasus tertentu dapat digunakan sebagai dalil suatu keputusan. Seorang hakim, ketika memutuskan suatu perkara dapat mendasarkan pada qawaid, di samping memiliki alternatif sumber-sumber dan bukti-bukti lainnya. Dia dapat mendasarkan keputusannya para quwaid tersebut yang diturunkan langsung dari teks Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SWA. Jadi, seorang hakim memiliki alternatif pada qawaid ketika tidak ada bukti langsung terhadap kasus yang diperkarakan.

4. Perbedaan antara Kaidah Ushuliyyah dengan Qawaid Fiqhiyyah


Pada umumnya kitab ushul fiqh membagi kaidah dengan dua macam, yaitu kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah, kedua kaidah itu tidak dapat berdiri tetapi saling berkaitan:

  • Kaidah ushuliyyah disebut juga kaidah istinbathiyah atau disebut juga sebagai kaidah lughawiyah. Sedang yang dimaksud dengan kaidah ushuliyyah adalah kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama ushul berdasarkan makna dan tujuan-tujuan ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, setelah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusastraan Arab.

Kaidah ushuliyyah merupakan hasil penelitian ulama dari ciri-ciri suatu lafal uslub (gaya bahasa), karena dengan dua hal itu memberikan pengertian tertentu yang dipandang lebih tepat. Untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu lafal maupun uslub adalah sebagai berikut:
  1. Berdasarkan pengertian orang banyak yang mutawatir, dan secara turun-temurun pengertian itu terbiasa dipakai dalam percakapan dan pergaulan sehari-hari. Misalnya kata al-ma' (yang berarti air), as-sama (yang berarti langit) dan sebagainya. Imam Syafi'i menyebut ilmu ini sebagai ilmu amah.
  2. Berdasarkan pengertian orang-orang tertentu yang menurut Imam Syafi'i disebut sebagai ilmu khashah. Dan pengertian lafal atau uslub ini hanya dimengerti oleh orang tertentu saja (Ahbarul Ahad) yang tidak diketahui oleh kelompok lain. Hal ini hanya didapat dari istilah-istilah ilmiah.
  3. Berdasarkan hasil pemikiran akal atau nalar (istinbathul 'aqli). Misalnya kata "al-Insan" dalam QS. Al-Ashr ayat 2 yang menyatakan bahwa lafal tersebut diberi "al-jinsiyah" (al yang menunjukkan jenis) yang memberi pengertian umum dan mencakup semua satuan (fard) manusia dengan alasan istisni' (pengecualian) sesudahnya.

  • Kaidah fiqhiyah, ia disebut juga kaidah syar'iyah jika kaidah-kaidah ushuliyah dicetuskan oleh ulama ushul, maka kaidah-kaidah fiqhiyah dicetuskan oleh ulama fikih, namun aplikasi kaidah-kaidah tersebut saling berkaitan, tidak dapat berdiri sendiri, mengingat kaidah ushuliyyah memuat pedoman penggalian hukum dari sumber aslinya sedang kaidah fiqhiyyah merupakan juklah atau operasionalisasi dari kaidah ushuliyyah tersebut. Sehingga kadang-kadang terjadi tumpang tindih mana yang disebut dengan kaidah fiqhiyyah, yang jelas keduanya merupakan patokan dalam mengistinbathkan atau mengijtihadkan suatu hukum.

Perbedaan antara ushul fiqh dan qawaid fiqhiyyah adalah ushul fiqh menaruh perhatian utama pada aturan-aturan menterjemahkan teks hukum. Ushul fiqh merupakan suatu metode yang diterapkan untuk menurunkan aturan-aturan umum dari sumber-sumber asli. Contohnya saja, aturan yang berkaitan dengan "Amr (komunikasi yang dilakukan dalam bentuk perintah) merupakan suatu bentuk kewajiban. Semua amalan wajib seperti mendirikan shalat, membayar zakat, dan memenuhi perjanjian, diturunkan dari aturan ini. Aturan itu diterapkan pada semua perbuatan yang status hukumnya wajib dalam Islam.

5. Perbedaan antara Qawaid dan Dawaid


Dawaid adalah aturan-aturan yang standar yang menjadi acuan dan ringkasan dari aturan-aturan fikih pada tema-tema khusus. Suatu dabithah (bentuk tunggal dari dawabit) terbatas ruang lingkupnya dan memberikan acuan secara khusus terhadap suatu tema atau bab fikih. Sehingga, dabithah lebih terfokuskan kepada hal-hal yang bersifat pribadi, seperti pemeliharaan, kebersihan, kerumahtanggaan, pengasuhan anak, dan semisalnya yang dapat diaplikasikan atau diterapkan ke dalam hal atau topik lainnya.

 Berikut ini merupakan contoh-contoh dawaid:
  1. Siapapun yang dilarang karena alasan kekerabatan, dilarang pula karena alasan pengasuh.
  2. Setiap kontrak yang dibuat seseorang, dapat diserahkan kepada orang lain melalui konsep agensi (kuasa/perantara).
  3. Segala sesuatu yang dapat dideskripsikan dengan waktu, dapat merupakan objek dari akad salam.
  4. Ketika tingginya air mencapai dua kaki, maka air itu tidak mengandung najis.

Dapat diamati dari contoh-contoh di atas bahwa dabitah memfokuskan penerapannya pada topik-topik individual. Sementara qaidah, ada satu aturan umum yang diterapkan pada semua spesifikasi yang terdapat dalam beberapa bab fikih. Kaidah "suatu perbuatan dinilai dari niat di balik perbuatan itu" misalnya, diterapkan pada berbagai bidang seperti ibadah, transaksi, hukum kriminal, dan lain-lain.

6. Asal dan Sumber Qawaid


Qawaid fiqhiyyah terkait dengan asal dan sumbernya, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut:
  • Qawaid yang diturunkan dari teks Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Contohnya kaidah "dasar dari segala perbuatan adalah maksud perbuatan tersebut" diturunkan dari hadis yang sangat terkenal.
  • Qawaid yang aslinya adalah Hadis Rasulullah SAW. namun kemudian lebih dikenal dengan kaidah-kaidah hukum seperti:
  1. Sikap menerima untung berarti sikap menerima rugi.
  2. Suatu yang membahayakan tidak diperbolehkan baik dalam bentuk melakukannya, maupun dalam bentuk menghapusnya dengan bahaya lain.
  3. Hukum hudud harus dicegah bila terdapat suatu keraguan.
  4. Setiap hutang yang membawa keuntungan bagi yang meminjamkannya adalah riba.
  5. Jangan menjual apa yang tidak engkau miliki.
  • Qawaid yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan fikih, tersebar dalam beberapa bab berbeda pada kitab-kitab fikih. Kaidah-kaidah ini telah dikembangkan oleh para ulama melalui analisis industri terhadap ketetapan-ketetapan hukum Islam.
  • Qawaid yang berasal dari ushul fiqh (yaitu prinsip-prinsip hukum Islam) yang digunakan oleh ulama fikih untuk menurunkan suatu ketentuan syariah dari Al-Qur'an dan Sunnah, beberapa contohnya sebagai berikut:
  1. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-keraguan (kaidah ini didasarkan pada istishab, merupakan suatu prinsip yang terkenal dalam hukum Islam.
  2. Adat kebiasaan itu merupakan hakim (kaidah ini dibangun dari prinsip urf yang merupakan suatu sumber hukum Islam).
  3. Ijtihad tidak dapat dibatalkan atau digugurkan dengan ijtihad serupa, atau "tidak ada ijtihad yang diperbolehkan kalau ada nushush (teks al-Qur'an atau Hadits yang menjelaskan hukum itu)".
  4. Kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi (kaidah ini didasarkan pada doktrin maslahat mursalah).

7. Sejarah Perkembangan Qawaid Fiqhiyyah


Sejarah perkembangan dan penyusunan qawaid fiqhiyyah diklarifikasikan menjadi 2 stadium, yaitu stadium pembentuk dan stadium penyusunan (kodifikasi).

a. Stadium Pembentukan

Para imam madzahib dalam mengistinbathkan suatu hukum memiliki kerangka pikir tertentu yang dapat dijadikan aturan pokok, sehingga hasil istinbathnya dapat dievaluasi secara obyektif oleh penerus-penerusnya. Kendati demikian kemampuan imam madzahib tidaklah sama, ketidaksamaan itu adakalanya dilatarbelakangi oleh kondisi serta alam dimana ia berada.

Karena itu, mereka mencoba membuat generalisasi pokok-pokok fikirannya melalui kaidah-kaidah dasar sebagai acuan dalam beristinbath, melalui kaidah-kaidah dasar tersebut maka dapat diketahui titik relevansi antara ijtihad satu dengan ijtihad lain, meskipun konfigurannya berbeda-beda namun substansinya dapat dikatakan sama. Aturan-aturan pokok itulah yang disebut kaidah fiqhiyyah.

b. Stadium Kodifikasi

Usaha kodifikasi kaidah-kaidah fiqhiyyah bertujuan agar kaidah-kaidah itu dapat berguna bagi perkembangan ilmu fikih pada masa-masa berikutnya, serta untuk mempertahankan loyalitas hasil ijtihad para mazhabi, sehingga bagi pengikutnya tidak bermazhab dengan hasil ijtihad (bil qauli) namun dapat dikatakan bahwa mereka bermazhab dengan cara mengikuti metodologinya (bil manhaji).

Menurut sejarah, ulama mazhab Hanafi adalah yang pertama mengembangkan cabang ilmu fikih ini. Imam Abu Tahir al-Dabbas, seorang ulama fikih terkenal mazhab Hanafi, dikabarkan sebagai orang yang pertama mengembangkan 17 kaidah yang kemudian ditambahkan oleh Abul Hasan al-Karkhi (wafat 340 H) menjadi 39 kaidah. Setelah Karkhi, ulama mazhab Hanafi yang lain, Allamah Mohammed Abu Sa'id Khadimi, menulis satu buku tentang fiqh Hanafi yang berjudul: Majami' al-Haqaid. Di mana dalam karyanya tersebut terdapat sekitar 154 kaidah yang dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi.

Dengan berjalannya waktu, kaidah-kaidah itu menjadi bertambah kompleks dan penting. Bukti betapa pentingnya kaidah-kaidah itu ditunjukkan penerapannya dalam artikel Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, suatu upaya pertama kali untuk mengkodifikasi hukum Islam, dikerjakan antara tahun 1870-1876 M dimasa pemerintahan khalifah Ottoman Turki, di bawah supervisi Ahmed Cevdet pasha (wafat 1895 M), yang kemudian menjadi menteri kehakiman.

Upaya berikutnya dilakukan pada tahun 1879 oleh Mahmud B. Muhammad Nasib Hamza (wafat 1887 M), Mufti Damascus, sebelum berakhirnya kekalifahan Turki. Beliau menyusun kaidah-kaidah menurut judul besar yang ditemukan dalam kitab-kitab Fikih, dan memberi judul ikhtisarnya Al-Faraid al-Bahiyya fil Qawaid wal fawa'id al-Fiqhiyyah.

Dalam kaidah ushul fiqh, yang digunakan untuk menggali hukum dari dalil yang tafshiliy. Kaidah ini merupakan kaidah yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada bagian-bagian lain.

Penulis: Maulida
Editor: Faisal

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Pengantar Kaidah-kaidah Fiqih (Fikih)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel