Pengertian, Ketentuan, Rukun, Syarat, dan Landasan Hukum Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)

Akad ijarah muntahiyah bittamlik atau yang sering disingkat dengan IMBT menjadi pilihan bagi orang-orang yang ingin membeli rumah namun uangnya belum cukup untuk membayar total dari harga rumah itu sendiri. Kenapa demikian?

Pengertian, Ketentuan, Rukun, Syarat, dan Landasan Hukum Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)

Karena akad IMBT ini merupakan akad sewa-menyewa yang pada akhir masa sewa terjadi perpindahan kepemilikan terhadap objek sewa. Misalnya saja rumah, yang sebelumnya rumah tersebut itu milik penyewa, akan tetapi pada akhirnya jadi milik orang yang menyewa dikarenakan pada akhir masa sewa terjadinya transaksi jual beli. Untuk lebih jelasnya mengenai akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) dapat disimak penjelasan di bawah ini:

1. Pengertian Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)


IMBT merupakan akad sewa-menyewa atau perpindahan manfaat suatu barang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan terhadap barang pada akhir akad yang dikarenakan adanya pembelian terhadap barang oleh salah satu pihak. Akad ini juga merupakan gabungan antara akad sewa-menyewa dengan akad jual beli (Khoiriyah, 2017).

2. Ketentuan Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)


Berdasarkan PSAK 107, akad IMBT memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut (Tona, 2012):
  • Objek ijarah hanya diakui sebesar biaya perolehannya dan akan susut seiring berjalannya akad ijarah.
  • Pendapatan dari akad ijarah diakui selama akad tersebut masih berjalan dan diakhir akad akan berlangsung dengan penjualan objek ijarah kapada salah satu pihak (perpindahan kepemilikan).
  • Piutang pendapatan yang ada dalam akad IMBT dihitung berdasarkan hasil bersih yang dapat diberikan disaat periode pelaporan berakhir.
  • Apabila biaya akad ijarah dibebankan oleh pemilik objek ijarah, maka biaya tersebut akan disalurkan secara tetap dengan penyaluran pendapatan IMBT selama akad tersebut masih berlangsung.
  • Pengakuan biaya perbaikan objek sewa adalah sebagai berikut: (1) Biaya yang digunakan untuk perbaikan rutin objek sewa diakui pada saat dilakukannya perbaikan. (2) Jika perbaikan rutin objek sewa dilakukan oleh pihak yang menyewa barang sedang dia telah mendapatkan izin untuk memperbaikinya dari pemilik barang, maka seluruh biaya akan ditanggung oleh pemilik dan biaya tersebut diakui sebagai beban saat dilakukannya perbaikan objek sewa tersebut. (3) Penjualan bertahap yang ada dalam IMBT menyebabkan biaya perbaikan rutin objek sewa ditanggung oleh kedua belah pihak yang memiliki hak kepemilikan terhadap aset ijarah dan masing-masing mereka akan menanggung sesuai dengan besarnya hak kepemilikan mereka.
  • Perpindahan hak milik objek sewa akad IMBT yang dilakukan melalui hibah baru diakui setelah semua pembayaran sewa lunas dibayarkan dan objek sewa telah diserahkan kepada penyewa. Pemilik objek sewa akan menghapus objek sewa dalam aktiva yang dimilikinya setelah terjadinya perpindahan kepemilikan terhadap objek sewa. Sehingga pengakuan aset dalam IMBT tidak boleh dilakukan dengan cara mengacu pada PSAK 107.
  • Perpindahan hak milik terhadap objek sewa dalam akad IMBT yang dilakukan melalui kegiatan penjualan aset pada akhir periode diakui saat transaksi penjualan tersebut dilakukan. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pembeli yaitu sebesar sisa cicilan sewa. Pihak penjual mengakui keuntungan dan kerugian atas penjualan objek sewa tersebut sebesar selisih antara harga jual dengan nilai buku bersih.
  • Pengakuan pelepasan objek sewa dalam IMBT melalui pembayaran lebih kurang sebagai berikut: (1) Hak milik terhadap objek sewa baru akan berpindah dan diakui setelah penyewa menyelesaikan semua kewajibannya untuk membayarkan biaya sewa dan membeli barang/objek sewa tersebut dari pemiliknya. (2) Disaat objek sewa telah diserahkan oleh pemilik kepada pihak yang membelinya, kedudukan objek sewa dalam aktiva pemilik akan dihapuskan. (3) Apabila penyewa memutuskan untuk tidak membeli objek sewa yang telah dijanjikan untuk dibeli sebelumnya dan nilai wajar objek sewa lebih rendah dari nilai bukunya, maka selisih antara keduanya (nilai wajar objek sewa dan nilai buku) dianggap sebagai piutang pemilik objek sewa pada pihak yang menyewa barang. (4) Apabila penyewa memutuskan untuk tidak membeli objek sewa yang belum dijanjikan untuk dibeli, maka penilaian objek sewa sesuai dengan nilai wajar objek sewa atau nilai buku yang nantinya akan dilihat mana yang nilainya lebih rendah. Apabila nilai wajar objek sewa lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku maka selisih antara nilai wajar dengan nilai buku dianggap sebagai kerugian selama periode berjalan.
  • Berikut beberapa penjelasan mengenai pengakuan pelepasan objek sewa dalam IMBT berdasarkan penjualan objek sewa secara bertahap: (1) Apabila pembayaran sewa telah diselesaikan dan pihak yang menyewa barang membeli sebagian objek sewa maka perpindahan hak milik terhadap objek sewa telah diakui. (2) Ketika objek sewa telah berpindah kepada orang yang menyewa dengan disebabkan adanya pembelian secara bertahap, maka nilai buku objek sewa akan dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa. (3) Pemilik objek sewa akan mengakui keuntungan maupun kerugian sebesar selisih antara nilai jual dengan nilai buku atas bagian dari objek sewa yang telah dijual.
  • Apabila terjadinya penurunan nilai objek sewa sebelum dilakukannya perpindahan kepemilikan dan hal tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa, serta cicilan sewa ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai wajar, maka selisih antara keduanya (nilai objek ijarah dan cicilan ijarah) menjadi kewajiban pihak yang menyewa dan dijadikan sebagai beban pada periode terjadinya penurunan nilai objek ijarah tersebut.

3. Rukun dan Syarat Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)


Berikut penjelasan mengenai rukun dan syarat akad IMBT (Munif, 2016):
Berdasarkan ketentuan yang ada dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), tidak ada aturan khusus mengenai rukun dan syarat akad IMBT. Akantetapi dalam Pasal 278 KHES dijelaskan bahwa rukun dan syarat yang ada dalam akad ijarah dapat diterapkan dalam akad IMBT, berikut rukun dari akad ijarah:
  • Penyewa (Musta'jir) adalah orang yang menyewa barang/objek sewa. Jika dalam ruang lingkup perbankan syariah penyewa ini dikenal dengan sebutan nasabah.
  • Pemilik objek sewa (Mu'ajjir) adalah orang yang mempunyai barang untuk disewakan.
  • Objek sewa (ma'jur) adalah barang yang akan dijadikan sebagai objek dalam akad ijarah.
  • Ijab qabul adalah serah terima barang/objek ijarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Sedangkan syarat-syarat IMBT antara lain yaitu:
  • Objek IMBT akan berpindah kepemilikannya pada akhir akad yaitu dari tangan pemilik ke tangan penyewa dikarenakan adanya pembelian secara bertahap.
  • Pihak yang berakad harus menyatakan dengan jelas bahwa akad yang dilakukan tersebut merupakan akad IMBT.
  • Proses perpindahan kepemilikan hanya boleh dilakukan apabila masa IMBT telah berakhir.
  • Penyewa tidak dibenarkan untuk menjual objek sewa kepada pihak lain selama akad IMBT masih berlangsung.
  • Pembayaran bertahap yang dilakukan oleh penyewa akan dihitung sebagai harga dari objek IMBT.

4. Landasan Hukum Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)


Berikut landasan hukum akad IMBT yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah (Kurniawan, 2013):

a. Surah al-Baqarah ayat 233

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seseorang menginginkan agar anaknya disusukan oleh orang lain, maka orang yang meminta untuk disusukan tersebut dibolehkan untuk memberikan pembayaran atau upah sejumlah yang wajar. Kemudian Allah menegaskan bahwa kita harus bertakwa kepada-Nya atau dalam kata lain melakukan setiap amal kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, Allah Maha Mengetahui atas apa yang kita lakukan atau kerjakan di dunia ini.

b. Hadis Riwayat Ibnu Majah

Hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah telah bersabda di mana kita dituntut untuk menyegerakan membayar upah para pekerja agar para pekerja tersebut merasa senang dan mudah dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Menunda-nundah untuk membayar upah para pekerja sama saja dengan berbuat dhalim, karena dapat memudharatkan para pekerja dalam menafkahi keluarganya.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Pengertian, Ketentuan, Rukun, Syarat, dan Landasan Hukum Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel