Pengertian, Landasan Hukum, Ketentuan, dan Mekanisme Akad Ijarah

Akad ijarah atau akad perpindahan hak guna suatu barang dapat dijadikan sebagai pilihan bagi orang-orang yang membutuhkan barang siap pakai.

Misalnya saja penggunaan akad ijarah dalam hal sewa-menyewa toko, di mana pihak yang menyewanya dapat merasakan langsung manfaat dari toko tersebut dan begitu juga pemilik tokonya dapat menikmati hasil atau keuntungan dari menyewakan tokonya.

Pengertian, Landasan Hukum, Ketentuan, dan Mekanisme Akad Ijarah

Secara umum, akad ijarah itu sendiri terbagi kepada dua tipe utama, yaitu akad ijarah sewa barang dan akad ijarah sewa jasa.

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kedua tipe tersebut dan berbagai hal lainnya yang menyangkut dengan akad ijarah, mari simak penjelasan di bawah ini:

Pengertian Akad Ijarah


Berdasarkan PSAK 107 ijarah merupakan sebuah akad, yang dalam akad tersebut adanya pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan diiringi pembayaran sewa oleh pihak yang menerima manfaat dan tidak adanya perpindahan kepemilikan terhadap barang yang disewakan tersebut (Yanti, n.d).

Landasan Hukum Akad Ijarah


Berikut dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum akad ijarah (Santoso, 2015):

Surah al-Baqarah ayat 233

Ayat ini menceritakan tentang kegiatan menitip anak pada orang lain untuk diberi asi, dan atas jasa yang telah diberikan oleh pemberi asi, pihak keluarga bayi dapat memberikan pembayaran dengan jumlah yang patut atau seseuai kebiasaan yang sudah diterima di masyarakat sebagai upah untuk si pemberi asi/susu.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk berbekam dan selanjutnya memberikan upah bagi tukang bekam atas jasanya itu.

Jenis-jenis Akad Ijarah


Dalam hukum Islam, akad ijarah dibagi kepada dua jenis, yaitu:

Ijarah Sewa Jasa

Ijarah sewa jasa merupakan sebuah kegiatan mempekerjakan seseorang dengan memberikan imbalan atas jasanya.

Upah yang diberikan oleh musta'jir (orang yang mempekerjakan) kepada ajir (pekerja) disebut dengan ujrah.

Ijarah Sewa Barang

Ijarah sewa barang merupakan sebuah kegiatan pemindahan hak guna terhadap suatu barang dengan adanya imbalan atas pemanfaatan barang tersebut.

Ijarah ini tidak terlalu berbeda dengan leasing (sewa) yang ada dalam bisnis konvensional, di mana pihak yang menyewa (lesse) disebut dengan musta'jir sedangkan pihak yang menyewakan (lessor) disebut dengan mu'jir/muajir, serta harga sewa disebut dengan ujrah (Basthomi, 2017).

Ketentuan Akad Ijarah


Berikut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan akad ijarah:
  • Barang yang dijadikan sebagai objek dalam akad ijarah haruslah memiliki manfaat dan hak guna.
  • Aset ijarah tetap dimiliki oleh pemiliknya, penyewa hanya diizinkan untuk mengambil manfaat dari aset ijarah.
  • Kedua belah pihak setuju terhadap akad yang mereka jalankan.
  • Manfaat dari aset ijarah harus dijelaskan dan ditentukan.
  • Harga dan jangka waktu sewa harus ditentukan dengan jelas.
  • Pemilik aset harus menyerahkan aset ijarah secara ikhlas kepada penyewa untuk diambil manfaatnya.
  • Biaya pemeliharaan aset ijarah ditanggung oleh pemilik, sedangkan penyewa hanya membayar harga sewa.
  • Apabila terjadi kerusakan aset ijarah karena kelalaian penyewa, maka penyewa harus bertanggung jawab, sedangkan jika kerusakan tersebut di luar kendali penyewa, maka pihak yang menyewakan akan menanggung risiko tersebut (Abdullah, n.d).

Mekanisme Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah


Berikut penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan ijarah pada perbankan syariah:
  • Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ijarah ke Bank Syariah.
  • Bank Syariah menyediakan barang untuk disewakan kepada nasabah.
  • Selanjutnya, Bank Syariah membuat kesepakatan dengan pihak nasabah mengenai kegiatan penyewaan barang tersebut, hal yang akan disepakati antara lain yaitu: objek ijarah, harga sewa, jangka waktu ijarah, serta biaya pemeliharaan objek ijarah. Setelah semua itu disepakati maka nasabah akan menandatangani perjanjian ijarah tersebut dan pihak nasabah diwajibkan untuk memberikan barang jaminan yang dimilikinya kepada pihak bank.
  • Setelah ditandatangani akad ijarah maka hal selanjutnya yaitu pihak bank menyerahkan objek ijarah tersebut kepada pihak nasabah.
  • Apabila jangka waktu ijarah telah berakhir, maka pihak nasabah harus mengembalikan objek ijarah tersebut kepada pihak bank.
  • Setelah objek ijarah tersebut dikembalikan oleh nasabah kepada pihak bank, maka terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu: (1) Jika objek ijarah tersebut merupakan barang yang disewa oleh bank dari pemasok, maka bank akan mengembalikan objek ijarah tersebut kepada pihak pemasok. (2) Jika objek ijarah tersebut merupakan barang yang dibeli oleh bank dari pihak pemasok. maka bank akan menyimpan objek ijarah tersebut sebagai persediaan untuk transaksi kedepannya (Eprianti, 2017).

Pertimbangan Penggunaan Akad Ijarah dalam Penerbitan Sukuk Negara


Berikut ini merupakan pertimbangan dalam hal penggunaan akad ijarah untuk proses atau kegiatan penerbitan sukuk negara:

Akad Ijarah Sederhana dan Mudah untuk Dipahami

Dari berbagai macam akad yang digunakan dalam kegiatan penerbitan sukuk negara, maka terlihat bahwa akad ijarah memiliki kelebihan yaitu sederhana dan mudah sekali untuk dipahami.

Akad ijarah digunakan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh para investor dengan pihak yang menerbitkan sukuk.

Alasan digunakannya akad ijarah yaitu untuk membuat para investor lebih tertarik untuk berinvestasi dikarenakan kesederhanaan dan kemudahan yang terdapat dalam akad ijarah.

International Best Practice (Praktik Internasional Terbaik)

Pada tahun 2000 sangat banyak lembaga pemerintah atau korporasi yang menggunakan akad ijarah dalam hal menerbitkan sukuk, sehingga pada saat itu akad ijarah menjadi praktik internasional terbaik.

Berdasarkan data Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR terlihat bahwa sampai tahun 2006 sebesar 41% penerbitan sukuk negara dengan menggunakan akad ijarah.

Memberikan Imbalan Tetap (Fixed Income) dengan Risiko Terendah (Zero Risk)

Kebanyakan dari para investor mengharapkan agar investasi yang dilakukannya bisa berkembang dengan baik dan risiko yang kecil.

Dan di antara mereka ada juga yang menginginkan akan tetapnya bagi hasil investasi sehingga penerimaan hasil investasi di masa mendatang akan mudah untuk diprediksi.

Dari kedua hal yang diharapkan oleh para investor tersebut merupakan hal yang sesuai dengan akad ijarah, dikarenakan dalam akad ijarah nilai sewa dapat ditentukan pada saat investasi tersebut dilakukan dengan nilai tetap sepanjang jangka waktu sukuk.

Dikarenakan sukuk ini diterbitkan oleh negara maka pembayaran imbalan atau pun pokok investasinya akan dijamin oleh pihak pemerintah, sehingga risiko yang timbul dari investasi tersebut akan sangat sedikit.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Akad Ijarah


Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad ijarah:
  • Kedua belah pihak haruslah melakukan akad dengan cara yang ikhlas (rela) di antara keduanya, akad ijarah yang dilakukan karena keterpaksaan tidak diperbolehkan.
  • Kedua belah pihak tidak diperbolehkan akan adanya kegiatan penipuan.
  • Hal yang diakadkan haruslah sesuai dengan kenyataan, bukan merupakan hal yang tidak berwujud.
  • Hasil yang timbul dari penggunaan objek ijarah haruslah berupa manfaat yang baik dan halal, bukan hal-hal yang diharamkan.
  • Pemberian imbalan harus berupa hal yang baik, bernilai, dan tidak bertentangan dengan Islam (Amalia, 2015).

Syarat dan Rukun Akad Ijarah


Berikut beberapa penjelasan mengenai rukun dan syarat akad ijarah:

Rukun Akad Ijarah

Mazhab Hanifah berkesimpulan bahwa rukun ijarah antara lain yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut Jumhur Fuqaha rukun ijarah yaitu adanya dua orang yang berakad dan sighat (ijab qabul).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa rukun ijarah antara lain yaitu ijab qabul, kecakapan hukum (berakal dan mampu membedakan antara yang salah dengan yang benar).

Selanjutnya, Mazhab Syafi'i menjadikan baligh (sampai umur) sebagai rukun dari akad ijarah, bila akad ijarah dilakukan oleh anak kecil, maka akad ijarah tersebut akan tidak sah, meskipun anak itu sudah dapat membedakan antara yang salah dengan yang benar.

Dari berbagai pendapat ulama di atas maka rukun akad ijarah antara lain yaitu: adanya dua pihak yang melakukan transaksi, baligh dan berakal sehat, sighat (ijab qabul) terhadap transaksi yang dilakukan, terdapat manfaat dari barang yang diakadkan, dan adanya upah yang diberikan oleh pihak yang mengambil manfaat.

Syarat Sahnya Akad Ijarah

Hal-hal yang menjadi syarat bagi sahnya akad ijarah antara lain yaitu:
  • Kedua belah pihak harus mampu melihat manfaat yang terkandung dalam objek ijarah, jika manfaat yang terkandung tersebut tidak jelas maka akan memungkinkan untuk terjadinya selisih paham diantara pihak-pihak yang melakukan akad.
  • Kemudian objek ijarah tersebut harus terhindar dari cacat dan dapat diserah terimakan secara langsung.
  • Objek ijarah bukan merupakan fardu'ain (kewajiban individu) bagi si penyewa. Contohnya: Menyewa orang lain untuk mengerjakan shalat wajib.
  • Objek ijarah merupakan barang atau jasa yang disewakan secara umum dan sudah dianggap benar menurut syariat Islam. Contohnya: Kendaraan. rumah, dan menyewa seseorang untuk menjahit baju.
  • Objek ijarah tersebut harus dijelaskan dengan benar mengenai karakteristiknya (Hilal, n.d).

Berakhirnya Akad Ijarah


Berikut beberapa hal yang menjadikan akad ijarah berakhir:
  • Cacatnya barang yang dijadikan objek ijarah, baik cacat itu terjadi di tangan penyewa maupun cacat itu sudah ada sebelumnya namun tidak sampai informasi mengenai cacat tersebut.
  • Berakhirnya jangka waktu ijarah itu sendiri yang diikuti dengan terpenuhinya manfaat dari barang yang diakadkan.
  • Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, hal ini menjadi berakhir karena akad ijarah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut Hanafiyah tidak berakhir karena akad ijarah sama seperti jual beli dan manfaatnya dapat diwariskan.
  • Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah tersebut boleh dibatalkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad apabila kejadiannya seperti seseorang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya terbakar atau hal-hal lain yang menyebabkan kebangkrutan secara tidak disengaja (Hilal, n.d).

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Pengertian, Landasan Hukum, Ketentuan, dan Mekanisme Akad Ijarah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel