Kaidah-kaidah Penggunaan Harta Milik Orang Lain

Tujuan Allah menciptakan manusia yaitu agar manusia tersebut beribadah kepada-Nya, dan Allah juga telah mengamanahkan kepada kita manusia untuk berperan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi.

Kaidah-kaidah Penggunaan Harta Milik Orang Lain

Milik dalam buku; Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, didefinisikan sebagai berikut:

"Sebuah wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh syar'i terhadap pemilik barang dalam hal memanfaatkan dengan cara yang baik dari harta yang dimilikinya itu."

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap barang tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun perantara orang lain.

Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut; pengampu memiliki hak dalam hal memanfaatkan atau membelanjakan harta orang yang berada di bawah ampuannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang mengampu memiliki hak dari harta tersebut, sedangkan pemilik dari harta itu sendiri yaitu orang yang berapada di bawah ampuannya.

Singkatnya, tidak semua orang yang memiliki harta dapat memanfaatkan hartanya secara bebas dan mandiri, dan begitu juga tidak semua orang yang memanfaatkan suatu harta merupakan pemilik dari harta yang dimanfaatkan tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29, yang mana dalam ayat ini secara tegas Allah melarang manusia untuk mengkonsumsi atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah atau dalam kata lain secara batil, akan tetapi Allah memberikan kemudahan kepada manusia dengan cara membolehkan untuk mengkonsumsi harta orang lain dengan jalan yanng baik atau jalan yang diridhai-Nya, maksud dari jalan yang diridhai-Nya yaitu jalan ataupun cara yang ditempuh oleh manusia dalam hal memanfaatkan harta orang lain yang didasari oleh sikap saling ridha di antara sesama manusia tersebut.

1. Klasifikasi Hak Milik


Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Milk Tam

Yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.

b. Milk Naqishah

Yaitu apabila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)-nya saja tanpa memiliki zatnya.

Secara sekilas, dapat kita ketahui bahwa milk naqish terdiri dari dua bagian, bagian pertama yaitu milk naqish yang berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang dalam hal memiliki suatu barang yang disebut dengan milk raqabah. Sedangkan milk naqish yang berhubungan dengan penggunaan atau kepemilikan terhadap manfaat barang saja disebut dengan milk manfaat.

Jika kita tinjau dari segi mahal (tempat), maka dapat kita ketahui bahwa milik itu dibagi kepada tiga bagian utama, antara lain yaitu:

a. Milk al-'ain atau disebut pula Milk Al-Raqabah

Memiliki semua benda, baik benda tetap (ghair manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil, dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut mil al-'ain.

b. Milk al-Manfaah

Yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.

c. Milk al-Dayn

Yaitu pemilikan karena adanya hutang, seperti sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan, hutang adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.

Dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Milk al-Mutamayyiz

"Suatu jenis milik yang berhubungan dengan jenis milik lainnya, dan memiliki batasan-batasan tertentu dalam hal pemanfaatannya, dan yang terakhir dapat dilakukannya pemisahan dari yang lain tersebut atau dalam kata lain memisahkan diri dari milik yang berhubungan dengannya tadi berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang dibolehkan menurut syara'.

Maka di sini dapat dimisalkan memiliki sebuah mobil dan memiliki seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.

b. Milk al-Syai' atau Milk al-Musya'


"Suatu jenis milik yang berhubungan dengan sesuatu hal yang nisbi dari kumpulan sesuatu hal, walaupun betapa besar atau kecilnya hal tersebut."

Memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsi lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

2. Sebab-sebab Milkiyah (Pemilikan)


Sebab-sebab tamalluk (memiliki) yang ditetapkan syara' ada empat:

  1. Ihrazul mubahat (memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di sesuatu tempat untuk dimiliki).
  2. Al-Uqud (aqad)
  3. Al-Khalafiyah (pewarisan)
  4. Attawalludu minal mamluk (berkembang biak).


Empat inilah yang menyebabkan timbulnya hak pemilikan di dalam syara' kita ini.

Beberapa sebab pemilikan yang terdapat di kalangan bangsa Jahiliyah, telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dengan jalan peperangan sesama sendiri, dengan jalan membudakkan orang yang tidak sanggup membayar hutang dan kedaluwarsaan atau dengan istilah fiqh dikatakan taqadum, yang menimbulkan hak karena daluwarsa.

3. Ihrazul Mubahat (Menimbulkan Kebolehan)


Sudah diterangkan, bahwa salah satu dari sebab pemilikan atau malakiyah atau tamalluk, ialah: ihrazul mubahat. Maka yang dikatakan mubah itu, ialah:

"Harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang tidak sah) dan tak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara' untuk memilikinya."

Inilah yang dikatakan mubah. Seperti air yang tidak dimiliki seseorang, rumput dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki orang, binatang buruan dan ikan-ikan di laut. Ini semuanya barang mubah. Semua orang dapat memiliki apa yang disebutkan itu.

Apabila seseorang telah menguasai suatu barang dan dia juga berniat atau bermaksud untuk memilikinya, maka barang atau harta tersebut akan menjadi miliknya. Menguasai dengan maksud memiliki itu, dikatakan ihraz. Kemudian memiliki benda-benda yang mubah dengan jalan ihraz, memerlukan dua syarat:

a. Benda itu tidak dikuasai orang lain lebih dahulu

Umpanya seseorang mengumpul air hujan dalam satu wadah dan dibiarkan, tidak diangkat ke tempat yang lain, maka orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah itu; karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang. Maka karena itulah kaidah berkata:

"Bagi siapapun yang lebih dahulu memiliki atau menguasai suatu barang yang memang mubah atau boleh untuk dimiliki dari orang lain, maka orang yang lebih dahulu memiliki harta tersebut dibolehkan untuk memilikinya atau dalam kata lain dapat menguasai harta tersebut."

b. Maksud tamalluk (untuk memiliki)

Apabila seseorang mendapatkan atau memperoleh suatu harta yang harta tersebut merupakan harta mubah, namun pihak yang mendapatkan tersebut tidak berniat untuk memiliki harta yang sudah didapat, maka orang yang menemukan tidak berhak untuk memiliki harta yang diperoleh itu. Hal ini dikarenakan kepemilikan terhadap suatu harta yang mubah didasari oleh niat tidak untuk dimilikinya, kalau niatnya untuk memiliki barang tersebut, tentunya boleh untuk dimiliki.

Umpamanya seorang pemburu meletakkan jaring (perangkap) lalu terjeratlah seekor binatang buruan, maka jika ia meletakkan jaringnya sekedar mengeringkan jaring itu, tidaklah ia berhak memiliki binatang buruan yang terjerat oleh jaringnya.

Orang lain masih boleh mengambil binatang itu dan memilikinya. Dan yang mengambil itulah dipandang muhriz, bukan pemilik barang.

4. Akad


Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai akad:

a. Pengertian Akad


Suatu bentuk ijab qabul yang dilakukan dengan memenuhi aturan atau kriteria yang telah ditentukan oleh syariah, ijab dan qabul tersebut dapat memberikan dampak kepada objek yang diakadkan, atau dalam kata lain dapat menimbulkan suatu perbuatan hukum atas hal yang diakadkan.

Selanjutnya, ada dua sebab yang menjadikan suatu harta dimiliki oleh seseorang atau dalam kata lain ada dua sebab yang dapat menimbulkan kepemilikan terhadap suatu harta, dua bagian tersebut yaitu:

  • Uqud Jabariyah

Akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa.

Maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa menjual barang untuk membayar hutang kepada orang lain. Dan hal yang akan masuk ke dalam uqud jenis ini yaitu seperti tamalluk jabry, yang mana bentuknya itu seperti syuf'ah.

  • Istimlak untuk Maslahat Umum

Umpamanya tanah-tanah yang di samping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, harus dapat dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya. Ini dikatakan tamalluk bin jabri (pemilikan dengan paksa).

Kedua-dua ini baik akad jabriyah, maupun tamalluk jabry masuk ke dalam bidang akad.

5. Khalafiyah


"Keadaan di mana bertempatnya seseorang atau sesuatu hal yang baru di tempat yang sudah lama, yang tempatnya tersebut memang sudah hilang dalam bentuk atau rupa hak."

Khalafiyah ini ada dua macam:

1) Khalafiyah Syakhsy 'an syakhsy dan itulah yang dikatakan irts dalam istilah kita.

2) Khalafiyah Syai' 'an syai'in dan itulah yang dikatakan tadlmin, atau ta'widl (menjamin kerugian).

Irts, adalah khalafiyah di mana si waris menempati tempat si muwarits dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh si muwarits, yang dinamakan tarikah dan tentang segala mas-uliyah maliyah terhadap tarikah itu.

Maka apabila yang meninggal tidak meninggalkan harta atau harta itu kurang dari jumlah hutangnya, maka si waris tidak bertanggungjawab terhadap hutang itu.

Karena irts sebab bagi memiliki harta, bukan sebab membayar hutang. Karena inilah tidak diharuskan membayar hutang-hutang si muwarits.

6. Tadlmin dan Ta'widl


Apabila seseorang merugikan milik orang lain, atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya, atau hilang, maka dalam keadaan ini wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian si pemilik harta.

Karena demikian, orang yang dirugikan berhak menerima iwadl. Dalam hal ini masuklah diat, dan arsyul jinayat. Semua ini dimiliki dengan jalan khalafiyah.

7. Tawallud Minal Mamluk (Timbul Kepemilikan dari Benda yang Dimiliki)


Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, ialah: segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki harta itu.

Contoh:

  1. Anak binatang menjadi milik pemilik binatang.
  2. Bulu domba menjadi milik pemilik domba dan sebagainya.

Sebab-sebab milik yang empat itu dibagi kepada dua i'tibar:

Pertama, i'tibar wujudil ikhtiyar wa'adamihi fiha (mengingat adanya ikhtiar dan tidak adanya terhadap hasil-hasil yang dimiliki itu). Kedua i'tibar atsariha (mengingat bekasnya).

Dari segi ikhtiar, sebab pemilikan ini dibagi dua macam pula: ikhtiyariyah (usaha) dan jabariyah (tanpa usaha). Sebab-sebab ikhtiyariyah, ialah:

"Sesuatu yang manusia mempunyai hak ikhtiyar pada mewujudkannya."

Sebab ini ada dua:

  1. Ihrazul mubahat
  2. 'Uqud

Sebab-sebab jabariyah, ialah:

"Sesuatu yang manusia tidak mempunyai ikhtiyar dalam mewujudkannya."

Sebab-sebab ini juga ada dua, yaitu:

  1. Irits
  2. Tawallud minal mamluk

Dari segi mahall, milik terbagi tiga: milku 'ain, milkul manfa'ah, dan milkuddain.

Milkul 'ain dinamakan juga milik raqabah, ialah:

"Benda itu sendiri benda yang dapat dimiliki, seperti memiliki benda-benda yang bergerak, dapat dipindah; alat perabot, binatang, dan seperti kebun-kebun atau harta-harta yang tidak dapat bergerak; rumah, toko, dan sebagainya."

Milkul manfa'ah, ialah:

"Memiliki hak memanfaatkan saja, seperti membaca kitab, mempergunakan alat perabot, mendiami rumah orang lain dengan sewa, pinjam ataupun yang lain-lainnya."

Milkuddain, ialah:

"Seperti sejumlah uang yang dihutangkan kepada seseorang, seperti harga barang, atau pengganti barang dan seperti harga benda yang dirusakkan."

Hutang dinamakan hutang kalau jumlahnya yang menjadi hutang harus dibayar dan diakui, serta dibayar.

Milkul 'ain dan milkul manfa'ah dibagi kepada milkiyah ammah dan milkiyah naqishah.

Milkiyah ammah, ialah: "Memiliki benda dan manfaatnya (memiliki sepenuhnya)."

Milkiyah naqishah, ialah: "Memiliki benda tanpa manfaatnya, atau manfaatnya saja (tak penuh).

8. Kaidah-kaidah


Para ulama Islam telah merumuskan beberapa aturan yang menekankan penghormatan hukum Islam atas hak kepemilikan harta benda dan melindungi pemiliknya dari pelanggaran haknya.

Mereka juga menggariskan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam menggunakan harta benda milik orang lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

"Tidak boleh seorangpun menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya."

Kaidah ini mencegah pelanggaran terhadap harta benda orang lain, kaidah tersebut berisi aturan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk membuat perjanjian atau memberi kewenangan pada orang lain untuk menjual, memberikan, menggadaikan, menyewakan, menyimpan, atau meminjamkan harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Seseorang dapat menggunakan harta milik orang lain hanya ketika dia telah memperolehnya melalui perjanjian, sebagaimana jika ia telah membelinya, atau menyewanya, atau meminjam untuk digunakan.

Kaidah itu juga mengatur cara-cara yang haram dilakukan dalam memperoleh harta milik orang lain seperti mencuri, merampas, memperoleh dengan cara paksa dan lain-lain.

9. Makna Izin


Makna izin yang ada dalam kaidah umumnya dilandasi atau merujuk kepada dua keadaan, yaitu:

  1. Di mana pemiliknya dengan persetujuannya sendiri menjual, meminjamkan, atau menyewakan suatu harta pada pihak tertentu.
  2. Di mana ia memberikan wewenang kepada pihak tertentu untuk menggunakan harta sebagai wakilnya. Maka, wakil tersebut diperbolehkan untuk menggunakan harta itu sesuai perintah orang yang dia wakilkan.


10. Pengecualian


Kaidah di atas membolehkan pemerintah dalam keadaan-keadaan yang memaksa untuk menggunakan harta seseorang tanpa seizin pemiliknya.

Pengecualian-pengecualian ini diakui dalam hukum Islam sebagaimana berikut:

  1. Pengadilan dapat menjual harta benda pemilik hutang meski tanpa seizinnya untuk memenuhi tuntutan dari si pemberi hutang.
  2. Pemerintah dapat menguasai suatu harta benda demi kepentingan publik.

"Setiap perintah untuk menggunakan harta benda milik orang lain adalah bathil (tidak dibenarkan).

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi terhadap milik orang lain yang dilakukannya seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal.

Contohnya, seorang kepada penjaga keamanan memerintahkan kepada bawahannya untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya, maka perintah tersebut adalah batal.

"Tidak boleh seorang pun mengambil harta milik orang lain tanpa sebab syar'i (yang dibenarkan syariat).

Kaidah ini merujuk pada cara-cara halal dan haram dalam memperoleh harta benda. Cara-cara yang haram meliputi tindakan mencuri, merampas, riba, berjudi, menyuap, transaksi-transaksi penipuan, dan lain-lain.

Cara-cara yang halal dalam memperoleh harta benda meliputi akad-akad seperti jual beli, pengambilan jasa tenaga kerja, sewa-menyewa, hadiah, sumbangan, penggadian, pembayaran hutang, dan sebagainya.

Sebab Syar'i juga meliputi situasi di mana seseorang mengambil harta orang lain dalam situasi yang mendesak seperti dalam keadaan sangat kelaparan atau ketika ia dipaksa untuk mengambil harta milik orang lain.

Kaidah itu berisi aturan bahwa tidak seorang pun dibolehkan memperoleh harta benda milik orang lain melalui cara-cara yang haram.

Ia tidak dibolehkan untuk memaksa atau mendesak orang lain untuk menjual atau menyewakan hartanya.

Namun, seseorang yang bukan menjadi pemiliknya, dapat menggunakan harta orang lain dalam keadaan-keadaan berikut:

  1. Hukum Islam membolehkan pemberi hutang untuk mengambil sejumlah harta atau uang yang setara dengan nilai hutang dari harta milik orang yang berhutang kepadanya apabila ia tidak sanggup membayar hutangnya.
  2. Diperbolehkan bagi seorang wali yang miskin untuk mengambil sejumlah uang atau harta dari harta milik orang yang ada di bawah perwaliannya, dengan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini merupakan alasan murni yang diakui oleh syariah.

"Kewenangan seorang pemimpin dalam mengelola urusan rakyat hendaknya dilaksanakan demi kemaslahatan mereka."

Kewenangan dalam kaidah ini meliputi kekuasaan yang diberikan pada badan-badan fungsionaris pemerintah, para wakil/pengawas yang diberi kepercayaan dan wakil.

Maka, kaidah di atas menjelaskan bahwa pada saat menjalankan wewenang, kemaslahatan rakyat harus menjadi pertimbangan utama yang mendasari pelaksanaan kewenangan tersebut.

Tindakan yang diambil oleh negara terhadap urusan rakyatnya, atau wali terhadap persoalan orang yang di bawah perwaliannya, dianggap sah hanya apabila tindakan tersebut menunjang kepentingan rakyat dan orang yang berada dalam perwalian tadi.

Beberapa aturan berdasarkan kaidah di atas:

  1. Penggunaan harta anak yatim oleh Qadhi (hakim) adalah sah hanya ketika penggunaan tersebut sesuai dengan kepentingan anak yatim tadi. Jika tindakannya berlawanan dengan kepentingan si yatim, maka tindakan itu tidak bisa dilaksanakan.
  2. Seorang wali tidak boleh menggunakan harta milik orang yang berada dalam perwaliannya dengan tujuan memberikan sebagai pinjaman dan menghadiahkannya kepada orang lain.
  3. Seorang wali boleh menjual harta milik orang yang berada dalam perwaliannya, apabila harta itu diserobot atau dirampas orang lain.

Jika wali itu mengetahui orang yang menyerobotnya, dan salah satu pihak tidak mau berurusan dengan pengadilan, maka si wali dapat mengajak orang yang merampasnya berdamai dengan cara menjual harta itu kepada orang yang merampasnya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar.

Bolehnya menjual harta orang yang ada di bawah perwaliannya disebabkan wali tersebut khawatir tidak ada peluang untuk mengembalikan harta itu kepada pemilik aslinya.

Penulis: Niza Munthaha dan Fil Amzatil Akbar
Editor: Faisal

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Kaidah-kaidah Penggunaan Harta Milik Orang Lain"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel