Kedudukan Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah asuransi dalam Islam sering diidentikkan dengan takaful, berdasarkan etimologi bahasa Arab takaful merupakan turunan dari kata kafala. Sedangkan dalam ilmu tashrif atau sharaf, takaful digolongkan ke dalam bentuk bina muta'aadi, yaitu tafaa'ala yang memiliki arti saling menanggung, selanjutnya ada juga yang menerjemahkannya dengan terjemahan saling menjamin.

Kedudukan Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam

Sedangkan secara terminologi asuransi adalah sebuah kontrak di mana salah satu pihak disebut sebagai pihak penjamin dan pihak satu lagi disebut dengan pihak yang dijamin. Jaminan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dan besarnya jumlah pembayaran premi (balas jasa).

Premi yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung nantinya akan digunakan oleh pihak penanggung untuk menutupi atau ganti rugi bila terjadi musibah ataupun kondisi tertentu yang memang memerlukan dana darurat (Muhammad, 2001).

Contohnya:
  1. Masalah yang berhubungan dengan asuransi jiwa, hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan, dikarenakan kita tidak tau kapan akan terjadi musibah yang sehingga memerlukan uang secara mendadak untuk mengurusi hal-hal yang memang diperlukan.
  2. Terjadinya kecelakaan, hal ini tentunya memerlukan dana untuk biaya perawatan/perbaikan.
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, asuransi didefinisikan sebagai transaksi perjanjian yang dilakukan di antara dua belah pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pembayar iuran (premi) dan pihak kedua berperan sebagai pemberi jaminan bagi pihak pertama apabila terjadi sesuatu dengan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (Abdurrauf, 2010).

1. Asuransi Berdasarkan Sejarah Islam


Jika kita lihat berdasarkan sejarah Islam, maka praktik asuransi sudah sangat lama dilakukan, tepatnya pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW.

Lahirnya konsep asuransi syariah menurut para ulama yaitu berasal dari ad-diyah 'ala al-aqilah.

Ad-diyah merupakan sebutan bagi adat/kebiasaan orang Arab sebelum datangnya Islam, di mana bila ada salah seorang anggota dari suku bangsa yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, maka ahli waris dari pihak yang terbunuh akan menerima pembayaran ad-diyah (uang darah) sebagai bentuk kompensasi dari pihak keluarga yang membunuh.

Sedangkan al-aqilah merupakan sebutan bagi saudara terdekat pihak pembunuh.

Selanjutnya Ibn Hajar al-Asqalani telah mengemukakan dalam kitabnya yang berjudul Fath al-Bari, di mana setelah datangnya Islam, kemudian Rasulullah menjadikan sistem ad-diyah ala al-aqilah sebagai bagian dari hukum Islam (Hasanah, 2013).

2. Konsep Utama Asuransi Takaful


Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir dalam buku Abdul Rahman Ghazali yang berjudul Fiqh Muamalah, asuransi takaful didasari oleh dua konsep utama, yaitu (Damisa, 2016):
  1. Konsep saling menanggung risiko, dengan ditegakkannya nilai-nilai saling bertanggung jawab, bekerja sama (bantu-membantu), dan saling melindungi, dapat memberikan pandangan yang baik di antara para peserta asuransi dan meningkatkan keharmonisan di antara mereka.
  2. Konsep Mudharabah, yaitu konsep bagi hasil yang dilakukan oleh pihak asuransi dengan para peserta atas penggunaan dan pemanfaatan dana yang disetorkan oleh para peserta kepada pihak asuransi.

3. Keberadaan Asuransi Syariah


Keberadaan Asuransi Syariah tidaklah terlepas dari keberadaan Asuransi Konvensional yang telah lama beroperasi di bidang lembaga keuangan.

Selanjutnya, dengan semangat dan diikuti keyakinan masyarakat muslim dunia, serta manfaat/keuntungan yang diperoleh dari operasional Asuransi Syariah, maka memberikan motivasi bagi pihak-pihak lainnya untuk terus mengembangkan Asuransi Syariah di berbagai belahan dunia.

Perusahaan Asuransi Syariah tidak hanya dimiliki oleh umat muslim, di samping itu juga banyak Asuransi Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menjalankan sistem asuransi yang berlandaskan kepada prinsip syariah (Ridwan, 2016).

4. Pendapat Ulama tentang Kebolehan Asuransi


Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan asuransi, di mana dalam hal ini terbagi kepada tiga pendapat utama, yaitu:

a. Pendapat yang Mengharamkan Asuransi

Asuransi diharamkan dalam segala jenisnya, ulama yang mengemukakan pendapat ini antara lain Sayyid Sabiq, Yusuf Qardhawi, Abd Allah al-Qalqi (Mufti Yordania), dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (Mufti Mesir).

Pengharaman asuransi ini didukung dengan beberapa alasan sebagai berikut:
  1. Asuransi tidak jauh berbeda dengan kegiatan perjudian.
  2. Dalam sistem operasionalnya asuransi mengandung unsur-unsur gharar (ketidakpastian).
  3. Terdapatnya unsur riba/renten.
  4. Adanya unsur kezaliman, di mana pemegang polis yang tidak melanjutkan proses pembayaran preminya akan menerima risiko dikurangi atau hilang premi yang telah dibayar sebelumnya.
  5. Dana yang diperoleh dari pembayaran premi para anggota disalurkan kepada bidang-bidang yang mempraktekkan/menggunakan sistem bunga (interest). Di mana dalam Islam bunga tersebut digolongkan ke dalam riba, yang mana riba merupakan hal yang sangat dilarang.
  6. Dalam asuransi terdapatnya sistem tukar-menukar mata uang secara tidak tunai.
  7. Mendahului takdir Allah, maksudnya yaitu hidup dan mati seseorang dijadikan sebagai objek dalam berbisnis.

b. Pendapat yang Membolehkan Asuransi

Pendapat yang membolehkan asuransi dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir), Mustafa Akhmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syria), dan Abd. Rahman Isa (pengarang kitab Al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka memberikan alasan bahwa:
  1. Tidak adanya pelarangan asuransi yang bersumber dari nas (Al-Qur'an dan Hadis).
  2. Adanya prinsip kesepakatan serta kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan asuransi.
  3. Tidak adanya pihak yang dirugikan, atau dalam kata lain, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan manfaat/keuntungan.
  4. Premi yang telah terkumpul dapat disalurkan untuk investasi pada proyek-proyek atau pun pembangunan yang produktif, sehingga hal ini memberikan peluang yang besar dalam hal menanggulangi kepentingan umum.
  5. Asuransi digolongkan ke dalam akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil.
  6. Asuransi dikategorikan sebagai lembaga koperasi (syirkah ta'awuniyah).
  7. Asuransi dimisalkan dengan sistem dana pensiun.

c. Asuransi Sosial Dibolehkan dan Asuransi Komersial Diharamkan

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo).

Alasan yang diberikan oleh kelompok ini sama dengan kelompok pertama dalam hal asuransi yang bersifat komersial (haram) dan juga sama dengan alasan yang dijelaskan oleh kelompok kedua, di mana dalam hal asuransi yang bersifat sosial dibolehkan.

Alasan pihak/kelompok yang mengemukakan bahwa asuransi itu termasuk ke dalam hal yang syubhat karena tidak adanya hukum/dalil yang tegas tentang haram atau halalnya asuransi (Rahman, 2011).

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Kedudukan Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel