Kemudahan Transaksi, Akad, dan Ketentuan Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah merupakan jenis kartu kredit yang berfungsi seperti kartu kredit pada umumnya, akan tetapi dalam hal ini kartu kredit syariah harus dipergunakan sesuai dengan aturan/prinsip syariah.

Kemudahan Transaksi, Akad, dan Ketentuan Kartu Kredit Syariah

Sedangkan para pihak yang terlibat dalam kartu kredit syariah diantaranya yaitu (Rifa'i, 2018):
  1. Pihak penerbit kartu (Mushdir Al-Bithaqah).
  2. Pihak pemegang kartu (Hamil Al-Bithaqah).
  3. Pihak penerima kartu (Merchant, Tajir, atau Qabil Al-Bithaqah).

Kemudahan Transaksi dengan Kartu Kredit Syariah


Kehadiran kartu kredit syariah (iB Hasanah Card) di perbankan syariah memberikan kemudahan kepada para nasabah dalam hal bertransaksi, baik transaksi yang berupa tarikan tunai, transaksi pembayaran, maupun berbagai macam transaksi yang berkaitan dengan perbelanjaan lainnya.

Di samping terdapatnya kemudahan dalam hal fungsi dan kegunaannya juga terdapat kemudahan dan keunggulan dari segi fisiknya, di mana yang sebelumnya orang-orang berbelanja dengan cara membawa uang tunai yang begitu banyak, sekarang hanya perlu membawa sebuah kartu saja.

Akad-akad yang Berhubungan dengan Kartu Kredit Syariah


Menurut sebagian ulama, terdapat sebanyak enam akad yang terlibat dengan transaksi kartu kredit syariah, akad-akad tersebut antara lain yaitu: akad wakalah, kafalah, murabahah, hawalah, ijarah, dan qardh.

Berbeda dengan pendapat DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan bahwa dalam transaksi kartu kredit syariah hanya terlibat sebanyak tiga akad, yaitu: akad qardh, kafalah, dan ijarah (Wardani, 2016).

Ketentuan-ketentuan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)


Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kartu kredit syariah, terdapat beberapa ketentuan dan pertimbangan yang harus diketahui dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dengan kartu kredit syariah, ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

Ketentuan Akad

Berikut ini merupakan beberapa ketentuan akad yang berhubungan dengan kartu kredit syariah:

Kafalah

Dalam akad ini, yang menjadi pihak penjamin (kafil) adalah pihak yang menerbitkan kartu. Sedangkan para pengguna berperan sebagai pihak yang dijamin.

Jaminan yang biasanya diberikan oleh bank kepada para nasabah antara lain: jaminan yang berkaitan dengan penarikan tunai, pembayaran, ataupun transaksi yang dapat difungsikan lainnya.

Atas pemberian jaminan oleh pihak bank kepada para pengguna kartu, maka bank berhak untuk menerima fee (ujrah).

Qardh

Pihak yang memberikan jaminan dalam akad ini adalah penerbit kartu, yang mana penerbit kartu berperan sebagai muqridh (pemberi jaminan) dan pihak yang dijamin adalah muqtarid (pemegang kartu), jaminan tersebut diberikan melalui jasa penarikan tunai dari bank ataupun dari ATM bank yang telah menerbitkan kartu.

Ijarah

Pihak yang menerbitkan kartu berperan sebagai penyedia jasa pembayaran dan pelayanan kepada pihak yang memegang kartu. Selanjutnya, pihak pemegang kartu membayar iuran keanggotaan (membership fee) atas penggunaan jasa tersebut.

Ketentuan Fee

Berikut ini merupakan beberapa jenis ketentuan yang menyangkut dengan fee (iuran):

Iuran Keanggotaan (Membership Fee)

Bank Syariah yang berperan sebagai pihak yang menerbitkan kartu memiliki hak untuk menerima iuran keanggotaan (rusum al-'udhwiyah), dan juga iuran dari perpanjangan masa keanggotaan, pembayaran iuran tersebut sebagai bentuk ujrah (imbalan) atas izin yang diberikan oleh bank kepada para nasabah untuk menggunakan fasilitas kartu kredit syariah.

Merchant Fee

Pihak yang menerbitkan kartu berhak untuk memperoleh iuran (fee) dari harga barang/objek transaksi maupun dari jasa pelayanan sebagai ujrah (imbalan/upah), atas usahanya sebagai perantara (samsarah), usaha terhadap kegiatan pemasaran (taswiq), dan juga usaha yang berkaitan dengan penagihan (tahsil al-dayn).

Fee Penarikan Uang Tunai

Pihak bank selaku penerbit kartu dibolehkan untuk mengambil iuran dari jasa penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud), asalkan iuran yang diambil tersebut tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Fee Kafalah

Dalam hal ini pihak penerbit kartu dibolehkan untuk menerima iuran (fee) atas kafalah (jaminan) yang diberikan kepada pihak pemegang kartu.

Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card

Berikut ini beberapa batasan penggunaan kartu kredit syariah (syariah card):
  1. Tidak diperbolehkan bila bersangkut paut dengan riba atau dalam kata lain tidak boleh timbul riba dari transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit syariah.
  2. Kartu kredit syariah tidak boleh digunakan untuk bertransaksi pada hal-hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan syariah.
  3. Tidak melakukan pengeluaran yang terlalu berlebihan, hal ini dikarenakan perbuatan berlebihan tidak baik dan tidak disukai dalam agama Islam.
  4. Para nasabah yang menggunakan atau memegang kartu kredit syariah harus memiliki kemampuan di bidang keuangan, hal ini tentunya agar nasabah tersebut dapat melakukan pelunasan pada waktu yang telah disepakati dan ditentukan bersama.

Ketentuan Ta'widh dan Denda

  1. Bank Syariah, selaku penerbit kartu dapat mengenakan ganti rugi (ta'widh) atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan akibat keterlambatan pembayaran kewajiban oleh para nasabah.
  2. Pihak bank dapat mengenakan denda bagi para nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, dan dana yang berasal dari denda tersebut akan diakui sebagai dana sosial dalam laporan keuangan bank.

Ketentuan Penutup

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak membayar kewajibannya, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah, dan apabila dengan musyawarah juga tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka akan diselesaikan melalui badan Arbitrase Syariah.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel