Mengenal Akad-akad yang ada dalam Asuransi Syariah

Akad-akad yang ada dalam Asuransi Syariah menjadi sebuah inovasi baru dalam kegiatan berasuransi. Kalau sebelumnya asuransi hanya dijalankan menggunakan sistem konvensional, kini menjadi lebih menarik dan lebih sesuai syariah tentunya.

Mengenal Akad-akad yang ada dalam Asuransi Syariah

Dikarenakan penggunaan akad dalam Asuransi Syariah sebagai inovasi baru, maka sosialisasi mengenai akad tersebut harus dilakukan oleh pihak Asuransi Syariah kepada para masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat paham bagaimana cara kerja atau fungsi dari tiap-tiap akad yang ada dalam Asuransi Syariah.

Oleh karena itu, sebelum sampai pihak Asuransi Syariah kepada sobat untuk menjelaskan mengenai akad yang digunakannya, langsung saja simak penjelasan di bawah ini, biar semua akad tersebut ada kepala di luar, eh!!! Maksudnya di luar kepala:

1. Akad Tabarru'


Akad tabarru' merupakan akad yang dilakukan atas dasar tolong-menolong dengan tujuan untuk mengharapkan pahala dan rida Allah SWT. serta tidak sama sekali berfokus pada pengambilan keuntungan.

Ada beberapa bentuk dari akad tabarru' di antaranya yaitu wakaf, wasiat, hibah, ibra', kafalah, wakalah, rahn, hawalah, dan qirad.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad tabarru' meliputi segala bentuk perjanjian yang berhubungan dengan transaksi yang tidak mengambil keuntungan (nonprofit transaction) atau dalam kata lain nonkomersil (Rafsanjani, 2016).

Berikut ini merupakan beberapa ketentuan akad tabarru' dalam Asuransi Syariah:
  1. Akad tabarru' yang diterapkan pada Asuransi Syariah merupakan akad tabarru' yang berbentuk hibah dan tujuannya yaitu untuk kebaikan serta tolong-menolong antara sesama peserta asuransi.
  2. Berkaitan dengan akad tabarru', maka pihak asuransi harus menjelaskan kepada para peserta antara lain menyangkut dengan hak dan kewajiban para peserta secara individu dan kelompok (akun tabarru'), waktu dan teknik pembayaran premi, proses klaim, berbagai syarat lainnya yang disepakati oleh asuransi dan para pesertanya, dan yang terakhir yaitu semua tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk asuransi yang telah dijanjikan atau diakadkan (Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006).

2. Akad Wakalah Bil Ujrah


Wakalah bil ujrah merupakan akad di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lainnya untuk mengelola hartanya dengan memberikan ujrah (fee) atas jasa yang telah diberikan oleh pihak yang mengelola tersebut.

Dalam asuransi yang menjadi pihak pengelola yaitu perusahaan asuransi sedangkan para peserta asuransi merupakan pihak yang memberikan kuasa.

Akad wakalah bil ujrah dapat diaplikasikan dalam berbagai produk syariah baik itu produk yang berupa simpanan (saving) maupun bukan simpanan (nonsaving/tabarru').

Seluruh dana yang diperoleh oleh pihak asuransi dari para pesertanya harus dikelola dan diinvestasikan dengan sistem yang berbasis syariah atau dalam kata lain tidak boleh disalurkan kepada bidang-bidang yang dilarang/bertentangan dengan syariah (Hisamuddin, 2014).

Berikut ini beberapa ketentuan akad wakalah bil ujrah yang harus dipatuhi oleh pihak asuransi dan para peserta:
  1. Akad yang dipraktekkan atau diaplikasikan adalah akad wakalah bil ujrah.
  2. Objek dari akad wakalah bil ujrah antara lain menyangkut dengan kegiatan administrasi, proses penyaluran dan pengelolaan dana, kegiatan pembayaran klaim oleh pihak asuransi kepada para peserta, underwriting, tahapan pengelolaan portofolio risiko, kegiatan pemasaran, dan investasi.
  3. Ada beberapa hal penting yang harus disebutkan disaat akad wakalah bil ujrah dilakukan, hal-hal tersebut antara lain mengenai hak kedua belah pihak (peserta dan perusahaan), besarnya jumlah ujrah yang akan diambil, cara dan waktu pemotongan ujrah atas premi, dan beberapa syarat lain yang telah direncanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, dan yang terakhir yaitu harus disesuaikan dengan jenis dan bentuk asuransi yang dilakukan/dilaksanakan (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah).

3. Akad Mudharabah


Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak, pihak yang pertama berperan sebagai sahibul mal (pemberi modal) dan pihak kedua berperan sebagai mudharib (pengelola modal), apabila modal yang dikelola tersebut memberikan keuntungan/laba maka keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal, kecuali kerugian yang timbul akibat dari kelalaian mudharib (Sa'diyah, 2013).

Dalam hal berasuransi pihak sahibul mal adalah para peserta asuransi dan pihak mudharib adalah perusahaan asuransi, hal ini dikarenakan para peserta mempercayai dananya untuk dikelola oleh perusahaan asuransi.

Jenis dana yang dikelola tersebut biasanya bersifat dana tabarru' maupun dana investasi khusus yang diserahkan oleh para peserta, proses pengelolaan dan sistem bagi hasil dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak (peserta dan perusahaan).

4. Akad Mudharabah Musytarakah


Mudharabah musytarakah adalah akad mudharabah yang dalam pelaksanaannya pihak mudharib (pengelola modal) ikut menyetorkan dananya dalam bidang usaha mudharabah tersebut, dengan demikian maka akad yang dulunya berprinsip mudharabah berubah menjadi sistem mudharabah musytarakah.

Sistem bagi hasil dalam akad mudharabah mustarakah ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak yang menjalankan akad dan biasanya dibagi sesuai porsi modal/setoran masing-masing pihak, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Hisamuddin, 2014).

Berikut ini merupakan ketentuan akad mudharabah musytarakah yang harus dipatuhi oleh pihak asuransi dan para peserta:
  1. Jenis akad yang digunakan yaitu akad mudharabah musytarakah atau dalam kata lain adalah akad perpaduan antara mudharabah dan musyarakah.
  2. Dana kedua belah pihak (asuransi dan peserta) harus diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
  3. Perusahaan asuransi bertugas untuk mengelola dana yang telah disetorkan tersebut.
  4. Ada beberapa hal yang harus disebutkan secara jelas dalam akad yaitu mengenai hak dan kewajiban para peserta dan perusahaan asuransi, persentase/nisbah bagi hasil, kemudian menyangkut waktu dan teknik bagi hasil, dan berbagai ketentuan lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak saat akad tersebut disetujui atau ditanda-tangani (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah).

5. Akad Qardhul Hasan


Qardhul hasan merupakan akad pinjam-meminjam yang bertujuan untuk perbaikan kualitas sosial umat manusia, hal ini dikarenakan proses pinjam-meminjam dengan menggunakan akad qardhul hasan tidak dibebankan bunga sedikitpun kepada pihak yang meminjam, akan tetapi pihak yang meminjam hanya diharuskan untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah pokok pinjaman (Satrio, 2015).

Dalam perusahaan asuransi praktek qardh biasanya dilakukan di antara para peserta dengan perusahaan asuransi, di mana dalam hal ini pihak asuransi memberikan pinjaman qardh kepada para pesertanya apabila peserta memerlukan dana dan pada saat peserta mengembalikan dana yang dipinjam tersebut, para peserta hanya diwajibkan untuk mengembalikan sebesar pokok pinjaman, tidak dikenakan beban bunga.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Mengenal Akad-akad yang ada dalam Asuransi Syariah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel