Sejarah, Perkembangan, dan Pangsa Pasar Perbankan Syariah

Mempelajari tentang sejarah perbankan syariah menjadi sebuah keharusan bagi kita yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang perbankan syariah.

Dengan mengetahui atau memahami tentang sejarah perbankan syariah, tentunya kita dapat membandingkan antara kondisi perbankan syariah saat pertama kali didirikan dengan kondisi perbankan syariah yang ada saat ini.

Di samping itu, kita juga dapat mengetahui tentang prinsip atau teknik yang digunakan oleh perbankan syariah dalam hal menjalankan sistem operasionalnya.

Sejarah, Perkembangan, dan Pangsa Pasar Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat, hal ini dikarenakan adanya dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dukungan dalam hal pendiriannya atau pun dukungan dalam hal operasionalnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah, perkembangan, pangsa pasar, dan sistem operasional perbankan syariah langsung saja simak penjelasan di bawah ini:

Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia


Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas umat Islam, sudah sepatutnya muncul ide-ide tentang pendirian lembaga keuangan yang berbasis syariah khususnya di bidang perbankan.

Munculnya ide tentang pendirian perbankan syariah itu sendiri tidak secara serta merta akan tetapi didasari oleh kesadaran baru para cendikiawan dan intelektual muslim dalam upaya untuk memberdayakan perekonomian masyarakat.

Salah satu hal yang mempengaruhi para intelektual muslim untuk memikirkan ide tentang pendirian bank yang berbasis syariah yaitu adanya keresahan akibat maraknya praktik riba pada bank konvensional, yang mana riba sangatlah dilarang dalam Islam (Suryani, 2012).

Bank berbasis syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia


Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia agak lambat bila dibandingkan dengan perbankan syariah yang ada di negara-negara muslim lainnya, akan tetapi perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun.

Contohnya saja pada tahun 1992-1999 sudah dibangun bank yang berbasis syariah sebanyak tiga unit, kemudian pada tahun 2000 sudah meningkat menjadi enam unit dikarenakan ada bank konvensional yang juga tertarik untuk membuka Unit Usaha Syariah (dual banking system).

Di samping itu, jumlah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) juga telah mencapai 86 unit pada tahun 2000 (Muhith, 2012).

Sedangkan jika kita lihat pada Statistik Perbankan Syariah per Januari 2018 dapat kita ketahui bahwa jumlah BUS (Bank Umum Syariah) sudah meningkat menjadi 1.824, yang dibagi kepada 469 KPO/KC (Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang), 1.174 KCP/UPS (Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah), dan 181 KK (Kantor Kas).

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, menunjukkan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan aset perbankan syariah, di mana tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 2.850% dalam kurun waktu 8 tahun, atau jika dilihat secara rata-rata terdapat sekitar 356.25% per tahunnya.

Pertumbuhan aset perbankan syariah yang begitu cepat diduga sebagai akibat dari adanya kepastian regulasi serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan keberadaan perbankan syariah, atau dalam kata lain diakibatkan oleh banyaknya jumlah masyarakat yang ikut membuka rekening tabungan di perbankan syariah tiap tahunnya (Muhith, 2012).

Di sisi lain, pertumbuhan perbankan syariah juga mendapat perhatian serta dorongan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan tujuan untuk terus mengarahkan perbankan syariah menuju ke arah perekonomian yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih baik dan berkualitas (Apriyanti, 2017).

Apabila ditinjau lebih mendalam, maka perkembangan perbankan syariah tidak hanya terbatas pada perkembangan asetnya saja.

Akan tetapi, juga terdapat perkembangan dari teknik pengumpulan aset itu sendiri, teknik yang dimaksud di sini yaitu adanya peningkatan jumlah produk, yang sehingga dengan adanya peningkatan dan pembaruan produk tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan jumlah aset, produk-produk yang dimaksud antara lain yaitu: Gadai Emas Syariah, Reksadana Syariah, Kartu Kredit Syariah, Giro Platinum, Tabungan Musafir Platinum, dan Deposito Platinum (Apriyanti, 2017).

Berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) per Juni 2018 mengenai pertumbuhan perbankan syariah (Snapshot Perbankan Syariah Indonesia) menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan positif pada indikator utama perbankan syariah, indikator yang dimaksud di antaranya yaitu aset Bank Syariah yang berjumlah Rp444,43 triliun, DPK (Dana Pihak Ketiga) berjumlah Rp348,38 triliun, dan total pembiayaan yang disalurkan berjumlah Rp303,54 triliun.

Pangsa Pasar Perbankan Syariah


Meskipun adanya peningkatan jumlah aset, DPK (Dana Pihak Ketiga), dan pembiayaan, jika dibandingkan antara pangsa pasar yang dimiliki oleh perbankan syariah dengan perbankan konvensional, maka pangsa pasar perbankan syariah masih sangat sedikit, di mana jumlah pangsa pasar perbankan syariah per Juni 2018 berjumlah 5,70% yang terbagi kepada 2,53% pangsa pasar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 31,25% Unit Usaha Syariah, dan 66,22% Bank Umum Syariah.

Sedangkan jumlah pangsa pasar yang dimiliki bank konvensional per Juni 2018 yaitu 94,30% (Snapshot Perbankan Syariah Indonesia, 2018).

Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia


Berikut ini merupakan beberapa landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan perbankan syariah di Indonesia:
  1. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  2. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  3. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
  4. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
  5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  6. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  7. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel