Status dan Wewenang Adat (Kebiasaan) dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama rahmatanlil'alamin yang mempunyai aturan-aturan tertentu yang harus diimani umat Islam, dan juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu.

Dimana kearifan (hukum) lokal (urf) tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum di dalam Al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

Status dan Wewenang Adat (Kebiasaan) dalam Hukum Islam

S. Waker Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu.

Prinsip demikian terus dijalankan oleh Rasulullah di mana kebijakan-kebijakan yang telah beliau buat yang berhubungan dengan hukum sangat banyak yang menjelaskan atau mencerminkan kearifan beliau terhadap adat atau tradisi para sahabat dan masyarakat tentunya.

Dengan demikian, mempelajari tentang status dan wewenang adat sangat dianjurkan bagi umat Islam, khususnya dengan cara menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh sebagai metode dalam hal meng-istinbath-kan hukum terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan, terutama permasalahan yang berhubungan dengan adat ('urf).

Kehalalan Jual-beli 'Arbun (Jual-beli dengan Uang Muka)


Jual-beli 'arbun adalah suatu transaksi dimana seseorang membeli suatu barang dan membayar sejumlah uang di muka kepada penjual, dengan syarat jika transaksi selesai, maka uang tadi akan diperhitungkan ke dalam total harga.

Dan jika pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak akan mengembalikan uang muka tersebut.

Mayoritas ulama fikih kecuali Imam Ahmad berpandangan bahwa jual beli 'arbun seperti di atas tidak sah, sebab mengakibatkan pengambilan uang orang lain tanpa sebab-sebab yang adil.

Bahkan mengandung suatu pilihan yang tidak pasti yang termasuk ke dalam gharar.

Pihak-pihak yang terlibat tidak tahu pada saat kontrak dibuat, apakah kontrak tersebut dapat dirampungkan atau tidak.

Mayoritas ulama menyandarkan pendapat ini pada hadis yang dilaporkan pada Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwattha, serta An-Nasai, Abu Daud, dan Ibn Majah, bahwa Rasulullah SAW. melarang penjualan 'urbun. Meskipun demikian, hadis ini dianggap hadis.

Jual-beli semacam ini, para ahli fikih masih berbeda pendapat sebagian ulama mengatakan hukumnya (fasid). 

Misalnya ulama yang bermazhab Syafi'i mengatakan (fasid).

Atau batal dengan alasan tidak cukup rukun dan syaratnya.

Sedangkan ulama bermazhab Hanafi, jual-beli semacam ini, memang (fasid) akan tetapi pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah.

Syariat Islam yang rahmatan lil 'alamin memberikan kebebasan, keleluasaan, dan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam.

Tentu saja usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa: 29, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada manusia agar tidak mengambil hak yang bukan haknya atau dalam kata lain tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah.

Di samping itu, Allah memberikan solusi kepada manusia yaitu dengan menghalalkan perniagaan yang didasari oleh sikap suka sama suka di antara para pelakunya.

Singkatnya adalah Allah melarang perbuatan batil dan menghalalkan perniagaan yang adil.

Syarat-syarat yang tidak Sah


Menurut ulama terdahulu mazhab Hanafi, suatu syarat yang memberikan keuntungan pada suatu pihak, adalah syarat yang tidak sah dan tentunya menyebabkan kontrak itu rusak.

Contoh syarat yang tidak sah dan tentunya mensyaratkan bahwa penjual akan tetap tinggal di rumah yang telah dijualnya sampai periode yang ditentukan sebelum diserahkan kepada pembeli.

Atau suatu syarat oleh pembeli sepotong kain bahwa si penjual akan menjahitkan baju dari kain itu untuk pembeli.

Syarat seperti itu diperlakukan sebagai syarat yang tidak sah oleh ulama terdahulu mazhan Hanafi, dengan anggapan akan menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Tapi, ulama belakangan mazhab Hanafi menetapkan, jika syarat yang tidak sah itu menjadi kebiasaan dan tradisi di tengah-tengah masyarakat, maka syarat itu diperlakukan sebagai syarat yang sah, karena praktik itu tidak lagi menjadi sumber perselisihan.

Jadi, semua syarat yang diakui oleh tradisi perdagangan, seperti jaminan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab terhadap perbaikan AC yang dijual kepada suatu pihak, merupakan syarat-syarat yang sah.

Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan dan tradisi telah menyebabkan banyak syarat menjadi sah dimana sebelumnya dianggap tidak sah.

Jika kita melihat asal-usul akad. Maka akad adalah bagian dari macam-macam tasbarruf, yang dimaksud dengan tasbarruf ialah:

"Semua hal yang timbul dari perbuatan manusia yang berdasarkan pada kehendaknya, dan selanjutnya syara' menetapkan beberapa bagian yang menjadi haknya."

Tasbarruf terbagi dua, yaitu tasbarruf fi'li dan tasbaruf qauli. Tasbarruf fi'li ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual-beli, merusakkan benda orang lain.

Tasbarruf qauli ialah tasbarruf yang keluar dari lidah manusia, tasbarruf qauli terbagi kepada dua yaitu: aqdi dan bukan aqdi.

Di sini penulis akan membahas tasbarruf qauli aqdi. Dan tasbarruf qauli aqdi ialah:

"Ungkapan yang timbul dari kedua belah pihak yang sedang melakukan akad atau yang biasa dikenal dengan ijab qabul (serah terima) atau syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk menyempurnakan sebuah akad."

Seperti jual beli, sewa-menyewanya dan perkongsian.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW:

Hadis Riwayat Bukhari: Hadis ini menyatakan bahwa suatu bentuk persyaratan yang dibuat dalam sebuah akad sedang persyaratan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, maka akan dianggap batal, meskipun itu hanya syarat.

Klausal Denda dalam Kontrak


Merupakan kebiasaan umum bahwa dalam kontrak ekspor-impor atau proyek kontruksi, kontrak tersebut mengandung suatu klausal.

Jika kontraktor atau orang yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam periode tertentu, maka dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan kepada orang yang menghutangkan.

Menyadari tradisi bisnis ini, maka ulama kontemporer telah membolehkan masukan klausal denda dalam kontrak untuk menyelamatkan klien dari kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diselesaikannya proyek dan tidak dipenuhi kewajiban (hutang) nya.

Dalam banyak ayat dan hadis, kita dapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian, transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah.

Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjuan secara umum adalah perkara yang diperintahkan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi adalah dijalankan.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, di mana dalam hadis tersebut menyatakan bahwa setiap orang Islam yang melaksanakan atau melakukan sebuah akad (perjanjian) meka dia harus melanjutkannya sampai tujuan dari akad itu tercapai.

Wakaf Harta tak Bergerak


Aturan yang telah dibangun dalam hukum Islam tentang wakaf adalah wakaf itu hanya terkait dengan harta tak bergerak saja.

Asalnya, harta bergerak cenderung rusak dan hilang, maka sebagai konsekuensinya tidak dapat dialokasikan ke dalam wakaf.

Meskipun demikian, ulama mazhab Hanafi, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn Hasan Syaibani, telah mensahkan wakaf untuk barang-barang seperti buku, peralatan, atau senjata, karena kebiasaan sekarang menerimanya.

Pombolehan yang berlaku secara umum memiliki batasan atas dasar sifat harta yang terlibat.

Muhammad al-Syarbini al-Khatib menjelaskan bahwa wakaf itu adalah:

"Suatu kegiatan menahan harta dan memungkinkan untuk mengambil manfaatnya, serta tetap memperhatikan keutuhan zat atau harta yang diwakafkan tersebut."

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaeni dalam kitab Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

"Suatu proses penahanan harta untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, di mana dalam pemanfaatan harta tersebut harus dilakukan dengan baik dan tetap mempertahankan keutuhan atau keberadaan wujud harta wakaf."

Dari definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.

Adapun mewakafkan harta yang bergerak diperbolehkan seperti yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama. Firman Allah:

QS. Al-Hajj ayat 77, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar selalu berbuat baik kepada sesamanya, hal ini bertujuan agar manusia tersebut dapat memperoleh kemenangan, baik itu di dunia maupun di akhirat.

QS. Ali-Imran ayat 92, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menyedekahkan harta yang dicintainya kepada orang lain akan memperoleh kebaikan atau ketentraman dalam hidupnya.

Jual-beli Haj Pengusiran (Pugree)


Menjadi kebiasaan umum di antara pedagang di dunia Islam bahwa dalam kasus penyewaan toko, pemilik toko di samping mengenakan sewa bulanan, juga menerima sejumlah uang di muka dari penyewa sebagai pengganti yang membuatnya kehilangan hak untuk mengusir si penyewa dari toko yang disewakannya.

Di anak benua Asia (Asia Selatan), uang ganti ini disebut pugree dan di dunia Arab disebut badal al-khulw (ganti rugi hak pengusiran).

Si penyewa melalui pugree pada dasarnya membeli hak pengusiran dari tangan orang yang menyewakan.

Adapun pugree diperbolehkan dalam Islam yaitu dinyatakan di dalam dasar-dasar hukum atau ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Shunnah, dan Al-Ijma'.

Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an adalah:

QS. Al-Thalaq ayat 6, ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk memberikan upah kepada orang yang telah menyusukan bayi.

Hal ini dibolehkan untuk dilakukan karena dapat mempererat hubungan antara keluarga bayi dengan orang yang menyusukan bayi, atau dalam kata lain adanya hikmah atau dampak baik bagi kedua belah pihak.

Penggunaan yang Lazim dan Upah yang Wajar pada Umumnya


Jika seseorang telah menyewa kendaraan atau hewan pengangkut beban, maka dia dapat menggunakannya secara normal.

Namun, jika dia mau menggunakan kendaraan/hewan itu untuk tujuan yang tidak normal, dia tidak dapat melakukan kecuali pihak yang menyewakan mengizinkan secara eksplisit.

Jika seseorang mengupah jasa orang lain tanpa menentukan dan menetapkan berapa besar upahnya, maka dia berhak atas upah yang berlaku di pasaran.

Mengenai permasalahan di atas, kaidah yang berhubungan dengan permasalahan di atas adalah kaidah Al-Ijarah.

Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang arti menurut bahasanya ialah Al-Iwadl yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah pengganti dan upah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama mengartikan ijarah dalam berbagai macam bentuk, antara lain yaitu:

Menurut Hanafiyah bahwa Ijarah ialah:

"Suatu akad yang dalam akad tersebut diizinkan kepada pihak yang menyewa untuk mengambil manfaat dari barang yang disewanya, manfaat tersebut harus jelas dan dapat diketahui oleh pihak yang menyewa, dan sebagai imbalannya terhadap pemilik barang penyewa memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama."

Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah:

"Suatu akad atau perjanjian dalam hal pengambilan manfaat yang dapat diketahui secara langsung, dengan diiringi pemberian imbalan oleh pihak yang menerima manfaat dari objek atau barang yang diakadkan."

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah:

"Sebuah akad yang objeknya itu berupa manfaat dari suatu barang, yang kemudian manfaat tersebut ditukarkan dengan sejumlah imbalan (uang). Singkatnya akad ijarah merupakan akad yang berhubungan dengan penjualan manfaat barang."

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah dalam menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Dasar hukum ijarah terdapat dalam QS. At-Talaq ayat 6, di mana dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa apabila seseorang menyuruh orang lain untuk menyusukan anaknya, maka hendaknya dia memberi upah kepada orang yang memberikan susu pada saat tugasnya itu sudah selesai.

Di dalam akad sewa-menyewa hendaklah para penyewa mengambil pembayaran sesuai manfaat sewaan yang diberikan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29, di mana Allah melarang seseorang untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak diridhai-Nya, akan tetapi dibolehkan untuk mengambil harta orang lain apabila didasari oleh sikap suka sama suka (pihak yang memiliki barang memberikan izin untuk mengambil barangnya).

Dan hendaklah pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya menurut Abu Hanifah orang yang mempekerjakan orang lain tersebut harus memberikan upah secara bertahap atau berangsur sesuai dengan kadar manfaat yang telah diterimanya.

Qabd (Kepemilikan) dalam Praktik Bisnis Modern


Qabd berarti memiliki sesuatu. Kata Qabd pada umumnya digunakan untuk kepemilikan secara fisik dari suatu benda.

Meskipun demikian, syariah tidak menggariskan suatu bentuk khusus dari penguasaan kepemilikan.

Oleh karena itu, ulama fikih mempunyai alternatif untuk membuat praktik dan menentukan bentuk kepemilikan itu dalam komunitas bisnis.

Dalam praktik bisnis modern qabd diterapkan pada keduanya, baik kepemilikan aktual maupun kepemilikan manfaat.

Praktek perdagangan modern ('urf) telah menentukan sejumlah bentuk penguasaan kepemilikan, yang diberlakukan sebagai status hukum.

Klasifikasi Milk

Milik yang dibahas dalam fikih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu salah satunya Milk Tam sesuai dengan permasalan di atas:

Milk Tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.

Pengertian Hak dan Milik

Menurut pengertian yang umum bahwa hak itu ialah:

"Sebuah ketentuan yang diperuntukkan oleh syara' dalam hal penetapan suatu wewenang atau kekuasaan (beban hukum)."

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu:

"Kumpulan kaidah dan nash yang harus dipatuhi oleh manusia dan tujuannya itu sendiri yaitu untuk mengukur atau melihat hubungan manusia, baik itu mengenai orangnya atau mengenai harta yang dimiliki."

Milik dalam buku; Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, didefinisikan sebagai berikut:

"Suatu kebebasan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik barang untuk mengambil manfaatnya dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang telah digariskan dalam Islam."

Jual-beli dengan Tindakan


Dalam hukum Islam, suatu akad disempurnakan dengan ijab-qabul. Ijab-kabul adalah bentuk dan sarana dimana pihak-pihak yang terlibat memperlihatkan keinginannya untuk melakukan akad.

Meskipun demikian, dalam praktik dagang, tindakan pihak-pihak yang terlibat juga diterima sebagai sarana untuk menyempurnakan akad.

Di dalam masalah ijab-kabul dengan tindakan ini para ulama fikih berbeda pendapat:

Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan kabul ialah:

"Tidak sahnya suatu bentuk jual beli yang dilakukan apabila di dalamnya tidak ada ijab dan qabul (sighat) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukannya."

Imam Malik berpendapat:

"Jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak memahami apa yang ditransaksikan tersebut."

Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut dengan aqad bi al-Mu'athab yaitu:

"Aqad bi al-mu'athah adalah bentuk jual beli di mana di dalamnya tidak terdapat ijab qabul, hal ini dikarenakan barang yang ingin dibeli oleh pembeli sudah tertera atau terdapat harganya di kemasan, dengan demikian pihak pembeli hanya memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga barang tadi kepada pihak penjual dengan tidak melakukan lagi ijab qabul."

Bentuk yang ketiga ini lebih diartikan ijab dan kabul dengan mubadalah, karena yang diutamakan pertukarannya.

Dan jika melihat pada rukun dan syarat jual-beli, akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual-beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab-kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab-kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab-kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab-kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Penulis: Hefni Roza

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel