Status Hukum Bagi Syarat-syarat Akad

Mempelajari tentang status hukum bagi syarat akad merupakan suatu hal yang sangat penting.

Karena suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan syarat-syarat yang tidak dibenarkan oleh syariah atau aturan Islam akan dianggap batal.

Semua orang tau cara melakukan suatu transaksi atau akad, namun tak sedikit dari sekian banyak pelaku akad yang mengabaikan syarat-syarat yang telah dibuatnya, padahal syarat tersebut akan sangat besar pengaruhnya terhadap tujuan dari akad yang dilakukan tersebut.

Status Hukum bagi Syarat-syarat Akad

Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang ingin melakukan suatu akad, apapun akadnya, harus mempelajari atau memahami dulu bagaimana pengaruh dari syarat yang ingin ditetapkan dalam sebuah akad, jenis syarat yang seperti apa yang dibenarkan dan tidak dibenarkan oleh syara'.

Dengan memahami dengan baik mengenai syarat yang dibolehkan dan syarat yang tidak dibolehkan akan besar kemungkinan bahwa akad yang dilakukan tersebut akan berjalan dengan baik atau sesuai dengan aturan syariah.

Baiklah, berikut ini merupakan sedikit penjelasan mengenai status hukum bagi syarat-syarat akad, langsung saja disimak supaya dapat menambah wawasan:

Pengertian Akad


Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-'aqd yang memiliki arti sebagai perikatan, pemufakatan, dan perjanjian.

Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan."

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.

Akad merupakan suatu jenis perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang didasari oleh ijab dan qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak, proses ijab qabul dan objek yang ditransaksikan tentunya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu objek yang halal, dengan terpenuhinya seluruh syarat yang telah ditetapkan oleh syara' maka suatu akad yang dilakukan akan memberikan suatu pengaruh hukum bagi objek yang ditransaksikan tersebut, atau dalam kata lain dapat menimbulkan suatu perbuatan hukum, baik itu perpindahan kepemilikan suatu barang antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya ataupun perpindahan hak kepemilikan manfaat.

Syarat-syarat Akad


Syarat-syarat akad adalah syarat-syarat di mana pihak-pihak terkait menyertakannya di dalam akad dengan persetujuan masing-masing pihak untuk memodifikasi dan mengubah akibat akad, dan untuk membebankan tanggung jawab lebih kepada salah satu pihak dengan tujuan memberikan manfaat lebih bagi pihak lain, di mana syarat tersebut harus sesuai dengan syari'ah.

Syarat-syarat akad disebut juga dengan syarat-syarat tambahan, karena biasanya syarat-syarat tersebut bukan merupakan bagian dari akad yang standar dalam syariah.

Contoh dari syarat tambahan:

Bahwa si penjual bertanggung jawab untuk mengantar barang ke rumah si pembeli, atau syarat bahwa si penjual kain akan menjahitkannya menjadi sepotong baju untuk si pembeli.

Pandangan Ulama Mengenai Syarat-syarat Akad


Berikut ini merupakan beberapa pandangan ulama yang berkaitan dengan syarat-syarat akad yang ditetapkan oleh para pelaku:

Mazhab Zahiri

Mazhab Zahiri melarang total syarat-syarat tambahan yang tidak terdapat dalam nash.

Dalam opini Zahiri, praduga dasar dalam hukum Islam adalah bahwasanya seluruh akad dan syarat-syaratnya dilarang kecuali yang telah disetujui oleh nash atau oleh ijma'.

Jadi, Mazhab Zahiri menganggap tidak sah semua syarat yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau syarat-syarat yang memodifikasi akibat-akibat dari perbuatan yang melandaskan hukum.

Mazhab Imam Hambali

Pandangan mazhab Imam Hambali mewakili pendekatan yang sangat liberal, di mana pendekatan tersebut mengakui sepenuhnya atas otonomi keinginan dalam tiap akad.

Ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki

Ulama dari mazhab-mazhab ini membagi syarat-syarat ini menjadi 3 (tiga) macam:

Syarat-syarat Sah

  1. Syarat-syarat yang memperkuat akibat-akibat, yang dihubungkan dengan perbuatan hukum oleh syari'ah.
  2. Syarat-syarat diakui secara eksplisit oleh syariah, seperti hak memilih barang, yang disediakan bagi satu pihak untuk mencabut atau meratifikasi akad selama 3 (tiga) hari.
  3. Sebuah syarat yang berhubungan sangat erat dengan sebuah akad, seperti barang gadaian atau jaminan dalam sebuah akad kafalah.
  4. Para ulama mazhab Hanafi juga membolehkan sebuah syarat yang telah ditetapkan oleh kebiasaan.

Syarat-syarat Tidak Sah

  1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan transaksi.
  2. Tidak dapat dipersatukan dengan tujuan dan akibat transaksi.
  3. Tidak dibolehkan oleh syariah.
  4. Tidak dibolehkan oleh adat atau kebiasaan.
  5. Memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada salah satu pihak yang terkait dalam transaksi.

Syarat-syarat Batal

Syarat batal adalah syarat yang secara langsung menyalahi aturan syariah, atau menimbulkan mudarat pada salah satu pihak yang terlibat dalam akad, atau syarat yang menghalangi penyempurnaan terlaksananya akad, seperti syarat yang dibebankan oleh si penjual bahwa si pembeli tidak akan menjual lagi barangnya ke pihak lain.

Tujuan Akad


Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa suatu akad baru dapat dianggap sah atau terpenuhinya tujuan yang diakadkan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini:
  1. Objek yang diakadkan bukanlah suatu kewajiban yang sudah menetap pada kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti puasa dan shalat.
  2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
  3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

Rukun dan Syarat Akad


Suatu akad yang dijalankan mestinya memenuhi rukun dan syarat berikut ini agar akad yang dilakukan dapat memberikan efek positif bagi objek yang diakadkan:

Rukun-rukun Akad

  1. 'Aqid, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
  2. Ma'qud 'Alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
  3. Maudhu' Al-'Aqd, yaitu suatu tujuan atau maksud utama dari dijalankan suatu akad tersebut atau dalam kata lain hal yang memotivasi atau menyebabkan kedua belah pihak untuk melakukan akad. Setiap akad tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.
  4. Sighat Al-Aqd, yaitu suatu bentuk ijab dan qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak, ijab lebih dahulu dilakukan karena merupakan suatu bentuk pernyataan yang memerlukan jawaban dari pihak yang satu lagi. Sementara qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Syarat-syarat Akad

Suatu syarat yang sifatnya umum merupakan syarat yang memang wajib diterapkan dengan sempurna dalam berbagai akad. 

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain yaitu:
  1. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap hukum atau dalam kata lain bukan anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa.
  2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
  4. Akad bukan jenis akad yang dilarang.
  5. Akad dapat memberikan faedah.
  6. Ijab yang dilakukan harus terus berjalan atau dalam kata lain tidak boleh dihalangi oleh hal lain sebebul adanya qabul.
  7. Kegiatan ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang berakad haruslah secara bersambung atau dalam kata lain secara berturut-turut, tidak boleh melakukan ijab kemudian diselangi dengan pekerjaan lain dan kemudian dilanjutkan lagi dengan melakukan qabul. Suatu ijab qabul yang tidak dilakukan secara beriringan akan dianggap batal.
Syarat yang bersifat khusus merupakan suatu jenis syarat yang wajib akan adanya dalam sebagian akad saja atau dalam kata lain tidak wajib diterapkan dalam seluruh akad yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga.
Syarat khusus ini juga disebut dengan idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Prinsip-prinsip Akad


Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:
  1. Prinsip kebebasan berkontrak.
  2. Prinsip perjanjian itu mengikat.
  3. Prinsip kesepakatan bersama.
  4. Prinsip ibadah.
  5. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
  6. Prinsip kejujuran (amanah).

Kaidah Hukum atas Syarat-syarat Tambahan


Berikut ini beberapa kaidah yang dijadikan sebagai acuan atau landasan hukum dalam menentukan suatu syarat:

Kaidah Pertama


Suatu jenis syarat yang dibuat oleh orang yang berakad dan syarat tersebut merupakan salah satu bagian dari hal-hal yang dilarang oleh syara' (menyalahi prinsip-prinsip syariah) maka akad yang dilakukan akan menjadi batal dan tidak dapat memberikan pengaruh apapun.

Kaidah di atas berpedoman kepada hadis Rasulullah SAW. yang mana Rasulullah bersabda bahwa suatu bentuk syarat yang dibuat oleh pihak yang berakad, sedang syarat tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an maka akan dianggap batal.

Kaidah Kedua 


Suatu prinsip dasar dan syarat-syarat yang ada dalam akad sebenarnya hukumnya yaitu boleh, kecuali sudah ada dalil yang memang melarang prinsip dan syarat tersebut.

Kaidah Ketiga


Sebuah prinsip dasar aturan yang ada dalam akad merupakan wujud dari apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan yang menjadi akibat hukumnya yaitu apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh pihak yang berakad, atau dalam kata lain apa yang dijadikan sebagai objek dalam akad yang dilakukan tersebut.

Prinsip umum yang mengatur transaksi-transaksi dan syarat-syaratnya adalah boleh dan sah, kecuali ada dalil spesifik yang melarang syarat-syarat tadi.

Kaidah Keempat


Sebuah syarat yang ditetapkan dalam sebuah akad harus diperhatikan sebisa mungkin.

Makna dari kaidah di atas adalah ketika pihak-pihak terkait telah setuju pada suatu syarat tertentu, maka mereka telah terkait untuk melaksanakan syarat itu jika memungkinkan atau jika tidak ada halangan syariah dalam pelaksanaan syarat tadi.

Namun, jika pelaksanaan syarat tadi tidak bisa dilakukan, atau membebani satu pihak, atau syariah tidak membolehkan, maka syarat tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Kaidah Kelima


Segala hal yang tergantung kepada syarat-syarat tertentu, maka akan berlaku atau berjalan apabila syarat yang diperlukan tersebut sudah terpenuhi dengan sempurna.

Makna dari kaidah itu adalah ketika suatu akad yang dibuat tergantung kepada suatu syarat atau peristiwa tertentu, maka akad itu bisa dilakukan ketika peristiwa tadi terjadi atau syarat tadi terpenuhi.

Penulis: Akhyar Tarvi

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel