Status Janji dalam Hukum Islam

Dalam pergaulan kita sehari-hari, janji sering digunakan oleh orang-orang yang mengadakan transaksi perdagangan, oleh politikus yang tengah berkampanye, oleh orang yang memiliki hutang tetapi sampai waktunya dia belum bisa memenuhinya, bahkan janji dilakukan pula oleh orang tua kepada anak-anaknya.


Pada akhirnya, janji-janji yang telah dibuat oleh seseorang tersebut ada yang dapat dipenuhi atau dijalankan dengan baik sesuai yang telah dijanjikan. Namun, ada dan banyak pula di antara mereka yang ingkar janji, sehingga membuat kecewa bagi orang yang mendapat janji tersebut.

Padahal Rasulullah SAW. dengan tegas mengatakan bahwa janji itu adalah hutang dan Allah SWT. sendiri telah mengingatkan melalui Al-Qur'an surah Al-Isra' 34 bahwa janji itu harus ditepati, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya.

Di sini ada beberapa teori tentang janji, pendapat ulama tentang janji, dan lain-lain.

Kaidah: "Setiap janji yang dikaitkan dengan suatu syarat tertentu, maka sifatnya akan mengikat atau tidak dapat ditarik kembali."

Pendapat kuat dalam hukum Islam klasik adalah bahwa janji-janji biasa tidak ditegakkan secara hukum dan tidak mengikat meski secara moral dan agama seseorang yang berjanji harus menepati janjinya.

Al-Qur'an memerintahkan setiap mukmin untuk menepati komitmen-komitmennya. Firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 34, di mana Allah memerintahkan kepada manusia agar memenuhi semua janji yang telah dibuatnya, hal ini dikarenakan memenuhi janji itu sangat penting atau utama, selain sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalani kehidupan di dunia, janji yang telah dibuat tersebut akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak tentang pemenuhan atau pelaksanaannya.

Selanjutnya, firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 177, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kegiatan memenuhi janji yang telah dibuat oleh seseorang merupakan suatu perbuatan yang sangat baik di sisi-Nya.

Maka, mengingkari janji adalah perbuatan dosa dan merupakan ketidaktaatan pada agama. Perbuatan itu juga merupakan aib sosial dan cela dalam etika.

Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai status janji dalam hukum Islam, mari disimak agar dapat menambah wawasan:

1. Pendapat Ulama Klasik


Para ulama berbeda pendapat mengenai penegakan pelaksanaan sebuah janji:

a. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali

Berpendapat bahwa janji-janji tidak wajib dalam pelaksanaannya. Hanya menjadi kewajiban moral bagi sang pembuat janji untuk menepati janjinya.

b. Ulama Mazhab Maliki

Menganggap bahwa janji-janji bersifat mengikat. Pandangan ini berhubungan dengan pendapat Ibn Arabi dan Ibn Syabrumah.

c. Ulama Mazhab Hanafi

Mengakui keabsahan bay' al-wafa yang memberikan fakta bahwa ulama mazhab Hanafi juga menyetujui konsep sifat mengikat atas janji-janji.

Dalam bay' al-wafa, pembeli barang tak bergerak berjanji akan mengembalikan barang itu kepada penjualnya, jika si penjual mengembalikan uang kepadanya. Janji tersebut bersifat mengikat atas si pembeli.

Akan tetapi, para ulama sepakat atas keharusan melaksanakan sebuah janji yang dibuat dalam bentuk jaminan, seperti seseorang yang meminta kepada seorang penjual untuk menjual suatu komoditi dengan sistem kredit kepada orang tertentu dan berjanji akan membayar harganya apabila si pembeli tidak sanggup membayarnya pada waktu yang telah ditentukan.

Si penjual, dengan bersandar pada komitmen ini, menjual komoditi tadi kepada si pembeli. Di sini, orang yang membuat janji telah menjamin pembayaran harga barang atas nama si pembeli, dan seseorang yang diberi janji (penjual) telah mengambil tindakan tertentu serta telah mengambil risiko dengan menyandarkan tindakannya atas janji tadi.

Jadi, menurut hukum ia berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Kasus yang serupa dengan kasus jaminan adalah janji ju'alah (hadiah). Yakni ketika seseorang menawarkan sejumlah uang atau harta sebagai hadiah kepada siapapun yang dapat membawa hasil yang diinginkannya.

Misalnya: "Seseorang berkata bahwa ia akan memberikan uang sejumlah sepuluh dinar kepada siapapun yang dapat menemukan atau mendapatkan untanya yang telah hilang."

Area penting dalam konteks kontemporer di bidang ju'alah adalah kebutuhan pada penemuan atau penciptaan sesuatu.

Individu atau sebuah perusahaan yang bergerak dalam penelitian, boleh jadi termotivasi untuk bekerja menemukan ciptaan atau penemuan tertentu dengan tujuan mendapatkan bayaran atau hadiah ketika berhasil menemukan sesuatu.

Janji-janji itu menurut para ulama bersifat mengikat dan harus dilaksanakan menurut hukum.

2. Pendapat Cendikiawan Muslim Modern


Para cendikiawan muslim modern telah menerapkan prinsip dasar yang terdapat dalam kaidah di atas pada setiap janji, di mana si pembuat janji menciptakan beberapa risiko dan tanggung jawab serta melakukan tindakan yang dituntut dalam janjinya.

Dalam hukum Islam modern, janji-janji dalam transaksi komersial biasanya pelaksanaannya ditegakkan dalam hukum.

Akademi Fiqh Islam Internasional juga cenderung memihak pada kedudukan ini. Namun, ia telah menentukan syarat-syarat tertentu bagi pemenuhan janji-janji dalam hubungan komersial. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
  1. Janji tersebut adalah janji sepihak.
  2. Janji itu harus menyebabkan orang yang diberi janji memikul suatu tanggung jawab.
  3. Jika janji itu adalah janji untuk membeli sesuatu, transaksi jual beli harus terjadi pada waktu yang telah disepakati dengan pertukaran dalam bentuk serah terima (ijab-qabul). Janji an-sich (pada hakikatnya) tidak dianggap sebagai akad jual beli.
  4. Jika si pembuat janji menarik kembali janjinya, pengadilan boleh mamaksanya untuk membeli komoditi yang dijanjikan ataupun untuk membayar kerugian yang terjadi.

Penting dicatat bahwa dalam transaksi murabahah, seorang nasabah meminta bank untuk membeli barang tertentu kepada penyedia barang (supplier) menurut kriteria-kriteria yang ditentukan oleh nasabah itu dan berjanji akan membelinya dari bank ketika bank memperoleh barang tersebut.

Meski aturan Akademi Fiqh Internasional yang disebut di atas berhubungan dengan kasus tertentu dalam murabahah, namun hal itu bisa diaplikasikan lebih jauh pada semua kasus di mana pihak yang diberi janji mengambil tindakan serta memikul risiko dan tanggungjawab sebagai konsekuensi dari sebuah janji.

Seminar Perdana Al-Barakah juga mendukung pendapat mengenai sifat mengikat bagi janji. Pernyataan dalam seminar itu berbunyi bahwa:

"Janji dan sifat mengikatnya menjaga terlaksananya transaksi, menciptakan stabilitas dan menawarkan keuntungan bagi kedua belah pihak, jadi sah bagi bank untuk menuntut pemenuhan sebuah janji."

Dalam sebuah fatwa majlis Syariat Bank Islami Faisal Bahrain, bank telah dibolehkan untuk menerima simpanan jaminan tertentu dari klien murabahah, agar dapat mengganti kerugian bank jika nasabah itu menolak untuk membeli barang yang telah dipesan.

Jika ada sisa dari sejumlah jaminan tadi, setelah bank mendapat ganti rugi, maka sisanya akan dikembalikan kepada klien.

Jika uang tidak mencukupi untuk mengganti kerugian, maka sisa penggantian kerugian harus dibayar oleh klien.

Frank Vogel dan Samuel tidak setuju dengan pendapat mengenai janji unilateral sebagaimana telah tertera dalam aturan akademi Fiqh Islam.

Konsep itu, dalam pendapat mereka memiliki implikasi finansial dan hukum yang serius bagi pihak-pihak terkait.

Menurut mereka, jika janji dalam kasus murabahah bersifat mengikat bagi nasabah (pembuat janji) dan tidak mengikat bagi bank (yang memberi janji), itu membuktikan keberpihakan pada bank yang tidak dibenarkan.

Maka, menurut pendapat dua penulis di atas, janji sepihak dapat membahayakan nasabah. Dalam pendapat kami, alasan akademi yang menekankan pada janji unilateral dan tidak mengakui konsep janji-janji bilateral sama dengan akad transaksi, sedangkan akad transaksi tidak bisa dibuat tanpa adanya barang yang ditransaksikan.

Di samping itu, kewajiban dari kedua belah pihak sama-sama ditangguhkan dalam perjanjian bilateral.

3. Janji dalam Transaksi Perbankan


Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam modern sangat bergantung pada janji-janji dalam hubungan transaksi mereka, dan memasukkan janji-janji itu ke dalam sejumlah transaksi bisnis seperti murabahah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

Misalnya, akad sewa-menyewa yang menyertakan sebuah janji oleh pihak yang menyewakan untuk memindahkan kepemilikan harta yang disewakan pada akhir masa sewa.

Sebagaimana disebut sebelumnya, dalam transaksi murabahah, seorang nasabah yang memberikan kuasa kepada suatu lembaga tersebut akan membeli suatu barang dari bank berdasarkan akad murabahah ketika bank itu mendapatkan barang yang diinginkan dari penyedia barang.

Dalam ijarah muntahiyah bittamlik, suatu bank menyerahkan sejumlah janji dalam akad transaksi, seperti:

  1. Suatu janji oleh pihak yang menyewakan bahwa ia akan memindahkan kepemilikan harta yang disewakan kepada orang yang menyewa, pada akhir masa transaksi sewa-menyewa, baik sebagai penghargaan atau memberikannya sebagai hadiah.
  2. Janji oleh pihak nasabah untuk menyewa suatu aset kapanpun suatu lembaga mendapatkan aset tersebut.

Dibolehkan bagi suatu lembaga untuk meminta nasabah membayar uang muka dengan tujuan untuk menjamin komitmen nasabah dalam transaksi sewa-menyewa atas aset itu.

4. Janji dalam Pertukaran Mata Uang Asing


Para cendikiawan muslim kontemporer membolehkan janji dari kedua belah pihak untuk menjual dan membeli mata uang asing di masa mendatang asalkan janji-janji itu tidak bersifat mengikat.

Pendapat itu berdasarkan pada pendapat ulama mazhan Zahiri yang membolehkan janji dalam tukar-menukar emas dan perak di masa akan datang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Para ulama lain menganggap janji-janji tersebut tidak boleh.

Berikut beberapa fatwa kontemporer penting mengenai masalah ini:

a. Pertanyaan: Persetujuan Awal Mengenai Kurs Mata Uang

Bagaimana peraturan syariah mengenai perjanjian untuk menjual dan membeli mata uang asing pada nilai kurs yang disetujui di awal, kemudian transaksi itu dilakukan pada tanggal mendatang atau pada hari berikutnya serah terima uang.

Fatwa:
Transaksi tersebut akan dianggap sama seperti janji untuk mengadakan transaksi jual beli.

Kemudian, jika kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian dengan cara yang telah digambarkan dalam pertanyaan tadi, maka tidak ada halangan hukum dalam implementasinya.

Sebab sah saja melaksanakan janji seperti yang telah digambarkan di atas.

Di sisi lain, jika janji tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang mengarah pada terjadinya transaksi jual beli, seperti pembayaran cicilan awal, maka perjanjian tersebut akan menjadi serupa dengan jual beli hutang untuk hutang (sebuah pembayaran yang ditangguhkan untuk pembayaran yang ditangguhkan) yang secara mutlak diharamkan.

Jual beli mata uang ini dibenarkan dalam akad jual-beli karena validitasnya bergantung pada nilai masing-masing mata uang pada saat terjadinya transaksi.

Pada kasus di atas, seluruh ulama menganggap syarat penangguhan sebagai hal yang membatalkan transaksi.

b. Pertanyaan: Janji Sepakat untuk Menjual atau Membeli Mata Uang

Apa pendapat Anda mengenai janji yang disepakati kedua belah pihak dalam penjualan berbagai macam mata uang berdasarkan nilai kurs pada hari dibuatnya perjanjian (pada hari pembuatan janji) dengan syarat bahwa penyerahan nilai masing-masing mata uang akan ditunda, agar serah terima berlangsung pada masa mendatang?

Apakah ada bedanya bila janji antarkedua pihak dibuat mengikat atau tidak mengikat?

Fatwa:
Apabila mengikat antara keduanya, janji seperti di atas dilarang berdasarkan aturan umum pelarangan jual beli hutang untuk hutang, dan oleh karena itu menjadi haram.

Namun, jika tidak mengikat atas keduanya, maka hukumnya halal.

c. Pertanyaan: Janji untuk Membeli Mata Uang yang Berbeda

Bagaimana pendapat syariah mengenai janji dari kedua pihak untuk membeli mata uang berbeda dengan kurs pada hari dibuatnya janji itu?

Yang perlu dipahami lebih jauh adalah bahwa penyerahan masing-masing nilai mata uang dari tangan penjual ke tangan pembeli akan ditunda pada masa yang akan datang.

Bagaimana aturannya jika janji itu dibuat mengikat? Dan bagaimana aturannya jika janji itu tidak dibuat mengikat?

Fatwa:
Janji di atas, apabila dibuat mengikat atas kedua pihak, akan jatuh pada ranah peraturan umum mengenai jual beli hutang untuk hutang, dan karenanya menjadi haram.

Namun, apabila janji itu dianggap tidak mengikat bagi kedua pihak, maka akan menjadi halal.

d. Pertanyaan: Janji-janji antarKedua Pihak dalam hal Penukaran

Bagaimana aturan mengenai janji-janji kedua pihak dalam hal penukaran mata uang?

Fatwa:
Perlu ditekankan bahwa atas keputusan yang diambil oleh konferensi kedua mengenai perbankan Islam yang diadakan di Kuwait pada bulan maret 1983, yaitu:

Sebuah janji yang disepakati kedua pihak dalam penjualan mata uang asing yang melibatkan penangguhan pembayaran harga adalah halal selama janji tersebut tidak dibuat mengikat. Ini merupakan pendapat mayoritas.

Jika janji antar kedua pihak dibuat mengikat, maka transaksi ini akan menjadi haram menurut perspektif syariah.

e. Pertanyaan: Menyetujui Penjualan Mata Uang Asing dengan Kurs yang telah ditentukan Sebelumnya

Contoh terkini, sebagai fasilitas naik haji ke kota Mekkah, Kementrian Wakaf mengadakan perjanjian dengan Bank Islam Jordania di mana bank akan menjual mata uang Jordania (Dinar) dengan mata uang Riya Saudi Arabia pada kurs yang telah ditentukan sebelumnya.

Kurs ini akan tetap nilainya hingga masa tertentu (misalnya, 60 hari sejak dibuatnya perjanjian), dan selama periode ini Kementrian Wakaf akan menyerahkan uang Dinar Jordan seharga uang Riyal Saudi kepada bank tersebut.

Sebagai imbalannya, pada hari yang sama bank itu akan menyerahkan cek yang berisi mata uang Riyal Saudi yang dibuat berdasarkan kurs yang sebelumnya telah ditentukan untuk tujuan transaksi ini (di mana bisa jadi lebih tinggi dari nilai tukar kurs Riya pada hari tertentu).

Apakah halal (bagi Bank Islam) untuk melanjutkan transaksi ini?

Fatwa:
Perjanjian untuk menukar mata uang asing dari berbagai negara atas nilai kurs yang ditentukan pada waktu perjanjian dibuat, dengan kesepahaman bahwa penukaran antara bank dan pihak kementrian akan diadakan pada waktu yang sama dan dengan berdasarkan kurs yang telah disepakati sebelumnya, terlepas dari kurs yang ada pada saat penukaran terjadi, telah dijelaskan dalam kitab Nay al-Awthar (jilid 5, hal. 254-255).

Dalam kitab itu disebutkan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i yang membolehkan penukaran mata uang asing dengan kurs yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Meski berlawanan dengan makna literal hadis yang diriwayatkan Ibn Umar yang hanya membolehkan tukar-menukar dengan nilai kurs terkini, perspektif hukum ini tampaknya didasarkan atas kecenderungan dua Imam tersebut itu saja (Hanafi dan Syafi'i) yang disesuaikan dengan makna umum hadits (yang diriwayatkan oleh Ubadah) di mana Nabi SAW. bersabda:

"Jika dua jenisnya berbeda, maka juallah dengan sekehendak hatimu selama serah terima jual beli diadakan langsung dari tangan ke tangan."

Maka, saya setuju pada bank yang melaksanakan transaksi dengan cara-cara yang dijelaskan di atas tadi, berdasarkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

f. Pertanyaan: Suatu Janji untuk Membeli Mata Uang Asing

Bagaimana pandangan hukum mengenai suatu janji untuk membeli mata uang asing tertentu dalam jumlah tertentu yang akan dijual dengan harga tertentu selama tenggang masa tertentu, ketika si penjual sepakat untuk menyerahkan maka uang yang diminta itu kapan saja dalam masa tenggang waktu itu tadi, dengan nota kesepahaman bahwa si pembeli akan membayar sejumlah uang muka yang singgah sebagai "hak membeli", di mana si pembeli itu akan mengalami kerugian jika kesepakatan (untuk membeli mata uang asing yang ditentukan) tidak jadi.

Fatwa:
Transaksi di atas tidak halal kerena transaksi itu tidak lebih dari sebuah janji untuk membeli mata uang asing. Penjualan mata uang asing yang dibolehkan dalam syariah hanyalah penjualan langsung yang disertai dengan serah-terima uang secara langsung atau tukar-menukar harga dengan harga.

Penulis: Marlinda
Editor: Faisal

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Status Janji dalam Hukum Islam"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel