Tanggungan (Dhaman) dan Kepercayaan (Amanah)

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu membutuhkan bantuan orang lain, baik untuk memenuhi kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Setiap manusia pada dasarnya saling membutuhkan bantuan dari sesamanya dalam berbagai pekerjaan yang dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupannya, dalam arti manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain.

Tanggungan (Dhaman) dan Kepercayaan (Amanah)

Islam telah membuat sebuah aturan yang sangat jelas dan tegas mengenai bentuk tolong-menolong, di mana tolong-menolong dalam Islam hanya dibolehkan dalam hal yang dapat membawa kebaikan bagi pelakunya, bukan yang dapat membawa kemudharatan atau kemungkaran. Islam merupakan agama yang lengkap dengan segala perbuatannya, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan Sang Pencipta-Nya yaitu Allah SWT.

Sejalan dengan itu, hukum Islam disyariatkan untuk mengatur segala perbuatan dan tingkah laku manusia di muka bumi dalam rangka mencari rida Allah SWT. sehingga semua urusan manusia diatur dengan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Ketentuan syara' yang berkenaan dengan hak-hak adami manusia itu harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Baiklah untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai tanggungan dan kepercayaan dapat disimak penjelasan di bawah ini:

1. Pengertian dan Hukum Kafalah


Secara umum kafalah merupakan bagian pembahasan hukum Islam (fiqh) yang sudah disoroti para ulama terdahulu (salaf).

Secara lughawi/etimologis kafalah adalah:

"Kafalah menurut bahasa ialah menggabungkan."

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata "kafalah" yang berarti pemeliharaan, sebagaimana Firman Allah SWT:

"Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya." (QS. Ali-Imran: 37)

Kafalah dapat berarti juga sebagai jaminan (dhaman). Sebagaimana dalam hadis Nabi:

"Saya dan penjamin anak yatim bagaikan dua jari."

Adapun pengertian Al-Kafalah menurut istilah ahli hukum Islam (syara'), secara umum ialah:

"Kafalah ialah penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut."

Para ulama memberikan definisi kafalah dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, diantaranya:

a. Pengertian Kafalah menurut Mazhab Hanafi

Bahwa kafalah memiliki dua pengertian, yang pertama arti kafalah ialah:

"Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang, atau zat benda."

Yang kedua, arti kafalah ialah:

"Menggabungan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang."

b. Pengertian Kafalah menurut Mazhab Maliki

Bahwa kafalah ialah:

"Suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan orang yang dijamin tersebut, baik pekerjaan itu sama dengan pekerjaannya ataupun berbeda."

c. Pengertian Kafalah menurut Mazhab Hambali

Bahwa yang dimaksud dengan kafalah adalah:

"Suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu jaminan dalam hal menghadirkan barang kepada orang yang berhak menerimanya atau jamianan terhadap hal lainnya."

d. Pengertian Kafalah menurut Mazhab Syafi'i

Bahwa yang dimaksud dengan kafalah ialah:

"Suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal menanggung suatu beban atau dapat juga dalam hal menghadirkan barang, serta badan bagi orang yang memang berhak untuk menghadirkannya."

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik pengertian atau definisi yang lebih operasional bahwa yang dimaksud dengan kafalah atau dhaman ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.

2. Dasar-dasar Hukum Kafalah


Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, yaitu Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 66, di mana ayat ini memberikan penjelasan bahwa dalam jaminan atau tanggungan (al-kafalah) harus terkandung suatu perjanjian akad yang kokoh antara para pihak serta harus berlandaskan rasa saling percaya atas nama Allah, agar semata-mata akad itu terjadi karena keyakinan seorang muslim.

Masih ada kaitannya dengan kafalah, secara lebih kongkrit lagi dalam peristiwa muamalah yang disebut penjamin adalah pembayar seperti dalam Firman Allah SWT. dalam surah Yusuf ayat 72, di mana dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ada penyeru yang mengatakan bahwa piala raja mereka hilang, dan selanjutnya mereka akan memberikan jaminan yang berupa bahan makanan yang beratnya mencapai berat beban unta untuk orang yang menemukan atau mendapatkan piala raja yang hilang tersebut.

3. Rukun dan Syarat Kafalah


Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafalah itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Berbeda halnya dengan ulama lain yang menerapkan rukun dan syarat kafalah sebagai berikut ini:

a. Dhamin

Kafil atau za'im, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

b. Madmunlah

Yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin, sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras, dan ada yang lunak.

Penetapan syariat ini terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulah dan salah.

c. Orang yang Berhutang

Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang rela atau tidak. Namun lebih baik dia rela.

d. Obyek Jaminan Hutang

Berupa uang, barang, atau orang. Suatu objek yang dijadikan dalam jaminan hutang haruslah disyaratkan bahwa objek tersebut jelas, dapat diketahui, dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan transaksi.

Oleh sebab itu, tidak sah dhaman (jaminan) jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada gharar (penipuan).

e. Sighat

Yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin. Suatu bentuk sighat tentunya disyaratkan agar dapat mengandung makna atau arti jaminan, dan tidak digantungkan pada sesuatu yang lain yang tidak dapat menimbulkan makna jaminan itu sendiri.

4. Macam-macam Kafalah


Secara garis besar kafalah dibedakan menjadi dua:

a. Kafalah dengan Jiwa (Jaminan Muka)

Yaitu keharusan bagi si kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (makful lahu/orang yang berpiutang).

Jika persoalannya menyangkut kepada hak manusia maka orang yang dijamin tidak mesti mengetahui persoalan karena ini menyangkut badan bukan harta.

Menurut pendapat yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin, sah hukumnya menanggung badan orang yang wajib menerima hukuman yang menjadi hak anak Adam seperti Qishas dan Qazaf.

Jika ada orang yang ditanggung itu harus menerima hukuman yang menjadi hak Allah seperti had zina dan had khamar, maka kafalah tidak dibenarkan berdasarkan hadis Nabi SAW:

"Tidak ada kafalah dalam masalah had." (HR. Baihaqi)

b. Kafalah Harta

Yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafil dengan pemenuhan berupa harta. Kafalah dengan harta ini terbagi lagi menjadi:

  • Kafalah bi al-Dain, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Hal ini didasari oleh hadis Nabi. Qatadh berkata: "Wahai Rasulullah shalatkanlah dia dan saya yang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Lalu Rasulullah menshalatkannya." (HR. Bukhari)
  • Kafalah dengan Menyerahkan Materi, yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada di tangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, mengembalikan barang yang dighasab dan sebagainya.
  • Kafalah dengan Aib, yaitu menjamin barang, dikhawatirkan benda yang akan dijual tersebut terdapat masalah atau aib dan cacat (bahaya) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain.

Maka si kafil bertindak sebagai penjamin bagi si pembeli. Seperti jika tampak bukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain bukan milik penjual atau barang itu sebenarnya barang gadaian yang hendak dijual.

Tanggung jawab seseorang terhadap sebuah objek ditentukan berdasarkan hubungan dengan harta, yakni apakah ia memegang harta tersebut sebagai penanggung (damin) ataukah pemegang kepercayaan (amin).

Jika ia memegangnya sebagai penanggung, maka ia dinyatakan bertanggungjawab atas kerusakan objek tadi selama dalam pemeliharaannya.

Akan tetapi, apabila ia memegangnya sebagai penerima amanah maka ia tidak dinyatakan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan atas objek tadi, kecuali jika ia terbukti melanggar kepercayaan yang diberikan.

Hubungan suatu pihak dengan objek dalam sebuah akad dikenal dengan yadud daman dan yadul amanah, dua istilah ini digunakan untuk menyampaikan makna dari sebuah tanggungan dan kepercayaan.

Yadud daman merujuk pada situasi dimana seseorang memegang suatu barang dengan maksud memilikinya (seperti pembeli) atau secara illegal mengambilnya (seperti perampok).

Dalam dua kasus ini, risiko dan tanggungjawab sebuah objek berpindah ke tangan si pemegang objek.

Oleh karenanya, pembeli sendirilah yang harus menanggung risiko atas kehilangan barang yang telah ia beli. Begitu juga dengan perampok, ia bertanggungjawab untuk mengembalikan objek yang ia rampok kepada pemiliknya, dan apabila terdapat kerusakan, ia harus menyerahkan ganti rugi yang sepadan kepada pemiliknya.

Adapula objek yang serupa dengan barang yang telah dibeli dan benda yang telah dirampok dalam hal tanggungan, yaitu barang yang diperoleh seseorang melalui akad jual-beli yang tidak sah atau batal.

Pemegang barang dalam semua kasus tadi dinyatakan menanggung kerusakan yang ada kepada pemilik barang. Sejumlah uang pinjaman juga menjadi tanggungan si peminjam sepenuhnya.

Jika uang pinjaman itu misalnya hilang, maka ia tetap dinyatakan bertanggungjawab untuk mengembalikannya kepada si pemberi pinjaman uang. Oleh karenanya, risiko berada dalam tanggungan si peminjam.

Sebaliknya, yadul amanah merujuk pada situasi di mana seseorang memegang suatu objek bukan sebagai pemiliknya, akan tetapi sebagai wakil dari pemilik objek tadi.

Seperti orang yang diberi amanah untuk menyimpankan suatu barang, penyewa, agen, partner dalam bisnis usaha bersama, mudharib, pegawai, pengurus administrasi wakaf, dan lain-lain.

Barang yang berada dalam pemeliharaan mereka dianggap sebagai amanah, dan konsekuensinya mereka dinyatakan tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang apabila itu terjadi diluar kelalaian atau kesalahan mereka.

Konsep yang berbeda antara tanggungjawab dengan kepercayaan, dan antara manfaat dengan tanggungan, telah dimasukkan dalam beberapa kaidah hukum.

Berikut adalah penjelasan beberapa kaidah mengenai konsep tanggungan dan kepercayaan, dan manfaat yang muncul dari tanggungan:

Kaidah: "Tidak ada tanggungan dalam kepercayaan."

Dalam terminologi hukum Islam, objek yang dipegang dalam kapasitas fidusia (berdasarkan kepercayaan) dinamakan amanat.

Syariah tidak membolehkan tanggungan bagi objek tersebut. Pemegang objek ini dinyatakan pembayaran ganti rugi apabila terjadi kerusakan diluar kelalaiannya.

Sebagaimana halnya, tidak ada tanggungan atas pemegang kepercayaan dalam hubungannya dengan objek yang ia pegang. Objek-objek tersebut meliputi:
  • Deposito
  • Modal usaha mudharabah dengan mudharib
  • Modal usaha musyarakah dengan seorang partner
  • Komoditas pinjaman (ariyah)
  • Properti milik seorang tuan dalam hubungan dengan wakilnya
  • Properti milik penjual yang diambil oleh seseorang dengan maksud membelinya sebelum harga ditentukan kepadanya
  • Aset yang ada ditangan penyewa

Tidak dibolehkan dalam hukum Islam untuk memperoleh tanggungan atau jaminan atas objek-objek ini. Namun, dalam mudharabah dan musyarakah, pemberian jaminan untuk menutupi kerugian jika terjadi tindakan yang salah dan kelalaian telah dibolehkan oleh Institusi Fiqh modern.

Pasal 2/2/1 Standar Syariah AAOIFI mengenal jaminan menjelaskan pandangan ini dengan kalimat berikut:

Tidak dibolehkan untuk memberikan syarat dalam akad-akad yang berdasarkan kepercayaan (fidusia) seperti dalam akad wakalah di mana seseorang memberikan jaminan, karena syarat itu bertentangan dengan karakteristik kepercayaan.

Kecuali jika syarat itu dimaksudkan untuk menutupi kerugian apabila terjadi tindakan yang salah, kelalaian atau pelanggaran akad.

Pelarangan dalam mensyaratkan jaminan dalam akad yang berdasarkan kepercayaan ini lebih keras adanya dalam akad musyarakah dan mudharabah, karena tidak dibolehkan untuk mengambil dari seorang partner dalam akad ini, untuk memberikan jaminan atas modal usaha atau menjanjikan jaminan keuntungan.

Lebih jauh lagi, akad-akad ini tidak dibolehkan untuk dipasarkan atau dioperasikan sebagai jaminan investasi.

Standar Syariah AAOIFI juga tidak membolehkan untuk menggabungkan wakalah dengan jaminan yang diberikan oleh satu pihak sebagai wakil yang hendak mengembangkan sebuah investasi, dapat mengubah transaksi itu menjadi pinjaman berbunga manakala modal dan proses pengelolaan investasinya dijamin.

Kaidah: "Seorang pemegang kepercayaan (yang tidak lalai) tidak akan dinyatakan bertanggungjawab atas kerugian."

Tidak ada tanggungan ganti rugi bagi depositor yang tidak melanggar ketentuan akad.

Kaidah di atas bermakna bahwa seseorang yang memegang properti milik orang lain sebagai pemegang kepercayaan seperti orang yang menyimpankan barang orang lain, agen, mudharib, penyewa, tidak akan menanggung ganti rugi selama ia melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tekun dalam menjaga properti itu di tempat yang aman.

Orang yang dititipkan barang orang lain, diminta untuk menjaga barang pemilik di tempat yang aman. Tapi apabila ia menyimpan properti itu di tempat yang tidak aman atau membawanya dalam perjalanan yang berisiko dan mengakibatkan properti itu dicuri atau rusak, maka ia akan menanggung kerugian yang ada.

Properti yang disewa juga dianggap sebuah amanah di tangan si penyewa. Ia tidak bisa menggunakannya dengan cara yang tidak wajar. 

Penggunaan yang tidak wajar oleh si penyewa akan mengubah statusnya dari pemegang amanah menjadi perampas (ghasib); dan konsekuensinya ia akan dituntut untuk mengganti kerugian.

Misalnya, seorang penyewa membebani hewan yang telah ditentukan dan mengakibatkan hewan tersebut mati, maka ia dituntut untuk membayar ganti rugi.

Sebagaimana pinjaman barang-barang non-fungible atau pinjaman barang untuk digunakan ('ariyah), ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal menentukan apakah itu masuk dalam kelompok akad amanah ataukah tanggungan.

Ulama mazhab Hanafi menganggapnya sebagai suatu amanah, sehingga jika terjadi kerusakan maka peminjamnya tidak bertanggungjawab atas kerusakan itu.

Ulama mazhab Hanafi lainnya menganggap pinjaman tersebut merupakan barang-barang yang mengharuskan peminjamnya menanggung kerusakan.

Pandangan ini berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Shofwan Ibn Umayyah bahwasanya Rasulullah SAW. meminjam baju besi darinya pada hari perang Hunanin.

Shofwan meminta keterangan atas status pinjaman tersebut. Rasulullah SAW. bersabda:

"Ini ada jaminannya"

Yang artinya bahwa seorang peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya dan membayar kerugian apabila terjadi kerusakan.

Menurut Ulama Mazhab Maliki, semua benda yang dapat disembunyikan ada jaminannya, seperti pakaian, ornamen, dan sebagainya.

Akan tetapi, benda-benda yang tidak dapat disembunyikan seperti hewan dan properti lain, dianggap sebagai amanah.

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i, peminjam barang 'ariyah dinyatakan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian hanya apabila ia menggunakan benda yang dipinjamnya dengan cara yang tidak wajar.

Benda yang ditemukan di jalan (loqathah) biasanya dimasukkan dalam kategori amanah. Namun, agar membuatnya jadi amanah, penemunya harus mengumumkan di hadapan beberapa saksi bahwa dia memungut benda itu dengan maksud untuk mengembalikan kepada pemiliknya.

Kaidah: "Keuntungan menyertai tanggungan atas kerugian."

Suatu konsekuensi dari prinsip sebuah tanggungan adalah bahwa seseorang yang memiliki tanggungan atas suatu benda, maka ia berhak untuk memperoleh manfaat dari benda yang ia tanggung itu, karena "keuntungan menyertai tanggungan atas kerugian."

Misalnya, si penyewa menanggung risiko atas harta benda yang ia sewa. Ia menanggung kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta itu. Maka, ia berhak memperoleh manfaat dalam bentuk penyewaan harta  itu.

Sebaliknya, seorang yang diberi amanah untuk menyimpan suatu barang, ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi pada harta yang ia pegang, maka ia juga  tidak dibolehkan untuk mengambil manfaat apapun dari harta itu.

Perlu dicatat bahwa prinsip mengenai manfaat dan tanggungjawab menurut pandangan mayoritas ulama tidak berlaku pada kasus di mana seseorang telah merampas atau mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak syar'i.

Dalam kasus ini, seorang perampas tidak berhak untuk mengambil manfaat dari harta milik orang lain, dengan kapasitas sebagai pemegang tanggungjawab dari harta yang dirampasnya.

Prinsip tadi hanya berlaku pada kasus di mana mengambil alih suatu harta sebagai penanggung (damin) dengan izin dan persetujuan pemiliknya.

Misalnya, ia meminjam uang atau membeli sesuatu melalui akad yang sah. Maka, si peminjam dan si pembeli telah mendapatkan status sebagai penanggung (damin).

Si peminjam menjamin pengembaliannya kepada pemberi pinjaman. Ia sendiri yang menanggung risiko atas apa yang mungkin terjadi pada uang yang dipinjamnya.

Seorang pembeli juga menanggung risiko dan tanggungjawab atas hilangnya barang yang telah ia beli. Tanggungan dan risiko ini menjadikan pemijam dan pembeli berhak untuk mengambil manfaat dari suatu harta.

Kaidah di atas berarti bahwa seseorang yang menerima risiko dan tanggungan atas sesuatu, maka ia berhak mengambil manfaat atas harta yang ia tanggung.

Yang menjadi dasar kaidah ini adalah hadits Nabi SAW. yang menceritakan bahwa seseorang telah membeli budak dan menggunakannya dalam beberapa waktu.

Setelah menggunakan budak itu dalam beberapa waktu, ia menemukan cacat dalam diri budak itu. Ia mengadu pada Rasulullah SAW. yang kemudian beliau menyuruhnya untuk mengembalikan budak itu kepada pemiliknya.

Pemiliknya menuntut bahwa si pembeli telah menggunakan budaknya, maka ia harus membayar sejumlah uang sesuai dengan masa di mana ia menggunakan budak itu. Nabi SAW. bersabda:

"Manfaat menyertai tanggungan dan risiko."

Yang berarti bahwa manfaat ini bertentangan dengan risiko dan tanggungan yang ia pikul atas suatu harta yang berapa dalam pemeliharaannya, karena apabila budak itu meninggal sebelum dikembalikan, maka ia dianggap budak yang meninggal sebagai hartanya.

Prinsip manfaat versus tanggungan berlaku dalam banyak akad dan transaksi. Dalam transaksi pinjam meminjam misalnya, pemberi pinjaman tidak membagi risiko dan tanggungan apapun dengan si peminjam.

Si peminjam sendiri yang menanggung semua risiko dan tanggungan apapun dengan si peminjam. Si peminjam sendiri yang menanggung semua risiko atas uang yang ia pinjam.

Maka, ia sendiri pula yang berhak untuk memperoleh manfaat dari uang itu. Perjanjian apapun yang berisi bahwa si pemberi pinjaman akan mendapat tambahan tertentu dan di atas jumlah pinjaman yang akan menjadi tidak sah, karena ia memperoleh pendapatan tanpa mengambil alih suatu tanggungan.

Seorang pemilik rumah, berdasarkan kaidah di atas, dinyatakan berhak atas uang sewa rumah miliknya dalam sebuah akad sewa-menyewa, karena ia menjadikan dirinya bertanggungjawab atas risiko-risiko yang bisa terjadi pada rumah yang ia sewakan, termasuk akan terjadi kehancuran, kerusakan dan penyusutan nilai.

Sama halnya dengan keuntungan yang dihasilkan oleh seorang partner dalam sebuah akad kerjasama berdasarkan prinsip tanggungan ini.

Maka, suatu syarat dalam akad kerjasama yang berisi bahwa suatu pihak yang berhak untuk mendapat bagian keuntungan hanya apabila pihak lainnya menanggung seluruh kerugian yang ada, merupakan syarat tidak sah karena syarat itu memberikan manfaat pada suatu tanggungan apapun.

Seorang yang diberi amanah untuk menyimpan barang, bertanggungjawab untuk mengembalikan simpanannya dan berhak untuk mengambil keuntungan dari simpanan itu apabila keuntungan itu diinvestasikan.

Tapi apabila si penyimpan memberi syarat yang berisi pemindahan keuntungan kepadanya, maka ia harus menanggung kerugian yang ada pada investasi ini.

Kaidah: "Seseorang tidak dibolehkan untuk mendapatkan atau menerima keuntungan, kecuali keuntungan tersebut didapatkan dengan cara memanfaatkan tenaga, modal harta, dan tanggungan."

Kaidah di atas meletakkan prinsip hak seseorang atas keuntungan. Menurut prinsip ini, seseorang berhak memperoleh keuntungan melalui modal harta, tenaga atau tanggungannya atas kerugian.

Modal harta apabila digabungkan dengan tanggungan dan risiko menjadikan seseorang berhak untuk mendapatkan keuntungan yang sewajarnya.

Atas dasar ini, keuntungan yang dihasilkan seorang pedagang dalam penjualan barang dagangannya dan seorang rabbul mal (penyedia modal) dalam transaksi mudharabah merupakan keuntungan yang sewajarnya karena itu dihasilkan dari modal harta dan tanggungan, yang merupakan dua sebab utama dalam menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan prinsip di atas, seorang mudharib, manajer, atau entrepreneur, juga berhak atas keuntungan yang didapat.

Atas dasar yang sama, ulama mazhab Hanafi membolehkan salah satu partner yang menyumbangkan tenaga lebih banyak atau lebih terampil daripada partner lainnya untuk mendapatkan saham keuntungan yang lebih besar, walaupun semua partner dalam satu kongsi itu menyumbangkan modal harta yang sama besar.

Menurut pendapat ulama yang lain, keuntungan harus dibagi sesuai dengan porsi saham mereka dalam investasi. Menurut ulama mazhab Hanafi, sah saja apabila modal usaha yang diberikan oleh masing-masing partner sama besarnya, meski keuntungan yang dibagi tidak sama besar.

Tanggungan (dhaman) yang secara terpisah dan bersama-sama digabung dengan modal usaha menjadikan seorang partner berhak untuk memperoleh keuntungan.

Seluruh ulama sepakat bahwa hak memperoleh keuntungan dalam Syarikat Wujuh (usaha bersama) adalah berdasarkan tanggungan (dhaman).

Tipe tanggungan yang dilibatkan dalam Syarikat Wujuh adalah tanggungan atas harga barang yang dibeli, maka ia memiliki tanggungan atas setengah harga dari barang tersebut.

Ia juga berhak atas setengah dari keuntungan yang didapat. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam usaha bersama sesuai dengan tanggungannya.

Kaidah: "Suatu bentuk keuntungan ataupun imbalan tidak boleh digabungkan menjadi satu dengan tanggungan dalam hal terjadinya kerugian."

Kaidah ini khusus diformulasikan oleh mazhab Hanafi. Kaidah ini berisi bahwa dalam akad sewa-menyewa, ketika tanggungan dan risiko atas benda yang disewa ada di tangan si penyewa (yang berarti ia menanggung risiko atas kerusakan yang disewa), maka ia terbebas dari pembayaran uang sewa karena uang sewa dan tanggungan tidak dapat digabungkan menjadi satu.

Misalnya seorang menyewa hewan dan menggunakannya untuk membawa beban, atau membebaninya di luar kapasitas yang wajar, dan mengakibatkan hewan itu mati.

Maka si penyewa akan membayar ganti rugi kepada pemilik hewan itu. Ia akan membayar sesuai dengan nilai harga hewan itu. Namun ia tidak akan membayar uang sewa atas sisa masa sewa yang masih ada setelah matinya hewan tadi.

Yang berlaku dalam mazhab Hanafi untuk membebaskan si penyewa dari pembayaran uang sewa bahkan dalam kasus di mana hewan itu tidak mati, bahwa dengan melanggar ketentuan dalam akad sewa-menyewa dan statusnya berubah menjadi perampas harta yang tadinya ia sewa.

Oleh karena itu, ia menanggung kerusakan yang ada. Maka, tanggungan ini membuatnya menjadi berhak atas keuntungan yang dihasilkan dari harta yang dirampasnya. Sehingga ia terbebas dari pembayaran uang sewa kepada pemilik harta.

Satu-satunya pengecualian atas prinsip ini adalah harta waqaf atau harta milik anak yatim. Administrator wakaf, misalnya, tidak bisa menuntut keuntungan tersebut, kecuali apabila ia menjadi perampas akan harta itu disebabkan adanya pelanggaran atas ketentuan dalam wakaf.

Perlu dicatat bahwa ulama lainnya tidak mengakui peniadaan hak bagi si pemilik harta atas uang sewa atau keuntungan dari hartanya apabila si penyewa merampas hartanya, karena dalam tindakan itu ada implikasi kuat akan adanya kepemilikan harta bagi si pemilik harta.

Prinsip di atas bisa jadi memberi peluang bagi si penyewa untuk melanggar syarat akad sewa-menyewa dengan maksud menghindari pembayaran uang sewa.

Satu-satunya tanggungan si penyewa dalam kasus tersebut, menurut prinsip di atas adalah tanggungan untuk mengembalikan harta yang ia sewa kepada pemiliknya.

Para ulama ini membolehkan untuk menggabungkan uang sewa dengan tanggungan. Bagi mereka, penyewa yang menjadi perampas harta sewaan dinyatakan bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi pada harta yang ia sewa, di samping ia juga diharuskan untuk membayar uang sewa yang telah disepakati dalam akad.

Perlu dicatat pula bahwa ulama mazhab Hanafi sendiri menyadari adanya konsekuensi yang berlawanan dengan prinsip kepemilikan harta sewa.

Mereka mengusulkan bahwa dalam situasi tadi, si penyewa tetap harus membayar uang sewa berdasarkan asas istihsan dan sesuai dengan adat (ujratul mitsl) kepada pemilik harta sewa, meskipun hal tersebut bertentangan dengan analogi (qiyas).

Kaidah: "Seorang penjamin menjadi pemilik atas objek yang dijaminnya, terhitung dari waktu di mana ia memiliki objek itu."

Kaidah ini juga prinsip yang diformulasikan oleh mazhab Hanafi. Kaidah tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang membayar nilai suatu barang jaminan yang telah ia rusak, maka ia menjadi pemilik atas barang itu terhitung sejak barang itu dibayarnya.

Adanya keuntungan dari barang tadi, selama masa penjaminan akan menjadi hak si penjamin pemilik barang itu tidak bisa menuntut keuntungan itu sebagai haknya.

Misalnya, seorang merampas harta milik orang lain dan menyembunyikannya. Kemudian, pemiliknya tau akan hal itu, dan menerima uang ganti rugi dari perampas tadi.

Maka, menurut prinsip di atas, si perampas akan dianggap sebagai pemilik harta itu terhitung sejak masa ia merampas harta tadi.

Jadi apabila si perampas menjual atau memberikan harta itu kepada orang lain sebelum membayar ganti rugi, maka tindakannya tidak bisa disalahkan.

Apabila ada keuntungan yang dihasilkan dari harta itu, maka keuntungan itu akan menjadi hak si perampas.

Ulama Syafi'i dan Hambali tidak sepakat dengan prinsip ini. Dalam pandangan mereka, tindakan merampas tidak menjadi sebab yang sah atas kepemilikan.

Penulis: Isyqa Rihanaya
Editor: Faisal

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Tanggungan (Dhaman) dan Kepercayaan (Amanah)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel