Pasar Modal Syariah: Pengertian, Regulasi, Produk, dan Kriteria Efek Syariah

Pasar Modal Syariah atau pasar modal yang beroperasi sesuai syariah, menjadi solusi dalam berinvestasi bagi masyarakat muslim yang ingin bebas dari praktik riba atau berbagai praktik terlarang lainnya.

Dengan membeli saham atau sukuk (obligasi syariah) di Pasar Modal Syariah, berarti kita sudah selangkah lebih maju daripada yang maju, maksudnya sudah menuju jalan yang benar.

Pasar Modal Syariah Pengertian, Regulasi, Produk, dan Kriteria Efek Syariah

Oleh karena itu, sebelum kita memulai untuk berinvestasi di Pasar Modal Syariah, alangkah baiknya kita pahami dulu sedikit teori atau bahasan dasar mengenai pengertian, produk, dan kriteria efek syariah, baiklah langsung saja simak penjelasan berikut ini:

Pengertian Pasar Modal Syariah


Sunariyah (2004) menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar di mana di dalamnya diperjualbelikan obligasi-obligasi, saham-saham, dan berbagai jenis surat berharga lainnya dengan cara menggunakan jasa dari para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2004 dalam Firdaus, n.d).

Sedangkan pasar modal syariah adalah jenis pasar modal yang semua bentuk mekanisme operasionalnya terutama yang berkaitan dengan emiten, jenis efek yang diperjualbelikan, serta sistem perdagangannya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Awaluddin, 2016).

Regulasi Pasar Modal Syariah


Prasetia (2017) menyebutkan bahwa ada beberapa fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) yang dijadikan sebagai regulasi pasar modal syariah, berikut fatwa-fatwanya:
  1. Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
  2. Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
  3. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
  4. Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
  5. Fatwa DSN-MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Mudharabah Konversi
  6. Fatwa DSN-MUI No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) Syariah
  7. Fatwa DSN-MUI No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah

Produk Pasar Modal Syariah


Yustati (2017) menyatakan bahwa ada beberapa jenis efek yang diperjualbelikan di Pasar Modal Syariah Indonesia (Bursa Efek Indonesia) pada saat ini, diantaranya yaitu:

Saham Syariah

Saham syariah termasuk ke dalam jenis efek paling populer atau sering digunakan oleh emiten dalam hal mendapatkan dana dari pihak masyarakat dan juga menjadi trend di pasar modal syariah.

Definisi saham syariah itu sendiri adalah sebuah sertifikat yang menyatakan bukti kepemilikan terhadap sebuah perusahaan yang dikeluarkan oleh emiten yang mana teknik ataupun sistem operasionalnya berpedoman kepada prinsip/aturan syariah.

Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk menjadi sebuah istilah baru yang digunakan dalam Pasar Modal Syariah untuk menyebutkan obligasi syariah (Islamic bonds).

Secara bahasa sukuk merupakan bentuk jamak dari "sakk" yang mana dalam bahasa Arab berarti "sertifikat" atau "bukti kepemilikan".

Sedangkan secara istilah sukuk adalah jenis efek syariah yang berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan terhadap suatu aset yang nilainya sama dengan aset yang mendasarinya tersebut (POJK No. 18/POJK. 04/2015).

Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah sebuah wadah yang diperuntukkan untuk kegiatan penghimpunan dana dari para investor (masyarakat pemodal) yang kemudian di investasikan ke dalam portofolio efek oleh pihak manajer investasi.

Sedangkan pengertian reksadana menurut Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 adalah jenis reksadana yang sistem atau bentuk operasionalnya dijalankan berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam, baik itu dalam hal akad yang dilakukan antara investor dengan manajer investasi maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

Kriteria Efek Syariah


Efek syariah merupakan efek di mana akad, operasional/pengelolaan perusahaan, dan cara penerbitannya memenuhi standar/prinsip syariah.

Adapun definisi dari prinsip syariah itu sendiri adalah prinsip yang bersumber dari ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh pihak DSN-MUI melalui berbagai macam fatwa yang dikeluarkannya (Awaluddin, 2016).

TICMI (The Indonesia Capital Market Institute) (2016) menyatakan bahwa ada beberapa kriteria tertentu yang sehingga suatu efek dapat digolongkan atau dinyatakan sesuai dengan syariah, kriteria-kriteria tersebut antara lain:
  1. HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) syariah dan waran syariah yang dikeluarkan oleh pihak emiten ataupun yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan publik yang tidak menegaskan bahwa sistem operasional usahanya dijalankan sesuai dengan aturan syariah.
  2. Efek yang telah dikeluarkan oleh pihak emiten atau perusahaan publik yang telah menyatakan bahwa sistem operasional usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti yang tertuang dalam anggaran dasar.
  3. Efek syariah yang telah memenuhi prinsip syariah di pasar modal dan diterbitkan oleh lembaga internasional, di mana dalam penerbitan tersebut pemerintah Indonesia harus menjadi salah satu anggotanya.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel