Prinsip Dasar Keuangan Islam

Kerangka dasar untuk keuangan Islam adalah seperangkat aturan dan hukum, secara kolektif disebut sebagai Syariah, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariah berasal dari aturan yang ditentukan oleh al-Qur'an dan praktiknya, dan penjelasan yang diberikan (lebih dikenal sebagai Sunnah) oleh Nabi Muhammad SAW.

Prinsip Dasar Keuangan Islam

Elaborasi lebih lanjut dari aturan ini diberikan oleh para sarjana dalam yurisprudensi Islam dalam ajaran-ajaran dalam al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip dasar sistem keuangan Islam dapat diringkas sebagai berikut:

1. Larangan Bunga (Interest)


Larangan bunga didasarkan pada larangan riba, sebuah istilah yang secara harfiah berarti "kelebihan" dan diartikan sebagai "setiap peningkatan modal yang tidak dapat dibenarkan baik dalam pinjaman atau penjualan"; ini adalah prinsip utama dalam hubungan timbal balik.

Lebih tepatnya, setiap tingkat positif, tetap, yang telah ditentukan sebelumnya terkait dengan jatuh tempo dan jumlah pokok (dijamin, terlepas dari kinerja investasi) dianggap riba dan dilarang. Konsensus umum di antara para cendikiawan Islam adalah bahwa riba tidak hanya mencakup riba tetapi juga biaya "bunga" seperti yang dipraktikkan secara luas.

Larangan ini didasarkan pada argumen keadilan sosial, kesetaraan, dan hak milik. Islam mendorong perolehan laba tetapi melarang pemungutan bunga karena keuntungan, ditentukan ex post, melambangkan kewirausahaan yang sukses dan penciptaan kekayaan tambahan sedangkan bunga, ditentukan ex ante, adalah biaya yang diperoleh terlepas dari hasil operasi bisnis dan mungkin tidak menciptakan kekayaan jika ada kerugian bisnis. Keadilan sosial menuntut agar peminjam dan pemberi pinjaman berbagi hadiah serta kerugian dengan cara yang adil dan bahwa proses akumulasi dan distribusi kekayaan dalam perekonomian harus adil dan mewakili produktivitas sejati.

2. Pembagian Risiko


Karena bunga dilarang, pemasok dana menjadi investor alih-alih kreditor. Penyedia modal keuangan dan wirausaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan bagian dari keuntungan.

Uang sebagai modal "potensial". Uang diperlakukan sebagai modal "potensial"-yaitu, ia menjadi modal aktual hanya ketika ia bergabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan yang produktif. Islam mengakui nilai waktu dari uang, tetapi hanya ketika ia bertindak sebagai modal, bukan ketika itu adalah modal "potensial".

3. Larangan Perilaku Spekulatif


Keuangan Islam melarang transaksi yang menampilkan spekulasi termasuk ketidakpastian ekstrim, perjudian, dan risiko. Oleh karena itu, transaksi dalam keuangan Islam harus didukung oleh aset nyata.

4. Kesucian Kontrak


Ajaran Islam menegakkan kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Fitur ini dimaksud untuk mengurangi risiko informasi simetris dan moral hazard.

5. Aktivitas yang disetujui Syariah


Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar aturan Syariah yang memenuhi syarat untuk investasi. Misalnya, investasi apa pun dalam bisnis yang berhubungan dengan alkohol, perjudian, dan kasino akan dilarang. Pembiayaan proyek, yang menekankan pada partisipasi ekuitas dalam transaksi yang melibatkan aset nyata, sangat sesuai dengan keuangan Islam.

Derivatif keuangan sederhana, seperti kontrak berjangka, sedang diperiksa karena elemen dasarnya mirip dengan instrumen Islami penjualan ditangguhkan. Mereka dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai atas risiko memiliki aset yang tunduk pada fluktuasi harga yang tidak terduga, misalnya: mata uang asing dan komoditas. Namun, inovasi yang menghasilkan penciptaan derivatif keuangan eksotis untuk menghasilkan keuntungan yang menguntungkan melalui perilaku spekulasi dilarang.

6. Keuangan Mikro


Keuangan mikro adalah kandidat lain untuk penerapan keuangan Islam. Keuangan Islam mempromosikan kewirausahaan dan pembagian risiko, serta perluasan kepada kaum miskin dapat menjadi alat pembangunan yang efektif, terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang terpinggirkan serta pengentasan kemiskinan. Manfaat sosialnya jelas, karena kaum miskin saat ini sering dieksploitasi oleh pemberi pinjaman yang mengenakan tarif riba.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Prinsip Dasar Keuangan Islam"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel