Akad Ijarah dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Akad Ijarah dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Akad ijarah telah diatur sedemikian rupa dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), tepatnya dalam Bab X pasal 251-290. Di mana, dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai hal-hal pokok yang ada dalam akad ijarah, berikut ini adalah paparan lebih lanjut mengenai apa yang dibahas dalam pasal yang dimaksud:

  1. Pembahasan mengenai rukun akad ijarah, di mana rukun-rukunnya yaitu harus adanya pihak yang menyewa objek yang diakadkan, adanya pihak yang menyewakan, barang yang akan dijadikan sebagai objek sewa, dan yang terakhir yaitu harus adanya ijab-kabul (serah terima).
  2. Dijelaskan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah, di antaranya yaitu kedua belah pihak disyaratkan cakap hukum atau dalam kata lain sudah dapat bertindak secara hukum, proses pelaksanaan akad dapat dilakukan di suatu tempat atau dalam keadaan jarak jauh, objek yang akan disewakan harus benar-benar milik orang yang menyewakan atau harta orang lain yang sudah diizinkan untuk disewakan, tujuan dari akad yang dilakukan harus dinyatakan pada saat berlangsungnya ijab kabul.
  3. Hal selanjutnya yaitu mengenai alat pembayaran, barang sewaan dapat dibayar dengan uang, surat berharga, atau benda-benda yang bernilai lainnya. Proses pembayaran dapat dilakukan di muka, di tengah, atau di akhir masa sewa, tergantung kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.
  4. Pembahasan mengenai hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari objek ijarah, pihak penyewa dapat memanfaatkan objek sewa sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam akad, bila dalam objek sewa tersebut terdapat bagian yang tidak diizinkan untuk dimanfaatkan, maka penyewa tidak boleh memanfaatkannya, hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan akad. Objek ijarah tidak dapat dialihkan kepada orang lain tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik objek ijarah itu sendiri.
  5. Pernyataan tentang tanggung jawab orang yang memanfaatkan objek ijarah, baik itu terkait proses pemeliharaan atau perawatan objek ijarah, tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kerusakan objek ijarah, dan waktu berakhirnya akad ijarah. Bila objek ijarah tersebut rusak karena faktor lain (selain kelalaian penyewa) maka yang akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya yaitu pemilik barang. Bila dalam akad tidak ditegaskan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah.
  6. Hal selanjutnya yaitu mengenai jumlah pembayaran dan jangka waktu ijarah. Jumlah pembayaran akan disesuaikan dengan lama waktu sewa, semakin lama, maka jumlah yang harus dibayarkan juga akan semakin banyak, begitu juga sebaliknya. Jangka waktu ijarah dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, setiap ada tambahan waktu sewa maka secara otomatis juga akan bertambah jumlah pembayaran.
  7. Kemudian, barang yang dijadikan sebagai objek dan proses pengembalian objek ijarah. Di mana, dalam hal ini objek ijarah disyaratkan harus halal dan bermanfaat bagi pihak yang menyewanya, tujuan dari pemanfaatan objek tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariah. Barang yang dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai maka dapat digunakan sebagai objek ijarah, begitu juga sebaliknya.
  8. Pengembalian objek ijarah, akad ijarah akan berakhir bila sudah terpenuhinya tujuan dari ijarah itu sendiri, baik itu tujuan dari segi pemanfaatan dan jangka waktu pemakaian, proses pengembalian objek ijarah akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau adat yang berlaku di tempat yang bersangkutan.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Akad Ijarah dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel