Mekanisme Pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) terhadap Perbankan Syariah

Sebuah lembaga tentunya tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran, maka sudah sepatutnya ada pihak yang bertugas untuk mengawasi dan menasihati lembaga tersebut. Dalam hal ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap perbankan syariah.

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah

Walaupun produk yang dikeluarkan sudah memenuhi standar syariah, akan tetapi bukan tidak mungkin bahwa produk tersebut tidak diterapkan atau dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Semakin banyak produk yang dikeluarkan berarti harus semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, kalau pengawasannya tidak secara tepat, maka dikhawatirkan akan adanya perbedaan antara produk dengan operasional produk.

Produk yang gunakan atau dijalankan dengan menyimpang dari aturan utama yang telah ditetapkan, dapat menimbulkan berbagai macam persoalan, dan kebanyakan tidak dapat lagi dianggap sesuai dengan syariah. Di samping itu, juga dapat menimbulkan keraguan dari berbagai pihak yang ingin bekerja sama, akan kehalalan dari produk yang ditawarkan.

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah yaitu untuk mewujudkan siklus produk yang berbasis syariah dan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Melalui mekanisme yang dilakukan oleh pihak Dewan Pengawas Syariah, sangat diharapkan agar perbankan syariah dapat menerima berbagai kritikan dan nasihat yang diberikan dan kemudian berusaha untuk memperbaiki kejanggalan tersebut.

Proses pemeriksaan atau analisa terhadap sistem operasional perbankan syariah, biasanya dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sekali, dan hal ini bisa jadi berubah sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan setiap produk yang hendak diluncurkan oleh perbankan syariah, juga memerlukan tinjauan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas Syariah sebelum berhadapan langsung dengan DSN-MUI.

Hal yang perlu kita ketahui bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh DPS akan selalu disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI, yaitu bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan. Atau dalam kata lain, DPS tidak diizinkan untuk membuat kriteria baru yang melenceng dari kriteria utama yang telah ditetapkan oleh DSN dalam menjalankan aktivitas pengawasannya.

Dengan adanya DPS dalam perbankan syariah, juga dapat memberikan kelebihan tersendiri dan membentuk sebuah perbedaan dengan perbankan konvensional, serta membuka wawasan dan peluang bagi perbankan syariah, untuk terus berkembang dan beroperasi dengan benar-benar berpedoman kepada aturan ataupun prinsip syariah.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Mekanisme Pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) terhadap Perbankan Syariah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel