Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Akad Murabahah dan Problem Implementasinya di Perbankan Syariah

Pada masa awal keuangan Islam, sistem mark-up dan berbagai transaksi lainnya, yang dalam konteks agama bersifat netral, dianggap sebagai bagian yang sangat penting dan akan memberikan peluang yang lebih besar bagi keberlangsungan lembaga keuangan Islam.

Akad Murabahah dan Problem Implementasinya di Perbankan Syariah

Adanya berbagai perbedaan pendapat dapat menjadi hal yang positif dan juga menguntungkan bagi bank-bank Islam, dan juga lembaga keuangan Islam secara umum.

Di sisi lain, hal ini dapat memberikan kemudahan dan mengindikasikan institusi dan berbagai produk keuangan syariah baru untuk mendapatkan pengembalian dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Akan tetapi, juga dapat menimbulkan keraguan atas tingkat kepatuhan syariah terhadap beberapa keputusan tertentu, yang memicu kepada semakin sulitnya dalam hal menumbuhkan sebuah konsensus di seluruh institusi yang berhubungan dengan keagamaan.

Dalam operasionalnya, terdapat beberapa kesalahan dasar dalam pembiayaan Murabahah, di mana pada umumnya nasabah sudah melakukan kontrak jual beli dengan pihak supplier dan juga telah menyerahkan DP, dikarenakan nasabah mendapati kesulitan likuiditas dalam hal membayar komoditas tersebut, selanjutnya nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, yang sehingga komoditas yang dijadikan sebagai objek murabahah telah menjadi miliki nasabah terlebih dahulu, ini menunjukkan bahwa ada beberapa tahap yang sudah dilewati oleh kedua belah pihak.

Sehingga, dapat menimbulkan beberapa kendala dari transaksi tersebut:
  • Terkesan bahwa tidak terjadinya transaksi jual beli di antara pihak bank dan nasabah, akan tetapi lebih terkesan sebagai transaksi pemberian pinjaman uang komoditas. Kemudian, diangsur oleh pihak nasabah, dengan demikian nasabah merasa bahwa dirinya tidak berutang pada pihak bank secara langsung atas transaksi yang dilakukan tersebut.
  • Bila komoditas yang dijadikan sebagai objek akad dimiliki secara penuh, maka teknik yang dilakukan yaitu komoditas tersebut dibeli terlebih dahulu oleh pihak bank dan selanjutnya dijual kepada pihak nasabah, sehingga timbul dua kali transaksi, dan dua kali pembayaran pajak, yang berakibat pada semakin tingginya harga dari komoditas yang dijual tersebut.
  • Di samping itu, bank juga mewakilkan pihak nasabah untuk bertindak sebagai penggantinya dalam melakukan transaksi jual beli dengan pihak supplier. Tentu saja, teknik tersebut tidak dapat membebaskan bank dari pajak berganda.
  • Adanya kesan bahwa pihak bank berusaha untuk menghindari tanggungjawab dalam hal risiko operasional, baik itu pada kegiatan penyimpanan maupun biaya. Dengan demikian, bank mewakilkan pihak nasabah untuk melakukan proses pemesanan dan penyerahan barang.
  • Sifat dasar murabahah yaitu akad jual beli, akan tetapi praktik yang dilakukan lebih mengarah kepada pembiayaan modal kerja secara berkelanjutan, praktik ini tentunya menghilangkan ciri khas dari produk perbankan syariah yang klasik.
  • Penentuan margin keuntungan masih bersifat benchmark.
  • Terkadang pihak nasabah ingin untuk membayar angsuran lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan dan biasanya menginginkan akan adanya diskon dari total angsuran yang wajib untuk dibayarkan.
  • Selanjutnya, bila nasabah gagal bayar, maka total angsuran tidak dapat berubah dan juga pihak bank tidak boleh mewajibkan pihak nasabah untuk membayar denda.

Post a Comment for "Akad Murabahah dan Problem Implementasinya di Perbankan Syariah"