Akibat Hukum Penggunaan Akad Hybrid pada Produk Qardh Beragun Emas

Akibat hukum merupakan semua hal yang timbul dari segala perbuatan hukum yang dikerjakan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau pun akibat lain yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang berkaitan yang telah ditentukan atau dimasukkan sebagai akibat hukum.

Akibat Hukum Penggunaan Akad Hybrid pada Produk Qardh Beragun Emas

Suatu akad yang dilakukan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang membuatnya, dan keberadaan akad tersebut juga harus sesuai dengan syariah.

Dengan demikian, maka suatu akad haruslah memenuhi elemen-elemen pokok dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum.

Jika ditinjau dari aspek sifat dan hukum, akad itu dibagi kepada dua bagian yaitu akad yang sah (sahih) dan yang tidak sah (ghair as-sahih).

Suatu akad baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Hukum akad yaitu adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari akad yang dilakukan tersebut dan mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukannya.

Berdasarkan mazhab Hanafi dan Maliki, akad yang sah terbagi menjadi akad nafidh dan akad mauquf.

Akad nafidh merupakan suatu akad yang dilakukan oleh para pihak yang sudah cakap hukum dan memiliki kompetensi dalam hal melakukan akad terhadap objek akad.

Sedangkan akad mauquf yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang sudah cakap hukum, namun, tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan akad terhadap objek akad.

Misalnya, menjual barang orang lain dan tidak ada izin untuk menjual objek tersebut dari pemiliknya.

Akad mauquf ini tidak dapat menimbulkan akibat hukum, kecuali pemilik barang menyetujui untuk menjual barang tersebut.

Di samping itu, akad mauquf juga dipandang sebagai akad yang batal menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Jenis akad yang tidak sah adalah akad yang memiliki kekurangan pada rukun dan syaratnya.

Tidak adanya akibat hukum apa pun dari diadakannya akad tersebut, sehingga tidak dapat mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Misalnya saja, transaksi penjualan bangkai, khamr, atau pun yang dilakukan oleh orang yang belum cakap hukum.

Menurut mazhab Hanafi, akad yang tidak sah itu dibagi kepada dua bagian, yaitu yang batal (batil) dan yang rusak (fasid).

Yang disebut sebagai akad yang batal, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya.

Contohnya, orang yang tidak cakap hukum dan objek akad yang diharamkan secara syariah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad yang batal merupakan akad yang tidak dapat dibenarkan oleh syara'.

Menurut ulama Hanafi akad fasid yaitu akad yang secara agama sah pokoknya tapi tidak sah sifatnya.

Maksudnya yaitu akad yang dilakukan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, namun belum memenuhi syarat keabsahannya.

Ada empat hal yang membuat sebuah akad digolongkan sebagai fasid, yaitu:
  • Penyerahan yang dapat menimbulkan kerugian.
  • Adanya gharar (ketidakjelasan/ketidaktahuan kedua belah pihak yang melakukan akad).
  • Adanya syarat-syarat fasid.
  • Mengandung unsur-unsur riba.
Jika semua rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, sementara syarat keabsahannya tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan tersebut secara otomatis akan menjadi tidak sah.

Akad tersebut diistilahkan sebagai akad yang fasid.

Menurut mazhab Hanafi, akad fasid dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, di mana objek yang diakadkan dapat berpindah dari satu pihak kepada pihak lain.

Akan tetapi, perpindahan objek tersebut bukanlah perpindahan yang mutlak, pihak penerima objek hanya dapat menjual atau menghibahkannya, dan tidak boleh menikmatinya.

Apabila suatu saat, pihak yang memiliki objek akad secara fasid, ingin menjual objek tersebut, maka pihak pembeli akan menerima dan memiliki objek tersebut secara penuh, selama akad yang dilakukan sesuai dengan syariah.

Berhubungan degan produk Qardh beragun emas, maka ada sekitar tiga unsur yang dapat mewujudkan rahn:
  • Rahin, pihak nasabah.
  • Marhun, barang yang diakadkan.
  • Murtahin, pihak bank.
Pihak murtahin tidak hanya bersifat perorangan, akantetapi juga dapat berupa pihak bank dan pajak gadai.

Pihak nasabah harus memenuhi semua rukun dan syarat sebelum melanjutkan proses akad, hal ini bertujuan agar akad yang dilakukan tidak menjadi batal.

Rahn dilaksanakan sebagai syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, dalam hal memberikan pinjaman kepada para nasabah, yang berupa sejumlah uang yang disepakati bersama, yang tentunya jumlah uang yang diberikan harus sesuai dengan barang jaminan.

Fatwa DSN-MUI, menyatakan bahwa dibebankannya biaya pemeliharaan barang jaminan: biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (marhun) pada dasarnya menjadi kewajiban rahin.

Rahn yang berhubungan dengan produk Qardh beragun emas terdiri dari qardh, rahn, dan juga ijarah.

Dalam hal operasionalnya, akad qardh, menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada pihak nasabah.

Nasabah sebagai pihak yang menerima pinjaman harus berusaha untuk mengembalikan sejumlah uang kepada pihak bank, baik itu dalam sekali bayar atau pun dibuat dalam bentuk angsuran, sesuai dengan jadwal jatuh tempo yang sudah ditentukan dalam akad.

Bank, yang bertindak sebagai pihak yang memberikan pinjaman, memiliki wewenang untuk menagih piutangnya yang ada pada pihak nasabah.

Bila terjadinya perbedaan penaksiran terhadap akad yang dilakukan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Setiap informasi mengenai perjanjian ini dianggap telah dijelaskan dengan cara yang baik dan sah, bila dikirim dengan surat ataupun disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat para pihak, sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Surat Gadai iB Barokah.

Dalam implementasinya, nasabah harus menegaskan bahwa barang jaminan merupakan miliknya sendiri, bukan milik orang lain, dengan demikian bank tidak perlu khawatir akan adanya tuntutan dari pihak lain, yang mengklaim sebagai pemilik barang.

Pihak bank dibebaskan oleh nasabah atas segala tuntutan dan gugatan semacam itu.

Sebagai penerima barang jaminan, bank diharuskan untuk menjaga dengan baik barang tersebut.

Apabila marhun rusak atau hilang, bank harus menggantinya dengan jenis dan nilai yang setara.

Bank dan nasabah mengakui bahwa penyerahan marhun yang telah diakukan dan diterima berdasarkan perjanjian dihitung sejak akad qardh ditandatangani.

Bila suatu hari pihak nasabah lalai dalam melunasi kewajibannya, maka pihak bank diperbolehkan untuk memberikan peringatan baik itu secara lisan atau pun tulisan.

Pihak nasabah memberikan wewenang kepada pihak bank untuk menjual barang jaminan, jika nasabah tidak mampu untuk membayar semua uang yang telah dipinjamnya.

Jika hasil yang diperoleh dari penjualan barang melebih jumlah utang yang dimiliki nasabah, maka sisa tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak nasabah atau pun ahli warisnya, tapi bila masih kurang, maka pihak nasabah masih memiliki kewajiban untuk melunasinya.

Yang terakhir yaitu ijarah, yang menjelaskan bahwa pihak nasabah sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan bank sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Gadai iB Barokah.

Kedua belah pihak setuju atas sewa tempat untuk diletakkannya marhun, bila nasabah belum melunasi biaya sewa pada saat jatuh tempo, maka hal yang dilakukan selanjutnya yaitu pengenaan biaya sewa berdasarkan tarif yang dihitung per 10 hari.

Proses pembayaran biaya sewa tempat dapat dilakukan bersamaan dengan proses pembayaran pinjaman.

Bila barang yang digadaikan tersebut rusak di tangan bank, maka nasabah berhak untuk menerima ganti rugi sepenuhnya, sedangkan bila kerusakan tersebut terjadi akibat dari hal yang tidak terduga atau diluar kendali bank (bencana alam, perang, dll.) maka tidak mewajibkan bank untuk membayar ganti rugi.

Berkaitan dengan cara menghindari akad hybrid dari transaksi riba, fatwa DSN dapat memberikan solusi dengan cara memisahkan antara ketiga akad yang diperlukan (qardh, rahn, dan ijarah).

Sifat akad hybrid yang ada dalam produk Qardh beragun emas yaitu mujtami'ah, bukan mutaqabalah, hal ini dikarenakan tidak ada persyaratan khusus yang berkaitan antara akad yang satu dengan akad yang lain.

Dengan adanya pemisahan seperti ini, maka ketiga akad tersebut tidak saling bergantung.

Di samping itu, juga ditentukan bahwa besarnya biaya pemeliharaan marhun tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman, akantetapi sesuai dengan biaya yang memang benar-benar dibutuhkan untuk pemeliharaan.

Dalam kasus produk Qardh beragun emas pada SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) Nomor 14/7/DPbS sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad, dan juga syarat keabsahannya, yaitu bentuk penyerahan yang tidak menimbulkan kerugian, gharar, fasid, dan riba.

Walaupun produk Qardh beragun emas diizinkan, ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar, hal ini bertujuan agar akad yang dilakukan tersebut tidak terjerumus pada transaksi muamalah yang dilarang atau diharamkan oleh syariah, atau dalam kata lain, batasan tersebut merupakan had bagi praktik akad hybrid.

0 Response to "Akibat Hukum Penggunaan Akad Hybrid pada Produk Qardh Beragun Emas"

Post a Comment

Selamat berkomentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel