Akad Rahn di Pegadaian Syariah

Akad Rahn di Pegadaian Syariah

Bila ditinjau secara Syariat, maka akad itu sendiri terbagi kepada dua bentuk, yaitu akad shahih (sah) dan akad ghairu shahih (tidak sah).

Atau bisa juga dikatakan bahwa akad shahih itu sebagai akad yang memenuhi berbagai rukun dan syarat sahnya.

Sebuah akad yang sah, akan memberikan akibat hukum kepada kedua belah pihak yang melakukannya.

Sehingga, kedua belah pihak akan terikat untuk menyelesaikannya sesuai dengan konsep atau aturan yang telah disepakati.

Hal ini berlaku sama terhadap akad yang ada di pegadaian syariah, atau yang sering disebut dengan rahn.

Dalam rahn itu sendiri, mengharuskan salah satu pihak untuk menyediakan jaminan (marhun) atas uang yang telah dipinjamnya.

Jaminan itu sendiri harus dipastikan bahwa memiliki nilai jual yang baik, atau dalam kata lain dapat dijadikan sebagai subjek jual beli yang sah.

Sehingga, dengan adanya nilai jual dari marhun tersebut, pihak pegadaian dapat memanfaatkannya sebagai pengganti piutangnya apabila peminjam gagal bayar.

Dan bila adanya kelebihan setelah semua piutang diganti, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pemilik barang itu sendiri.

Pada umumnya, barang yang sering dijadikan sebagai jaminan di pegadaian syariah berupa perhiasan, kendaraan, elektronik, mesin, dan barang-barang sejenis lainnya.

Di samping itu, barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, harus dimiliki secara resmi oleh pihak yang ingin meminjam uang (rahin), atau dalam kata lain bukan milik orang lain.

Jangka waktu pemanfaatan marhun juga menjadi hal yang penting di sini, di mana marhun tidak boleh dimanfaatkan dalam jangka waktu yang terlalu lama, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, yang sehingga nilai jualnya pun akan turun.

Atas dasar pertimbangan ini, pihak pegadaian menetapkan jangka waktu pinjaman sekitar 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian, untuk menghindari adanya perselisihan di antara kedua belah pihak (rahin dan murtahin), maka jumlah uang yang dipinjam (marhun bih) harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak.

Bila sudah jatu tempo, maka murtahin harus segera mengingatkan rahin untuk mengembalikan marhun bih.

Pihak pegadaian tidak boleh membebankan bunga atau tambahan apa pun bila terjadinya keterlambatan pembayaran oleh pihak rahin, hal ini dikarenakan kelebihan tersebut sama dengan riba.

Untuk menjaga keabsahan akad, tentunya kedua belah pihak harus sudah cakap hukum dan baligh.

Karena, akad rahn tidak dapat dilakukan oleh anak kecil atau yang belum sempurna dalam berpikir.

Dan, yang terakhir yaitu Ijab Qabul (serah terima barang), di mana salah satu pihak menyatakan pernyataan untuk menyerahkan barang dan satu lagi menyatakan untuk bersedia menerimanya dengan segala ketentuan dan syarat yang telah disetujui.

Atau jika dilihat secara praktik, kedua belah pihak telah menandatangani SBR (Surat Bukti Rahn) di pegadaian syariah, sebagai pegangan atau pencegah timbulnya perselisihan.

0 Response to "Akad Rahn di Pegadaian Syariah"

Post a Comment

Selamat berkomentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel