Denda Keterlambatan Pembayaran pada Kartu Kredit Syariah

Denda Keterlambatan Pembayaran pada Kartu Kredit Syariah

Dalam hal penerbitan kartu kredit, ada sebuah kesepakatan yang dibuat antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu.

Di mana, pihak pemegang kartu diwajibkan untuk membayar denda apabila terlambat dalam membayar tagihan, sesuai dengan jumlah yang ditransaksikan.

Seperti yang sudah kita pahami bahwa, setiap adanya denda atau kelebihan yang dibebankan kepada pihak yang berutang, sebagai akibat dari keterlambatan, dimasukkan ke dalam kategori Riba.

Yang sering dikenal dengan riba An-Nasiah.

Dan, sudah tentu diharamkan dalam Syariah.

Keputusan seminar fikih di Bahrain, November 1998, di mana dinyatakan bahwa dalam hal penerbitan kartu tagihan, pemegang kartu tidak diharuskan untuk memiliki rekening di bank bersangkutan (tempat diterbitkannya kartu), akan tetapi dia diwajibkan untuk melunasinya sesuai dengan jumlah yang tertera pada voucher - dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan.

Jika pemegang kartu terlambat dalam membayar, keabsahan kartu sudah tidak diakui, dan diikuti dengan berakhirnya masa keanggotaannya.

Dengan demikian, hukum dari penerbitan kartu ini dibolehkan, selama tidak ada pembebanan bunga atas keterlambatan yang terjadi.

Sementara, hasil dari seminar Al-Baraka yang ke-12, memberikan sedikit perbedaan, di mana ulama kontemporer menyetujui untuk mengenakan denda pada saat pemegang kartu terlambat dalam membayar kewajibannya, atau dalam kata lain untuk memberikan pesan kepada pemegang kartu bahwa ia tidak boleh menunda-nunda pembayaran sesuka hatinya, namun, hal yang paling ditegaskan di sini yaitu denda yang dikenakan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam pendapatan bank, tapi harus dimasukkan ke dalam akun amal (dana sosial).

Pemegang kartu, umumnya memiliki dua opsi utama jika dia terlambat dalam melunasi hutangnya, yaitu membayar secara lunas semua utang, atau membayar sebagian dengan syarat adanya beban bunga.

Opsi pertama tidak bermasalah, tapi opsi kedua sudah tidak sesuai dengan aturan syariah.

Bila seseorang terpaksa untuk menggunakan kartu kredit, maka dia harus berusaha untuk membayar tepat waktu agar tidak berhubungan dengan pembebanan bunga.

Sejalan dengan diperbolehkannya penggunaan kartu kredit syariah, profesor IIUM Malaysia, Daud Bakar, mengatakan bahwa kartu kredit bukan bagian dari sistem Islam, jadi akan lebih baik bila disebut sebagai kartu debit.

Pendapat ini tentunya menjadi sebuah kritik terhadap kartu kredit syariah, di mana dengan diperbolehkannya kartu kredit, menurutnya sama saja dengan mengajak orang-orang untuk gemar dalam berutang.

Padahal dalam Islam, berutang bukanlah sesuatu yang dilarang selama itu diperuntukkan untuk keperluan yang mendesak, atau dalam kata lain tidak berutang untuk tujuan konsumsi yang bersifat mewah.

Atas dasar inilah, para ulama memberikan beberapa batasan dalam penggunaan kartu kredit agar tetap sejalan dengan aturan Syariah:
  • Transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan riba.
  • Tidak diperuntukkan untuk bidang-bidang yang melanggar Syariah.
  • Tidak melakukan transaksi yang berlebihan atau boros.
  • Pemegang kartu harus memiliki kemampuan untuk membayar tagihan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

0 Response to "Denda Keterlambatan Pembayaran pada Kartu Kredit Syariah"

Post a Comment

Selamat berkomentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel