Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Musyarakah dalam Perspektif Fikih

Musyarakah dalam Perspektif Fikih

Musyarakah merupakan jenis kedua dari implementasi sistem PLS (Profit and Loss Sharing) yang ada pada perbankan syariah, setelah Mudharabah.

Sementara itu, dalam Fikih, konsep Musyarakah digunakan dalam lingkup yang lebih luas daripada yang dipraktikkan di perbankan syariah.

Salah satu bentuk Musyarakah yang dikenal dalam Fikih yaitu Syirkah Al-Inan, dikarenakan jenis ini sangat cocok untuk diterapkan dalam perbankan syariah.

Dana Musyarakah harus ditetapkan dengan jelas dalam akad dan ketentuan moneter.

Setiap pihak akan memberikan kontribusi modal dalam jumlah tertentu dan juga jumlahnya harus sama.

Akan tetapi, Quduri (ulama mazhab Hanafi), menyatakan bahwa akad Musyarakah akan tetap sah, walaupun jumlah kontribusi dari setiap pihak berbeda-beda.

Hal ini, tentunya, dapat memberikan sedikit kebebasan bagi para pihak dalam kerjasama berdasarkan Musyarakah.

Setiap pihak dimungkinkan untuk menjalankan bisnis dengan berbagai moda, yang dapat mengarahkan untuk mencapai keuntungan, sesuai dengan persetujuan yang telah disahkan pada saat akad ditandatangani.

Dengan demikian, tidak dibenarkan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang lain, selain yang ditetapkan dalam akad.

Musyarakah, tak hanya berlaku untuk jangka waktu panjang saja, akan tetapi juga dapat dijalankan dalam jangka waktu yang pendek, dengan tujuan untuk mencapai apa yang telah ditentukan dan disepakati dalam akad.

Musyarakah, kemungkinan besar akan diberlakukan untuk tujuan bisnis dengan aset nyata dan keuntungannya akan dibagikan di antara para pihak.

Jika ada kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung oleh para pihak, sesuai dengan porsi yang telah disetorkan.

Salah satu pihak dapat mengakhiri Musyarakah, dengan syarat memberitahukan kepada pihak lain.

Keempat mazhab Sunni, menegaskan bahwa Musyarakah didasarkan atas unsur kepercayaan (trust) bagi setiap pihak.

Sehingga, setiap pihak tidak berhak untuk meminta jaminan dari pihak yang lainnya.

Sarakhsi, menyatakan bahwa setiap pihak akan memercayakan dirinya melebihi dari apa yang sudah dipercayakan kepadanya.

Bila adanya persyaratan untuk mendapatkan jaminan khusus dalam kontrak, maka Musyarakah akan menjadi tidak valid.

Jaziri, memperjelas bahwa, bila salah satu pihak mensyaratkan pihak lain untuk menanggung risiko dengan jumlah yang lebih besar, daripada perbandingan kontribusi modal yang telah disertakan dalam kontrak, maka hal tersebut akan membuat Musyarakah menjadi batal atau tidak sah.

Hal ini, tentunya, sejalan dengan gagasan Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau menyatakan bahwa keuntungan harus dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.

Post a Comment for "Musyarakah dalam Perspektif Fikih"