Pembinaan dan Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia

Pembinaan dan Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia

Umumnya, pembinaan dan pengawasan terhadap Asuransi Syariah, tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada Asuransi Konvensional, yaitu dibina dan diawasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pembinaan yang diberikan Menteri Keuangan, berhubungan dengan:
  • Tingkat solvabilitas.
  • Reasuransi.
  • Investasi.
  • Cadangan teknis.
  • Syarat polis.
  • Tingkat premi.
  • Penyelesaian klaim.
  • Dan sebagainya.
Adapun pengawasan secara aktif mencakup:
  • Pemeriksaan secara berkala terhadap operasional Asuransi Syariah.
  • Melihat buku, dokumen, catatan penting, berbagai jenis laporan, meminta data-data yang diperlukan, dan lain-lain.
Sementara pengawasan yang bersifat pasif, di antaranya:
  • Mewajibkan Asuransi Syariah untuk menyampaikan laporan operasional dan laba rugi.
  • Asuransi Syariah harus mempublikasikan neraca dan laba rugi dalam surat kabar yang ada di Indonesia.
  • Khusus dalam asuransi jiwa, pihak perusahaan harus menyampaikan laporan investasi kepada Menteri Keuangan.
Bila terdapat pelanggaran terhadap berbagai ketentuan yang telah ditentukan (Undang-undang No. 40 Tahun 2014), maka pihak berwenang akan memberikan sanksi yang berbentuk peringatan tertulis, bila tidak diindahkan, maka kegiatan usahanya akan dibatasi, dan jika masih saja belum diindahkan, maka akan diindahkan dengan cara mencabut izin usaha.

0 Response to "Pembinaan dan Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia"

Post a Comment

Selamat berkomentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel