Tinjauan Hukum Wadiah dalam Fikih Klasik

Tinjauan Hukum Wadiah dalam Fikih Klasik

Secara umum, Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu Wadiah Yad Al-Amanah atau yang sering disebut dengan titipan murni (penerima titipan wajib menjaga barang titipan atas dasar kepercayaan dan tidak dibenarkan untuk menggunakannya) dan Wadiah Yad Adh-Dhamanah (titipan yang dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan harus menjamin akan tersedianya barang titipan pada saat penitip hendak mengambilnya).

Singkatnya, dari dua jenis Wadiah tersebut, memiliki beberapa perbedaan mendasar, jenis pertama tidak menghendaki jaminan dan yang kedua harus adanya jaminan, dan ini sangat sesuai bila dilihat dari segi pemanfaatan barang, dalam Wadiah Yad Al-Amanah tidak boleh bagi penitip untuk memanfaatkan barang titipan, sehingga dia tidak perlu ganti rugi bila barang titipan rusak, kecuali kerusakan itu akibat dari kecerobohan atau kelalaiannya.

Sementara dalam Wadiah Yad Adh-Dhamanah, dibolehkan untuk memanfaatkan asalkan mau ganti rugi bila barang titipan hancur atau hilang.

Tak hanya itu, dalam Wadiah Yad Al-Amanah tidak ada istilah hadiah (hanya ada biaya titipan), sedangkan dalam Wadiah Yad Adh-Dhamanah ada kemungkinan pemberian hadiah oleh penerima titipan kepada penitip, selama hadiah itu tidak disyaratkan atau disepakati di awal akad.

Sehubungan dengan barang titipan, Imam Hanafi menyatakan bahwa Wadi' (penerima titipan) tidak dibenarkan untuk menyerahkan barang titipan kepada salah satu dari Muwaddi' (penitip barang), bila jumlah orang yang menitip harta yang sama lebih dari satu, atau dalam kata lain Muwaddi' harus secara bersama-sama dengan rekannya untuk mengambil barang yang telah dititip, meskipun pada dasarnya harta yang dititipkan sudah dibagi-bagi dan diketahui oleh Wadi'.

Berbeda sekali dengan pandangan Imam Malik dan Syafi'i, di mana Wadi' diwajibkan untuk membayar atau menyerahkan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, tanpa harus mengambil secara serentak, argumen ini didasarkan pada kasus Dayn Musytarak (hutang gabungan), di mana orang yang berpiutang dapat mengambil piutangnya tanpa harus memberitahu atau menunggu pihak lainnya (yang juga berpiutang).

Ini, memperjelas bahwa, kasus Wadiah (yang terdiri dari beberapa pemilik harta) dan Dayn Musytarak (hutang gabungan) tidak jauh berbeda, sehingga cara penyelesaiannya pun akan sangat mirip.

Berkaitan dengan kasus ini, Abu Hanifah menjelaskan bahwa demi menjaga keadilan, maka hanya pemiliknya yang berhak untuk membagi-bagi harta titipan (bukan penerima titipan), dan semua pemilik harta harus berhadir untuk mengambil hartanya dalam satu tempat dan waktu yang sama.

Namun, jika salah satu pemilik harta memaksakan diri untuk mengambil bagiannya tanpa kehadiran rekannya, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan atau persengketaan (yang timbul dari kurangnya komunikasi atau informasi), ini menjelaskan bahwa Abu Hanifah membedakan antara Dayn Musytarak dan Wadiah.
Faisal
Faisal Hina bak donya hareuta teuh tan. Hina bak Tuhan ileume hana.

Post a Comment for "Tinjauan Hukum Wadiah dalam Fikih Klasik"