Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hukum Islam Terkait Mekanisme Bank Garansi

Hukum Islam Terkait Mekanisme Bank Garansi

Surat Keputusan Terkait Bank Garansi

Supaya sistem Bank Garansi dapat dijalankan dengan baik dan konsisten (sesuai dengan asas-asas Bank Garansi yang sehat), dibutuhkan sebuah kebijakan perkreditan dalam bentuk tertulis.

Atas dasar inilah, Bank Indonesia telah membuat sebuah peraturan terkait kewajiban bank umum dalam mengoperasikan Bank Garansi sesuai dengan penyusunan kebijakan perkreditan bank, yang tertera dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Dengan adanya SK tersebut, maka bank umum diharuskan untuk memiliki kebijakan Bank Garansi dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris bank, yang mengatur:
  • Prinsip kehati-hatian.
  • Prinsip organisasi dan manajemen.
  • Kebijakan persetujuan.
  • Dokumentasi dan administrasi.
  • Pengawasan dan penyelesaian masalah.
Kebijakan yang telah dibuat, tentu saja, harus disampaikan atau diberitahukan kepada pihak Bank Indonesia.

Demi kelancaran operasional Bank Garansi, pihak bank diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang terdapat dalam kebijakan Bank Garansi atau kebijakan perkreditan yang telah disusun dan disetujui tersebut.

Bank Garansi dalam Hukum Islam


Di samping itu, mekanisme Bank Garansi dengan cara pemberian jaminan oleh pihak bank kepada nasabah, untuk kebutuhan bisnis, diizinkan dalam hukum Islam.

Islam memandang bahwa dengan adanya Bank Garansi dapat menimbulkan suatu kemaslahatan atau kebaikan, khususnya bagi para pihak yang terkait di dalamnya.

Bank Garansi dalam ruang lingkup perbankan syariah, sering diistilahkan dengan Kafalah, yang memiliki landasan hukum tersendiri, dalam Surah Yusuf ayat 66.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pemberian Fasilitas Bank Garansi


Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian jaminan melalui Bank Garansi, di antaranya:

Pihak Penjamin (Bank)

Penjamin yaitu pihak yang memberikan fasilitas Bank Garansi, dalam hal ini yaitu pihak bank, di mana bank yang akan memberikan fasilitas Bank Garansi sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah.

Jaminan yang diberikan biasanya berupa pembayaran ganti rugi oleh pihak bank kepada pihak ketiga bila pihak terjamin (nasabah pemohon) melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Untuk menghindari kerugian, pihak bank sudah tentu meminta jaminan lawan pada nasabah pemohon, baik itu dalam bentuk surat berharga atau pun jenis aset lainnya, yang nilainya itu harus lebih besar dari jaminan yang diberikan bank.

Pihak Terjamin (Nasabah)

Pihak terjamin yaitu nasabah yang meminta agar diberikannya fasilitas Bank Garansi oleh bank.

Tujuan dari permohonan fasilitas tersebut tidak lain, yaitu untuk menjamin pihak nasabah bila terjadinya ingkar janji terhadap pemilik proyek (pihak ketiga).

Dengan disediakannya aset oleh nasabah sebagai jaminan lawan, maka pihak bank dapat menjual aset tersebut untuk menebus kerugian yang mungkin dialami oleh pihak ketiga.

Pihak Penerima Jaminan (Pihak Ketiga)

Pihak penerima jaminan yaitu pihak atau orang yang memberikan pekerjaan kepada nasabah, baik itu pekerjaan dalam bentuk usaha ataupun dalam bentuk penyelesaian proyek tertentu.

Penerima jaminan tentu saja memiliki hak untuk menagih pihak bank agar mau menutup sejumlah kerugian yang dialaminya, atas dasar inilah penerima jaminan dapat mempercayai pihak terjamin atau nasabah, atau dalam kata lain adanya kemungkinan bahwa proyek atau usaha yang dimiliki dapat berjalan dengan lancar dan nasabah tidak dengan mudahnya mengingkari janji.

Tujuan Utama dari Pemberian Fasilitas Bank Garansi


Berikut ini beberapa tujuan utama dari pemberian fasilitas Bank Garansi:
  • Dari pihak bank, tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan transaksi atau fasilitas semacam itu, khususnya kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan nasabah.
  • Dari pihak penerima jaminan, agar dia dapat memastikan bahwa adanya jaminan terhadap proyek atau usaha yang dimilikinya, bila suatu saat orang yang dipercayai atau diamanahkannya ingkar janji atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pekerja.
  • Bagi nasabah, agar dapat memudahkannya dalam hal memperoleh suatu pekerjaan, dan dapat menarik kepercayaan pemilik perusahaan.

Post a Comment for "Hukum Islam Terkait Mekanisme Bank Garansi"