Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Instrumen Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Instrumen Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Penghapusan bunga menjadi kelebihan tersendiri atau ciri khas bagi kebijakan moneter Islam.

Tidak adanya bunga tentu saja membuat kebijakan moneter harus bergantung pada instrumen lain, yang dianggap sah atau halal oleh Syariah.

Ada banyak sekali rekomendasi instrumen kebijakan moneter yang dianggap sejalan dengan aturan Islam, di antaranya:
  • Rasio bagi hasil (profit ratio).
  • Rasio pinjaman (lending ratio).
  • Rasio tabungan rekening giro (demand deposit ratio).
  • Rasio pembiayaan kembali (refinance ratio).
  • Operasi pasar terbuka.
Sementara itu, yang menjadi instrumen utama kebijakan moneter antara lain:

Regulasi Uang Primer (Base Money)


Uang primer tentu saja harus mendapatkan suplai yang seimbang, artinya tidak boleh terlalu banyak, dikarenakan dapat mengakibatkan atau terjadinya inflasi, dan juga tidak boleh terlalu sedikit, sebab dapat berakibat pada depresi ekonomi.

Dalam kata lain, suplai uang primer harus disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan sektor riil, agar dapat memicu pertumbuhan dan peningkatan kualitas ekonomi.

Bank Sentral, sudah pasti harus menentukan dengan baik tingkat pertumbuhan yang maksimal dari uang primer, juga tidak kalah pentingnya yaitu menentukan berapa bagian yang harus disimpan dalam kas negara, dan berapa bagian yang harus dipegang oleh institusi keuangan, baik itu bank komersial ataupun bank pembangunan.

Cadangan Wajib (Reserve Requirement/Cash Ratio)


Cadangan wajib bisa dikatakan sebagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dan harus dipatuhi oleh setiap bank umum, komersial, dan sejenisnya, untuk menyimpan sejumlah uang tunai sebagai cadangan wajib di Bank Sentral.

Rasio cadangan wajib dapat berubah-ubah, sesuai dengan kebijakan Bank Sentral, dan juga berkaitan dengan jumlah uang beredar, agar dapat memudahkan Bank Sentral dalam mengendalikan tingkat inflasi.

Rasio Bagi Hasil (Profit Ratio)


Rasio bagi hasil sering dikaitkan dengan kerjasama baik melalui akad musyarakah atau mudharabah.

Dengan adanya rasio tersebut, pihak bank dan nasabah dapat dengan mudah dalam hal membagi keuntungan di antara mereka, karena rasio bagi hasil itu sendiri sudah ditentukan sebelumnya.

Ini, juga dapat menjadi alternatif dalam hal menghindari sistem bunga atau riba.

Bagi hasil, tentu saja harus dikaitkan dengan tingkat keberhasilan suatu usaha, inilah yang membedakan dengan sistem bunga (jumlah keuntungan yang pasti).

Bank Sentral, akan mengontrol setiap rasio bagi hasil yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, karena ini terkait dengan perilaku bank dalam hal memberikan pinjaman kepada para nasabahnya.

Rasio Pinjaman (Lending Ratio)


Rasio ini menyangkut dengan persentase dari simpanan uang pada rekening giro, dan bank komersial diharuskan memberikan pinjaman kepada pihak tertentu, dengan syarat tidak meminta bagi hasil dan juga tidak adanya pembebanan bunga (qardhul hasan).

Di samping itu, semakin tinggi pinjaman (qardh) yang diberikan oleh bank kepada nasabah, maka akan menurunkan tingkat penciptaan kredit oleh bank komersial, dan bank lainnya.

Pinjaman dalam bentuk qardh dapat memudahkan kaum miskin dalam hal memperoleh pinjaman, dan juga meringankannya dalam hal pelunasan utang, karena tidak adanya beban bunga, atau hanya perlu mengembalikan pokok pinjamannya saja.

Rasio Simpanan Rekening Giro (Demand Deposit Ratio)


Merupakan persentase dari simpanan rekening giro bank komersial, yang kemudian disalurkan kepada pihak pemerintah agar dapat dimanfaatkan dalam kegiatan mendanai proyek-proyek yang berguna secara sosial, di mana proyek tersebut tidak memungkinkan dan tidak diharapkan dari bank.

Sehingga, rasio yang bervariasi diharapkan mampu untuk mempengaruhi siklus fluktuasi ekonomi dengan cara mengubah dasar penciptaan kredit bank dan juga kemampuan belanja pemerintah.

Rasio Pembiayaan Kembali (Refinance Ratio)


Rasio ini digunakan oleh Bank Sentral sebagai dasar untuk memberikan pembiayaan kembali kepada bank komersial, dengan cara menyediakan likuiditas tanpa adanya pembebanan bunga atau biaya.

Uang untuk pemberian pembiayaan kembali ini sudah mencakup jumlah yang disalurkan oleh bank komersial kepada Bank Sentral sebagai persyaratan demand deposit ratio.

Operasi Pasar Terbuka


Penghapusan suku bunga, juga dapat memberikan sedikit perbedaan mengenai mekanisme operasi pasar terbuka, di mana orang-orang dapat membeli atau pun menjual surat-surat berharga atau saham-saham yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, dan juga mengacu pada tingkat pengembalian yang sudah ditetapkan oleh otoritas moneter dalam hal menjalankan kebijakan moneternya.

Moral Suasion atau Anjuran Moral


Instrumen ini sangat berkaitan dengan norma dan nilai-nilai Islam, juga sangat diinginkan agar dapat memberikan kesadaran bagi para pelaku ekonomi, khususnya pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan.

Pendekatan moral berperan penting dalam menentukan kebijakan bank komersial, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan, baik itu pembiayaan berdasarkan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan sebagainya.

Post a Comment for "Instrumen Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam"