Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tata Kelola Perusahaan dalam Industri Takaful

Tata Kelola Perusahaan dalam Industri Takaful

Keterbelakangan dan rendahnya tingkat penetrasi industri asuransi, baik yang konvensional maupun yang sesuai Syariah, di wilayah MENA dan negara-negara dengan industri keuangan Islam yang penting disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk tata kelola perusahaan yang buruk, hambatan masuk, terbatasnya akses pasar dan perlindungan perusahaan asuransi lokal.

Tidak adanya persaingan, pembatasan masuknya perusahaan asuransi asing dan dominasi perusahaan asuransi milik pemerintah dan kendali regulasi terhadap harga dan produk asuransi, telah menyebabkan asuransi mahal dan tidak adanya produk dan inovasi baru.

Pedoman yang ditetapkan oleh OECD dan International Association of Insurance Supervisors (IAIS) untuk tata kelola perusahaan di sektor asuransi berfungsi sebagai tolok ukur industri untuk penetapan standar.

Pedoman ini menekankan pentingnya manajemen risiko yang baik dan proses pengambilan keputusan.

Mereka juga termasuk menetapkan peran dan tanggung jawab direktur dan memastikan bahwa hak-hak pemegang polis dan pemegang saham dilindungi.

Transparansi, pengungkapan dan tinjauan berkala juga merupakan persyaratan utama untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang baik serta melindungi hak-hak pemangku kepentingan.

IAIS juga telah mengembangkan prinsip-prinsip dan metodologi inti asuransi yang menyatakan prinsip-prinsip penting yang perlu diterapkan agar sistem pengawasan menjadi efektif.

Secara khusus, ICP 916 berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan menekankan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mengakui dan melindungi hak-hak semua pihak yang berkepentingan.

Dewan adalah titik fokus dari sistem tata kelola perusahaan dan pada akhirnya bertanggung jawab atas kinerja dan perilaku perusahaan asuransi.

Delegasi wewenang kepada dewan, komite Syariah atau manajemen eksekutif dengan cara apa pun tidak mengurangi atau menghilangkan discharge oleh dewan direksi dari tugas dan tanggung jawabnya.

Pada bulan Agustus 2006, IFSB dan IAIS menerbitkan sebuah informatif, "Issues in Regulation and Supervision of Takaful" yang menyentuh tata kelola perusahaan, mencatat bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan internasional meluas ke dewan/komite Syariah.

Yang terakhir harus menjadi bagian integral dari struktur tata kelola internal penanggung dan memastikan kepatuhan dengan Syariah.

Pertimbangan juga perlu diberikan pada hubungan antara komite Syariah dan struktur tata kelola perusahaan lainnya untuk memastikan bahwa tanggung jawab dialokasikan dengan jelas dan tepat.

Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan independensi, kerahasiaan dan kompetensi para cendekiawan Syariah, serta konsistensi fatwa (keputusan) para cendekiawan Syariah.

Ada tantangan spesifik tambahan yang dihadapi oleh industri takaful dalam hal tata kelola perusahaan.

Masalah tata kelola yang harus diatasi mencakup perlindungan pemegang saham minoritas, peningkatan pengungkapan risiko, pencampuran sumber daya, penyeimbangan risiko dan hak-hak UIA holders, dan aturan untuk pemanfaatan dana cadangan.

Secara umum, regulator perlu menerapkan standar pelaporan keuangan wajib dan seragam serta persyaratan pengungkapan.
Faisal
Faisal Hina bak donya hareuta teuh tan. Hina bak Tuhan ileume hana.

Post a Comment for "Tata Kelola Perusahaan dalam Industri Takaful"