Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kebijakan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Kebijakan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam timbul dari sistem sosial Islami yang dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah, dengan berbagai kebijakan yang mengarah kepada kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Khususnya, kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam yang sangat menghargai prinsip-prinsip keadilan, sehingga dasar pemikiran dalam distribusi menurut ekonomi Islam bahwa setiap sumber daya harus didistribusikan secara merata, dan tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang saja.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau ketidakmerataan dalam distribusi, antara lain (Arsyad, 2004):
  • Adanya peningkatan penduduk dalam jumlah yang banyak, yang berakibat pada penurunan pendapatan per kapita.
  • Terjadinya inflasi, di mana pendapatan dalam bentuk uang bertambah, namun tidak dibarengi secara proporsional dengan pertambahan produksi barang.
  • Tidak meratanya pembangunan antardaerah.
  • Investasi modal lebih banyak untuk proyek yang sudah besar, dan jarang digunakan untuk membuka usaha atau lapangan kerja baru, sehingga pengangguran semakin meningkat.
  • Rendahnya tingkat mobilitas sosial.
  • Kebijakan impor yang menyebabkan harga barang hasil industri semakin mahal, demi melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
  • Nilai tukar negara berkembang semakin melemah terhadap nilai tukar negara maju, khususnya dalam hal perdagangan.
  • Menghilang atau rusaknya industri kerajinan rakyat (industri rumah tangga).
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi berbagai masalah tersebut, antara lain:
  • Mencoba untuk memahami dengan baik mekanisme ekonomi, apakah sudah berjalan secara normal atau dalam keadaan tidak seimbang.
  • Jika memang adanya penyimpangan, seperti adanya kegiatan monopoli, hambatan masuk baik itu menyangkut administratif atau non-administratif, dan penimbunan, harus segera diatasi atau dihilangkan.
  • Bila mekanisme ekonomi sudah berjalan dengan lancar, namun masih ada kesenjangan, berarti harus adanya: a) distribusi zakat yang adil dan merata dari muzakki kepada para mustahik; b) menyalurkan infak, sedekah, dan wakaf dari orang kaya kepada orang miskin; c) pembagian harta waris kepada orang yang berhak menerima harta warisan.
Dalam hal distribusi sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukan intervensi langsung atau pun melalui regulasi.

Intervensi langsung, seperti penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sehubungan dengan anggaran pendapatan, pemerintah dapat menyusun target penerimaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan beberapa instrumen lainnya yang dianggap sesuai dengan Syariah.

Semakin tinggi target penerimaan yang dapat dicapai, juga akan semakin tinggi pula sumber daya atau kekayaan yang dapat didistribusikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.

Adapun dari segi belanja negara, pemerintah sangat diharapkan agar mampu untuk mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan aturan Islam.

Jika dana tersebut diterima dari zakat, maka secara otomatis harus disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan perintah Al-Qur'an.

Sementara itu, regulasi juga berperan penting dalam menjalankan peran distribusi.

Pada dasarnya, regulasi bertujuan agar terbentuknya redistribusi pendapatan di kalangan masyarakat secara sistematis atau terstruktur.

Sebelum diterapkan, regulasi baru harus mendapat persetujuan atau pun masukan dari berbagai pihak, agar regulasi tersebut sesuai atau sejalan dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat, atau dalam kata lain pemerintah tidak dapat membuat regulasi yang hanya berguna untuk satu pihak dan mengabaikan pihak lainnya.

Salah satu contoh regulasi sederhana namun bermanfaat yaitu regulasi yang bersifat mendorong masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan akan pertolongan.

Bila pemerintah merasa bahwa banyak anggota masyarakat yang tidak mau mendistribusikan hartanya, dan terciptanya kesenjangan yang cukup parah, maka pemerintah dapat membuat regulasi yang bersifat memaksa masyarakat tersebut agar mau mendistribusikan hartanya.

Seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar, di mana dia memerangi atau memaksa orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sementara mereka berkewajiban untuk membayarnya.

Kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam sangat erat hubungannya dengan harta, di mana harta tersebut harus beredar dan tidak hanya menumpuk pada golongan masyarakat tertentu, juga harus mendorong yang namanya keadilan distribusi.

Sehingga, pemerintah sangat diharapkan agar tidak berpihak pada golongan atau kelompok masyarakat tertentu saja, tapi harus bersikap adil kepada semua golongan agar distribusi dapat memberikan pengaruh dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat.

Post a Comment for "Kebijakan Distribusi dalam Ekonomi Islam"