Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Awal Pemerintahan Islam

Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Awal Pemerintahan Islam

Langkah awal kebijakan moneter yang ditetapkan pada awal pemerintahan Islam dalam hal peningkatan Aggregate Demand yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar.

Bentuk persaudaraan ini yaitu dengan membuat perjanjian damai antara kaum Muslimin (muhajirin dan anshar) dengan orang-orang Yahudi.

Perjanjian ini dibuat sebagai perlindungan bagi keberlangsungan orang-orang Yahudi di Madinah, juga sebagai ketetapan bagi mereka dalam memeluk agamanya dan harta benda mereka dijamin.

Rasulullah sendiri membuat perjanjian tersebut untuk menyatukan masyarakat, baik itu sesama kaum Muslimin atau antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi, agar mereka tidak saling berkelahi dan mau bekerjasama dalam hal mempertahankan dan melindungi kota Madinah dari serangan para musuh, juga sebagai awal yang baik untuk hidup secara damai dan berdampingan (Pulungan, 1996).

Ada banyak hikmah dari adanya persaudaraan ini, salah satunya yaitu menjadikan kaum anshar lebih bertanggungjawab terhadap kaum muhajirin, dengan demikian distribusi pendapatan dari kaum anshar kepada kaum muhajirin memberikan dampak yang sangat baik, dan akan berakibat pada meningkatnya permintaan total masyarakat Madinah (Antonio, 2007).

Kebijakan selanjutnya yaitu membuka lapangan kerja dengan cara mengimplementasikan berbagai akad, seperti muzara'ah, musaqah, dan mudharabah.

Sehingga kaum anshar dan kaum muhajirin dapat bekerjasama berdasarkan akad-akad tersebut, dan berbagi keuntungan di antara mereka.

Contoh kerjasama yang biasa dilakukan seperti penyediaan tenaga kerja oleh kaum muhajirin, dan penyediaan lahan atau modal dalam bentuk uang oleh kaum anshar, melalui akad mudharabah.

Pada dasarnya, perluasan produksi fasilitas perdagangan dapat meningkatkan produksi total masyarakat Madinah, juga adanya peningkatan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, lahan, dan modal.

Pada tahap selanjutnya, pemerintah membagikan tanah atau lahan kepada kaum muhajirin untuk membangun pemukiman mereka.

Kebijakan ini akan berkontribusi pada peningkatan partisipasi kerja dan kegiatan pembangunan tempat tinggal di Madinah, yang secara otomatis dapat memenuhi kebutuhan kaum muhajirin akan tempat tinggal.

Sehingga kondisi kaum Muslimin dan warga Madinah lainnya cukup sejahtera.

Adanya kebijakan tersebut, juga berdampak pada peningkatan jumlah produksi dan jasa dalam sistem perekonomian, yang pada gilirannya mengakibatkan tingginya tingkat keseimbangan penawaran dan Aggregate Demand.

Di samping itu, seiring dengan kemajuan sektor ekonomi, tingkat kesejahteraan dan ketenagakerjaan kaum Muslimin terus mengalami peningkatan.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter dan fiskal melalui sistem perluasan, tidak memberikan pengaruh yang buruk bagi nilai uang (Amalia, 2005).

Atau dalam kata lain, pada awal pemerintahan Islam, penawaran uang terhadap pendapatan lumayan elastis (Karim, 2006).

Terlepas dari itu, pemerintah juga membangun pasar yang dikelola oleh umat Islam (sebelumnya dikuasai oleh kaum Yahudi), untuk menarik konsumen Muslim, dan seiring berjalannya waktu pasar Muslim semakin meningkat dan mengalami pertumbuhan, bahkan dapat mengimbangi pedagang Yahudi.

Awal pemerintahan Islam, sangat identik dengan mekanisme pasar yang sehat, di mana setiap pihak dapat menjual atau pun membeli barang atas dasar saling ridha, tanpa adanya intervensi pihak lain dalam hal menentukan harga barang yang diperjualbelikan.

Islam menekankan bahwa uang hanya dapat berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, atau dalam kata lain, pertukaran uang dengan uang harus dilakukan di tempat dan sesuai dengan nilai nominal masing-masing, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, karena setiap kelebihan akan dianggap sebagai riba.

2 comments for "Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Awal Pemerintahan Islam"

  1. Dalam islam segalanya selalu dibuat adil. Begitupun dalam hal perekonomian, jual beli yang nggak wajar yang ngambil untung banyak nggak akan bawa berkah karena jadinya riba.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Setuju sekali, keadilan memang konsep yang sangat penting dalam jual beli, tanpa keadilan orang akan dengan mudahnya mengabaikan hak orang lain dan melupakan tanggung jawabnya kepada sesama manusia.

      Delete