Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pemikiran Ekonomi Imam Abu Hanifah

Pemikiran Ekonomi Imam Abu Hanifah

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah adalah pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi.

Memang tidak banyak kebijakan atau gagasan khusus terkait ekonomi yang direkomendasikan oleh Abu Hanifah, akan tetapi ia telah banyak memberikan pendapat mengenai akad muamalat dari perspektif fikih.

Beberapa pemikiran ekonomi Abu Hanifah dapat dirangkum di bawah ini:

Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah terkait Akad Salam


Abu Hanifah setuju dengan ulama lain mengenai syarat akad salam yang berjumlah enam.

Adapun enam syarat yang dimaksud antara lain:
  1. Alat pembayaran atas barang yang dibeli secara salam harus diketahui jenisnya.
  2. Harga barang harus ditentukan dengan jelas.
  3. Pembayaran dilakukan secara tunai.
  4. Barang harus dimiliki secara sah oleh pedagang.
  5. Spesifikasi barang yang ingin dijual harus jelas, baik dari segi ukuran, panjang, berat, sifat, dan warnanya.
  6. Waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas.
Di samping itu, terdapat beberapa syarat tambahan yang ditetapkan oleh Abu Hanifah, namun ulama lain tidak mengharuskannya, yaitu:
  1. Wujud barang saat akad (barang harus ada pada saat akad, jika tidak maka akan mirip dengan penjualan sesuatu yang belum dibuat).
  2. Jangka waktu (penyerahan barang kepada pembeli oleh pihak penjual setelah ia menerima pembayarannya).
  3. Tempat akad (kedua belah pihak harus berkumpul di suatu tempat untuk melakukan akad).
  4. Harga empirik (harga yang dapat ditentukan berdasarkan sifat, berat, panjang, dan jumlahnya).
Syarat tambahan tersebut dapat dikatakan bertujuan untuk melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam, atau kerugian akibat terjadinya wanprestasi.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Abu Hanifah sangat mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melakukan akad salam.

Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah terkait Zakat Madu


Abu Hanifah menyatakan bahwa zakat juga wajib untuk dibayarkan dari madu, dengan ketentuan bahwa sarang lebah tidak terdapat di lahan kharaj.

Ini juga sejalan dengan prinsip bahwa kharaj dan 'ushr tidak dapat dilakukan secara bersamaan.

Di samping itu, zakat madu juga wajib untuk dikeluarkan apabila diproduksi di tanah tandus.

Abu Hanifah menjelaskan bahwa zakat madu wajib untuk dikeluarkan sebesar sepersepuluh, atau dalam kata lain karena tidak ditetapkan nishab, maka sebanyak apa pun madu yang dihasilkan akan dikenakan zakat sebanyak sepersepuluh juga.

Singkatnya, zakat madu disamakan dengan zakat hasil pertanian, baik itu dari segi ukuran ataupun waktunya.

Ukuran atau miqdar zakat madu sebesar sepersepuluh dan harus dikeluarkan setiap kali panen atau bukan setahun sekali.

Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah terkait Akad Hawalah


Hawalah merupakan pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lainnya.

Adapun rukun hawalah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah yaitu:
  • Ijab dari muhil (saya telah mengalihkan hutang kepada si fulan).
  • Qabul dari muhal dan muhal alaih (saya menerimanya, saya menyetujuinya, saya meridhainya, dan sejenisnya).

Post a Comment for "Pemikiran Ekonomi Imam Abu Hanifah"