Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengawasan Perbankan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawasan Perbankan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Landasan hukum pengawasan perbankan syariah terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang selanjutnya diperkuat lagi melalui peraturan dan surat edaran Bank Indonesia.

Sejalan dengan peraturan tersebut, yang berwewenang dalam melakukan pengawasan syariah di tingkat nasional yaitu DSN-MUI, yang berusaha untuk mengawasi dan mengarahkan perbankan syariah agar sistem operasionalnya tetap sesuai dengan prinsip Syariah.

Sementara itu, pengawasan di tingkat Perbankan Syariah akan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pengawasan terhadap kepatuhan Syariah pada perbankan Syariah sangatlah penting, khususnya jika ditinjau dari beberapa aspek berikut ini:
  • Aspek keagamaan, pengawasan syariah dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan para ulama dalam hal memahami, menafsirkan, dan memperkenalkan prinsip-prinsip Syariah. Dengan demikian, keberadaan DPS sangatlah penting untuk memastikan agar bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip atau aturan Syariah.
  • Aspek sosial, keberadaan DPS dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk bertransaksi pada perbankan syariah, karena mereka menganggap bahwa perbankan syariah sudah diawasi dengan sangat baik oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga bank syariah tidak berhubungan lagi dengan bisnis yang dilarang.
  • Aspek ekonomi, dengan adanya pengawasan dari DPS maka keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah menjadi halal, dan ketika dibagikan kepada nasabahnya, maka bagian nasabah juga akan ikut halal.
Bank syariah sangat diharapkan agar membentuk Dewan Pengawas Syariah seperti yang telah diatur dalam Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari pakar mualamah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan.

Jumlah anggota DPS pada setiap perbankan syariah sekurang-kurangnya tiga orang dan salah satunya menjadi ketua, serta masa tugas anggota DPS yaitu empat tahun.

Adapun tugas atau kegiatan utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:
  • Memastikan bahwa sistem operasional dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah sesuai dengan aturan Islam.
  • Mengawasi setiap kegiatan pengembangan produk baru agar sejalan dengan fatwa DSN-MUI.
  • Memohon kepada DSN-MUI agar meninjau dan mengeluarkan fatwa terkait produk baru.
  • Meninjau mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa yang diberikan bank syariah.
  • Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam hal menjalankan tugasnya.
  • Menasihati dan memberi saran kepada direksi, pimpinan UUS (Unit Usaha Syariah), dan pimpinan kantor cabang syariah terkait tingkat kepatuhan Syariah.

Post a Comment for "Pengawasan Perbankan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)"